Diduga…!!! Datok Mengetahui Transaksi Jual Beli Tanah hingga ke Notaris, Pengakuan Orang Kepercayaan Pengusaha Asal Qatar Jadi Sorotan
- account_circle Khairil
- calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
- visibility 197
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SERGAPKRIMINAL.COM , ACEH TAMIANG_______Dugaan polemik jual beli tanah di Kampung Lubuk Sidup, tepatnya di Dusun Lubuk Berteh, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, semakin menjadi sorotan. Pasalnya, transaksi lahan yang dipersoalkan tersebut diduga tidak hanya melibatkan pihak penjual dan pembeli, tetapi juga menyeret proses penerbitan surat sporadik hingga pengurusan dokumen di kantor notaris. Sabtu(7/11).
Bahkan, berdasarkan keterangan orang yang mengaku sebagai kepercayaan pengusaha asal Qatar, Datok Penghulu (Kepala Desa) Kampung Lubuk Sidup disebut turut mengetahui proses transaksi tersebut, bahkan ikut hadir ke kantor notaris.
Berdasarkan penelusuran investigasi media Sergap Kriminal.Com di lapangan, Kepala Dusun Lubuk Berteh, Ilyas, memberikan keterangan terkait batas lahan yang dipersoalkan.
“Kalau saya lihat dari surat yang dipegang ini, batas tanahnya memang benar tanah yang pernah saya ikut ukur sebagai kepala dusun saat terjadi transaksi jual beli kepada Jusman, orang kepercayaan pengusaha dari Qatar tersebut, Bang,” jelas Ilyas.
Pengakuan Jusman Beli Dua Hektare Datok Disebut Ikut Ke Notaris
Di tempat berbeda, saat dikonfirmasi awak media Sergap Kriminal.Com , Jusman yang mengaku sebagai orang kepercayaan pengusaha Qatar membeberkan keterangan mengenai pembelian tanah tersebut.
“Saya membeli tanah tersebut dari Wak Jo sebanyak 2 hektare, Bang. Per hektarenya Rp12 juta. Atas dasar surat sporadik yang dikeluarkan Datok Penghulu dan diteruskan pengurusannya ke kantor notaris. Datok juga ikut ke notaris, Bang,” ungkap Jusman.
Pernyataan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan publik. Apa dasar penerbitan surat sporadik tersebut? Siapa pihak yang memastikan status dan riwayat kepemilikan tanah sebelum transaksi dilakukan? Serta mengapa Datok disebut ikut dalam proses pengurusan dokumen hingga ke kantor notaris……?
Sepuluh Warga Disebut Membuat Sporadik Baru, Padahal Lahan Tersebut Sudah ada Pemiliknya
Lebih jauh, dalam investigasi lapangan pada Kamis (5/11/2026), awak Media Sergap Kriminal.Com menjumpai sejumlah warga Kampung Lubuk Sidup dan mendapatkan informasi terkait penerbitan surat sporadik pada tahun 2025.
Menurut keterangan warga, terdapat sekitar sepuluh orang yang mengaku pernah dibuatkan surat sporadik sebagai alas hak baru atas lahan tersebut.
Namun, persoalan semakin serius ketika sejumlah warga mengaku mengetahui bahwa lahan dimaksud sebenarnya telah memiliki pemilik. Mereka menyebut selama ini hanya berharap dapat memanfaatkan lahan tidur tersebut untuk kegiatan berladang, bukan untuk mengklaim kepemilikan ataupun menjadi bagian dari transaksi jual beli.
Ironisnya, warga yang namanya disebut dalam penerbitan sporadik tersebut mengaku tidak mengetahui secara jelas siapa pihak yang akhirnya membeli lahan dimaksud maupun bagaimana proses transaksi sebenarnya berlangsung.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Mereka tidak ingin hanya karena nama mereka tercantum dalam dokumen sporadik, kemudian harus ikut terseret dalam persoalan hukum yang tidak sepenuhnya mereka pahami.
Masyarakat Minta APH Turun Tangan, Jangan Sampai Warga Menjadi Korban Kebijakan
Sejumlah warga berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana dan transparan. Mereka meminta agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan terbuka mengenai asal-usul tanah, penerbitan sporadik, serta proses transaksi jual beli yang dipersoalkan.
Masyarakat juga berharap Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan penelusuran secara objektif, sehingga persoalan tersebut menjadi terang dan tidak justru membebani masyarakat kecil yang mengaku hanya ingin memanfaatkan lahan untuk berladang.
Jika benar terdapat penerbitan dokumen alas hak baru di atas lahan yang sebelumnya telah memiliki pemilik, maka persoalan ini patut ditelusuri secara serius. Siapa yang mengajukan? Siapa yang mengetahui? Siapa yang menerbitkan? Dan atas dasar apa dokumen tersebut dikeluarkan.
Jangan Sampai Kewenangan Kampung menjadi Persoalan Hukum Bagi Masyarakat
Persoalan ini bukan sekadar transaksi jual beli tanah senilai puluhan juta rupiah. Lebih dari itu, menyangkut kepastian hukum kepemilikan tanah, kewenangan aparatur kampung, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Publik kini menunggu penjelasan Datok Penghulu Kampung Lubuk Sidup terkait dugaan keterlibatannya dalam proses penerbitan surat sporadik dan kehadirannya di kantor notaris sebagaimana disampaikan Jusman.
Media SergapKriminal.Com juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Datok Penghulu, pihak penjual, pihak pembeli, serta pihak notaris yang menangani dokumen tersebut agar pemberitaan berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, masyarakat berharap APH dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bersambung…!!!
- Penulis: Khairil











Saat ini belum ada komentar