Breaking News
light_mode
Tags

MARWAH KERAJAAN GOWA: MENGEMBALIKAN KEHORMATAN ADAT YANG TERGERUS REGULASI

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
  • visibility 75
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

OPINI
Oleh: Dr. Andi Chairunnas, S.Kom., M.Kom., M.Pd. (Karaeng Serang)

Direktur Eksekutif PUSBANGKIT · Dosen Universitas Pakuan · CIDES ICMI Pusat

SetgapKriminal.Com | Bogor 30/7/2026 – Ada satu hal yang takkan pernah terhapus oleh perputaran zaman: ingatan sebuah bangsa akan asal-usulnya. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya tanah Gowa, ingatan itu melekat pada Kerajaan Gowa—lembaga yang usianya jauh melampaui Republik ini, melahirkan tatanan sosial, nilai hidup, hukum adat, serta pola kepemimpinan yang menjadi rujukan peradaban maritim Nusantara selama berabad-abad.

Namun kini muncul paradoks. Di tengah gencar seruan negara untuk melestarikan budaya, memperkuat identitas nasional, dan memajukan kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, marwah Kerajaan Gowa justru kian tergerus. Salah satu titik persoalan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah.

Regulasi yang Mengaburkan Hakikat Adat

Perda ini menuai penolakan luas dari keluarga besar Kerajaan Gowa dan elemen masyarakat adat. Dinilai mengaburkan garis kesinambungan kepemimpinan adat yang hidup dan diakui turun-temurun, peraturan ini berisiko mengubah lembaga adat yang seharusnya menjadi rumah sejarah, sekadar jadi alat administratif yang memutus mata rantai legitimasi kultural yang sudah terjalin lama.

Inti masalahnya: adat bukanlah objek yang bisa dibentuk, dibubarkan, atau diubah sesuka kebijakan administratif daerah. Adat tumbuh dari perjalanan panjang, kesepakatan sosial ratusan tahun, serta pengorbanan para leluhur. Pemerintah daerah seharusnya menjadi pelindung dan fasilitator, bukan penentu tunggal kedudukan dan hak dalam struktur adat.


Dasar hukumnya sudah jelas. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup, selaras dengan perkembangan masyarakat dan NKRI. Kalimat “mengakui dan menghormati” bukan sekadar kata-kata, melainkan kewajiban konstitusional yang harus tercermin di semua peraturan turunan, termasuk perda. Maka jika sebuah perda justru menggeser kedudukan adat yang sudah mapan, patut dipertanyakan: apakah regulasi tersebut melindungi adat, atau justru menundukkannya?

Dukungan untuk Perjuangan Pemulihan Kedudukan Adat

Dalam konteks itu, saya menyatakan dukungan penuh atas langkah Andi Muhammad Imam Daeng Situju (Putra Mahkota Kerajaan Gowa), putra dari Andi Kumala Idjo Daeng Sila Karaengta Lembang Parang Sultan Malikkusaid II Batara Gowa III, bersama Rumpun Keluarga I Ponto Batu Karaengta Buakana dan seluruh keluarga besar Kerajaan Gowa, untuk mendorong pencabutan Perda Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2016.

Dukungan ini bukanlah dukungan politik, melainkan dukungan berbasis kultural dan konstitusional. Disampaikan sebagai akademisi yang lama mengkaji pelestarian warisan budaya, sekaligus bagian dari keluarga adat Makassar yang paham: kehilangan marwah adat adalah kerugian yang tak dapat diganti dengan nilai pembangunan berapapun besarnya.

Perjuangan ini menyatukan tiga hal tak terpisahkan: mengembalikan marwah, menegakkan kehormatan, serta memulihkan kedudukan Kerajaan Gowa sebagai warisan sejarah dan leluhur. Marwah tanpa kedudukan hanya seremonial belaka; kedudukan tanpa kehormatan hanyalah jabatan kosong.

Warisan Budaya Sebagai Aset Strategis Bangsa

Persoalan ini perlu dilihat dalam lingkup lebih luas. Dunia kini mengarahkan pembangunan pada ekonomi berbasis identitas dan pengetahuan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang menghormati akar tradisi sembari memodernisasi pengelolaannya. Jepang menjaga institusi Kaisar; Malaysia(*)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sikap Pemerintah Diuji Publik: LSM GARANG Desak Cabut HGU PT Seumadam Jika Hambat Hunian Korban Banjir

    Sikap Pemerintah Diuji Publik: LSM GARANG Desak Cabut HGU PT Seumadam Jika Hambat Hunian Korban Banjir

    • calendar_month Minggu, 5 Jul 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Aceh Tamiang, sergapkriminal. Com. Bencana banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang telah berlalu, namun penderitaan ribuan warga belum juga usai. Hingga detik ini, banyak korban banjir yang terkatung-katung menantikan kepastian pembangunan hunian tetap (huntap) yang layak dan aman. Lambatnya penanganan ini memicu reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Aktivis Rakyat Aceh Tamiang (LSM GARANG). […]

  • Sat Reskrim Polres Subulussalam Evakuasi dan Identifikasi Penemuan Jenazah Pria Tanpa Identitas di Sungai Lae Kombih

    Sat Reskrim Polres Subulussalam Evakuasi dan Identifikasi Penemuan Jenazah Pria Tanpa Identitas di Sungai Lae Kombih

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 239
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Subulussalam – Sat Reskrim Polres Subulussalam evakuasi dan identifikasi penemuan kenazah berjenis kelamin Pria tanpa identitas (Mr. X) di aliran Sungai Lae Kombih Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Jumat, 25 September 2026.   Kapolres Subulussalam AKBP Muhammad Yusuf, dalam keterangannya menyampaikan bahwa, kronologi penemuan jenazah tersebut berawal sekira pukul 14.30 WIB, Kepala […]

  • Wali Kota Langsa Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Teguhkan Semangat Patriotisme dan Persatuan

    Wali Kota Langsa Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Teguhkan Semangat Patriotisme dan Persatuan

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 51
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Semangat persatuan dan perjuangan generasi muda kembali berkobar dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Langsa, Rabu (28/10/2026). Mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat cinta tanah air, pantang menyerah, serta kepedulian terhadap […]

  • Diduga Ada Mobilisasi Alat Berat Ke Kawasan Peti Barang Gadis, Sama AMPI Madina : Aparat Jangan Tunggu Viral Baru Bertindak

    Diduga Ada Mobilisasi Alat Berat Ke Kawasan Peti Barang Gadis, Sama AMPI Madina : Aparat Jangan Tunggu Viral Baru Bertindak

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 78
    • 0Komentar

    MADINA — Sergapkriminal. Com.  Dugaan mobilisasi alat berat dari kawasan Aek Badak, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, menuju kawasan Sungai Batang Gadis di wilayah perbatasan Tapsel–Madina kembali memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, meminta aparat penegak hukum tidak bersikap pasif terhadap informasi tersebut. Menurutnya, apabila benar terdapat alat berat […]

  • Dugaan Pungli Di Smkn 1 Tuban: Pungutan Seragam Rp4 Juta Dan Iuran Rp1,2 Juta Disorot

    Dugaan Pungli Di Smkn 1 Tuban: Pungutan Seragam Rp4 Juta Dan Iuran Rp1,2 Juta Disorot

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 68
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | TUBAN, JAWA TIMUR — Dugaan pungutan terhadap wali murid SMKN 1 Tuban menjadi sorotan. Seorang wali murid berinisial M mengaku diminta membayar Rp4 juta saat anaknya kelas X pada 2023 dan Rp1,2 juta ketika kelas XI. Total yang disebut mencapai Rp5,2 juta per siswa dalam dua periode. Menurut keterangan wali murid tersebut, pembayaran […]

  • DPRK Aceh Tamiang Tutup Rapat Dugaan Kejanggalan Huntap, Pers: Ada Apa yang Disembunyikan, Ketua DPD SWI Angkat Bicara

    DPRK Aceh Tamiang Tutup Rapat Dugaan Kejanggalan Huntap, Pers: Ada Apa yang Disembunyikan, Ketua DPD SWI Angkat Bicara

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Aceh Tamiang – Sergapkriminal.Com. 20 Juli 2026 Keputusan Komisi IV DPRK Aceh Tamiang untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kejanggalan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) secara tertutup menuai kecaman keras dari kalangan wartawan. Langkah ini dinilai melanggar prinsip keterbukaan informasi, padahal rapat membahas proyek yang dibiayai uang negara dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas. […]

expand_less