Breaking News
light_mode
Tags

Sk Sudah Ditetapkan, Siswa Diduga Masuk Belakangan, Spmb Sman 16 Makassar Kembali Diguncang, Di Mana Transparansi Disdik Sulsel

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
  • visibility 54
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Makassar 11/8/2026 –  Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di UPT SMAN 16 Makassar kembali menjadi sorotan. Tim Investigasi LSM Jangkar bersama awak Media BahanaMerdeka mempertanyakan dugaan adanya penambahan peserta didik setelah Surat Keputusan (SK) penetapan kelulusan resmi diterbitkan, sementara klarifikasi dari pihak penyelenggara SPMB Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini belum diperoleh.

 

Penelusuran tim mengacu pada Keputusan Kepala UPT SMAN 16 Makassar Nomor 400.3.8/409/SMAN 16/2026 tertanggal 2 Juli 2026 yang ditandatangani Kepala UPT SMAN 16 Makassar, Drs. Yusuf, M.Pd. SK tersebut menetapkan peserta didik yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi resmi SPMB Provinsi Sulawesi Selatan yang diumumkan pada 2 Juli 2026.

 

Dalam keputusan itu, kuota jalur prestasi telah ditetapkan secara rinci, yakni Prestasi Akademik sebanyak 134 peserta didik (32, 40, 38, dan 24 peserta), Prestasi Nonakademik 10 peserta, Prestasi Keagamaan 10 peserta, serta Prestasi Kepemimpinan 10 peserta.

 

Namun, Tim Investigasi LSM Jangkar memperoleh informasi yang kemudian menjadi fokus penelusuran, yakni adanya seorang peserta didik yang diduga baru diterima dan mulai mengikuti proses belajar mengajar pada 29 Juli 2026, ketika tahun ajaran baru telah berjalan sekitar satu minggu.

 

Jika informasi tersebut benar, maka muncul sejumlah pertanyaan yang dinilai harus dijawab secara terbuka oleh penyelenggara SPMB. Apa dasar hukum penerimaan tersebut? Siapa yang memberikan persetujuan? Apakah SK kelulusan telah diubah? Jika diubah, kapan perubahan itu dilakukan dan berdasarkan aturan apa?

 

Menurut Tim Investigasi, persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif biasa. Kasus tersebut menyangkut integritas sistem penerimaan peserta didik, kepastian hukum, transparansi penyelenggaraan pendidikan, serta rasa keadilan bagi ribuan calon siswa yang mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme resmi.

 

Yang juga menjadi sorotan adalah minimnya respons dari penyelenggara SPMB tingkat provinsi. Tim BahanaMerdeka dan LSM Jangkar mengaku telah berulang kali mengirimkan permintaan konfirmasi melalui WhatsApp dan pesan singkat (SMS) kepada Ketua SPMB Provinsi Sulawesi Selatan, MTK. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanggapan ataupun penjelasan resmi yang diberikan.

 

Sikap tidak memberikan respons terhadap permintaan konfirmasi media dinilai tidak membantu menjawab pertanyaan publik mengenai dugaan yang berkembang. Padahal, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan peserta didik baru.

 

Pelaksanaan SPMB wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, yang menegaskan bahwa proses seleksi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Sementara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengharuskan setiap keputusan pejabat pemerintahan didasarkan pada kewenangan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.

 

Atas dasar itu, LSM Jangkar mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses SPMB di SMAN 16 Makassar. Pemeriksaan tersebut dinilai perlu meliputi dokumen penetapan kelulusan, berita acara, data perubahan apabila ada, serta klarifikasi dari Kepala UPT SMAN 16 Makassar, Panitia SPMB sekolah, dan Ketua SPMB Provinsi Sulawesi Selatan.

 

LSM Jangkar menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, maka penanganan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dalam penyelenggaraan SPMB dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

 

Media BahanaMerdeka tetap membuka ruang hak jawab kepada Kepala UPT SMAN 16 Makassar, Ketua Panitia SPMB SMAN 16 Makassar, Ketua SPMB Provinsi Sulawesi Selatan MTK, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, maupun pihak terkait lainnya, sebagai bentuk pemenuhan asas keberimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

(Tim)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sikap Pemerintah Diuji Publik: LSM GARANG Desak Cabut HGU PT Seumadam Jika Hambat Hunian Korban Banjir

    Sikap Pemerintah Diuji Publik: LSM GARANG Desak Cabut HGU PT Seumadam Jika Hambat Hunian Korban Banjir

    • calendar_month Minggu, 5 Jul 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Aceh Tamiang, sergapkriminal. Com. Bencana banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang telah berlalu, namun penderitaan ribuan warga belum juga usai. Hingga detik ini, banyak korban banjir yang terkatung-katung menantikan kepastian pembangunan hunian tetap (huntap) yang layak dan aman. Lambatnya penanganan ini memicu reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Aktivis Rakyat Aceh Tamiang (LSM GARANG). […]

  • Diduga BBM Subsidi Diabaikan : Pengisian Jerigen Ratusan Liter Bebas Berlangsung di SPBU Aceh Utara, Berkedok Nelayan

    Diduga BBM Subsidi Diabaikan : Pengisian Jerigen Ratusan Liter Bebas Berlangsung di SPBU Aceh Utara, Berkedok Nelayan

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Aceh Utara — Sergapkriminal.Com.  Pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 14.243.496 Meunasah Aron, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, diduga tidak berjalan sesuai aturan. Awak media memantau langsung, Selasa (11/8/2026), diduga pengisian BBM bersubsidi menggunakan jerigen dalam jumlah besar terjadi secara bebas, berkedok untuk keperluan kapal nelayan. Wilayah ini seharusnya diawasi ketat […]

  • Wabup Aceh Barat Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026, Upacara Berlangsung Khidmat

    Wabup Aceh Barat Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026, Upacara Berlangsung Khidmat

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 84
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com- Aceh Barat 01/10/2026 Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Halaman Kantor Bupati setempat, pada Kamis , 1/10/2026. Upacara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Barat, pimpinan dan jajaran instansi vertikal, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), ASN, […]

  • Dewan Pers Kecam Pernyataan yang Merendahkan Wartawan: Menghina Jurnalis Sama dengan Menghina Kemerdekaan Pers

    Dewan Pers Kecam Pernyataan yang Merendahkan Wartawan: Menghina Jurnalis Sama dengan Menghina Kemerdekaan Pers

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 137
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | JAKARTA – Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Sikap Nomor: 07/P-DP/VII/2026 sebagai respons atas munculnya pernyataan yang dinilai bernada merendahkan profesi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk pembelaan terhadap kemerdekaan pers yang dijamin oleh undang-undang.   Dalam pernyataannya, Dewan Pers menyesalkan adanya ucapan yang merendahkan wartawan ketika menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. […]

  • Pool Bus Ilegal Diduga Jadi Biang Kerok Kemacetan di Jalan Sisingamangaraja Medan

    Pool Bus Ilegal Diduga Jadi Biang Kerok Kemacetan di Jalan Sisingamangaraja Medan

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Medan – Sergapkriminal. Com.  Keberadaan pool bus yang diduga masih beroperasi tanpa mematuhi ketentuan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 61 Tahun 2018 kembali menjadi sorotan. Sejumlah pool bus di sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Medan, masih ditemukan menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.   Pantauan wartawan, Selasa, (18/8/2026) masih menemukan […]

  • Tegur Lambatnya Pemulihan Sawah Aceh Rp800 Miliar, Mentan Amran Hadapi Gubernur Mualem, Jadi Sorotan Publik   

    Tegur Lambatnya Pemulihan Sawah Aceh Rp800 Miliar, Mentan Amran Hadapi Gubernur Mualem, Jadi Sorotan Publik  

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 189
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |Bireuen – Pertemuan antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mendadak menjadi perbincangan hangat warga Aceh. Pasalnya, sang menteri secara tegas menegur lambannya pemulihan lahan sawah di provinsi itu yang rusak parah akibat banjir bandang pada Desember 2025 lalu. Teguran yang disampaikan langsung di hadapan Gubernur Aceh itu tersebar […]

expand_less