Dugaan Penyalahgunaan dan penimbunan BBM Subsidi dalam Distribusi Angkutan Transportir opor ke Aktivitas Pertambangan yang bukan peruntukan , KAI SULTRA Kepung Kantor DPRD Sultra untuk RDP
- account_circle Muttaqin
- calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
- visibility 98
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SULAWESI TENGGARA — Sergapkriminal. Com
Kongres Aktivis Indonesia (KAI) Sulawesi Tenggara mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penyalahgunaan dan pendistribusian BBM bersubsidi melalui angkutan transportir yang diduga berujung pada aktivitas pertambangan.
Dalam aksi tersebut, KAI Sultra meminta DPRD Sultra menghadirkan dan memanggil pihak PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Polda Sulawesi Tenggara, Dinas ESDM Sultra, serta Dinas Perhubungan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi secara terbuka mengenai mekanisme distribusi, pengawasan, serta peruntukan BBM subsidi di Sulawesi Tenggara.
Dugaan yang menjadi sorotan adalah adanya BBM subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak, namun diduga dialihkan melalui jaringan transportir untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan pertambangan.
KAI Sultra menilai dugaan tersebut perlu ditelusuri secara serius dan transparan. Pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada kendaraan transportir, tetapi harus menelusuri asal BBM, titik pengisian, dokumen pengangkutan, pemilik atau pengelola transportir, pihak penerima, jalur distribusi, hingga lokasi penggunaan BBM tersebut.
Melalui RDP, KAI Sultra meminta DPRD Sultra menghadirkan seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai pengawasan distribusi BBM subsidi, legalitas dan dokumen transportir, sistem pencatatan distribusi, serta mekanisme pengawasan terhadap dugaan penggunaan BBM subsidi pada aktivitas pertambangan.
KAI Sultra juga mendesak Polda Sultra melakukan penyelidikan apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Penindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
KAI Sultra menegaskan bahwa BBM subsidi merupakan fasilitas negara yang harus disalurkan tepat sasaran. Jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru diduga mengalir untuk kepentingan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Untuk itu, KAI Sultra meminta DPRD Sultra segera memfasilitasi RDP dengan menghadirkan:
1. PT Pertamina Patra Niaga
2. Hiswana Migas
3. Polda Sulawesi Tenggara
4. Dinas ESDM Sulawesi Tenggara
5. Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara
KAI Sultra berharap RDP tidak sekadar menjadi forum seremonial, tetapi menghasilkan kejelasan, rekomendasi pengawasan, dan langkah konkret apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi di Sulawesi Tenggara.
Seluruh pihak yang disebut dalam dugaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, dan setiap kesimpulan mengenai adanya pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta bukti yang sah.
Liputan : Angry
- Penulis: Muttaqin











Saat ini belum ada komentar