Breaking News
light_mode
Tags

Polemik PETI Kotanopan Kian Memanas, Bupati Tegaskan Nasib Kades Singengu Julu Ditentukan Pekan Depan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
  • visibility 202
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sergapakriminal.Com | PANYABUNGAN – Polemik dugaan keterlibatan oknum Kades Singengu Julu Maraginda Hakim Nasution dalam kasus PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) kini memasuki babak baru dan kian memanas. Bupati Mandailing Natal (Madina) Saifullah Nasution memastikan proses pemeriksaan Kades yang kerap disebut dengan inisial GD terus berjalan secara intensif, objektif, prosedural, transparan sesuai mekanisme yang berlaku dan kini hanya menunggu hasil ekspose resmi pada pekan depan.

Melalui rilis resmi bernomor 555/4106/KOMINFO/2026 yang sampai ke meja redaksi (Jumat, 14/08), Pemkab Madina mengkonfirmasi bahwa oknum Kades GD beserta saksi-saksi terkait telah memenuhi seluruh panggilan pemeriksaan tanpa ada kendala mangkir.

“Inspektorat Madina telah rampung menyelesaikan pemeriksaan lapangan dan pengumpulan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/872/ST/Insp/2026. Oknum Kades GD dan pihak terkait dipastikan tidak mangkir namun kooperatif selama proses panggilan,” sebut Plt. Kadis Kominfo Madina, Muhammad Syail Lubis, ST, M.M menjawab daftar konfirmasi jurnalis dan derasnya gelombang desakan publik yang menyorot tajam dugaan keterlibatan oknum Kades yang selama ini dikenal arogan dan kebal hukum.

Muhammad Syail juga menyatakan bahwa Bupati berkomitmen penuh pada penegakan supremasi hukum tanpa intervensi. Segala keputusan berbentuk administratif wajib merujuk pada hasil pemeriksaan resmi tanpa adanya campur tangan dan tekanan dari pihak manapun

“Bupati Madina berkomitmen agar setiap keputusan didasarkan pada koridor hukum yang berlaku. Hal ini demi menjaga kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang baik,” sebut Syail mengutip sikap Bupati.

Langkah krusial berikutnya adalah gelar hasil pemeriksaan (ekspose) internal Inspektorat yang dijadwalkan pada pekan depan. Hasil ekspose inilah yang akan menjadi penentu ada tidaknya pelanggaran, bentuk sanksi, hingga potensi penyerahan kasus ke ranah pidana.

“Agenda penentu adalah gelar hasil pemeriksaan atau ekspose internal pada pekan depan. Pemkab berjanji akan membuka hasil ekspose perkara ini kepada media dan publik segera setelah proses internal selesai minggu depan” tegas Syail.

Secara sistematis tambah Syail, Pemkab Madina juga akan mengintegrasikan penanganan kasus ini dengan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban PETI yang dibentuk lewat SK Bupati tanggal 23 Juni 2026.

“Pemkab tidak menutup mata pada potensi pelanggaran dan unsur pidana. Apabila ekspose internal menunjukkan bukti pelanggaran hukum, Pemkab Madina bersama Satgas akan langsung berkoordinasi dengan Polres Madina untuk tindakan hukum lebih lanjut,” pungkas Syail.

Pemerintah tambah Syail juga merespons langsung tuntutan aliansi aktivis dan organisasi lingkungan yang mendesak pemberhentian sementara Kades GD selama masa pemeriksaan.

“Pemkab menegaskan sanksi administratif baru bisa dijatuhkan secara sah setelah rekomendasi resmi Inspektorat keluar pasca-ekspose” tutupnya.

Merespon hal ini, Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) Pajarur Rohman Nasution dan Direktur The Madina Green Institute (TMGI) Ridwandi Nasution mengingatkan agar Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution jangan terkesan bersandiwara dan main-main dalam menjatuhkan sanksi kepada pejabat publik yang teridenrifikasi kuat terlibat dalam dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan.

“Publik Madina telah lama gerah dan cukup bersabar menunggu hasil ekspose pemeriksaan Kades GD ini. Namun terlihat lamban dan terkesan hanya memenuhi formalitas birokrasi. Kita berkomitmen akan kawal ketat kasus ini. Bila putusannya nanti mengecewakan publik dan Kades GD juga tidak dicopot dari jabatan Kepala Desa, maka kami memastikan akan turun ke jalan dengan eskalasi massa yang besar dan melaporkan secara resmi sikap Bupati kepada Presiden dan Kapolri atas dugaan penyalahgunaan jabatan (abused of power) serta dugaan melakukan pembiaran serta perlindungan kepada para mafia tambang yang telah melakukan perusakan alam yang massif dan destruktif” tegas keduanya.
(Magrifatulloh)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Humas LSM BLJ Kecam Pernyataan Presiden Prabowo yang Dinilai Merendahkan Profesi Wartawan dan LSM

    Humas LSM BLJ Kecam Pernyataan Presiden Prabowo yang Dinilai Merendahkan Profesi Wartawan dan LSM

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 278
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.Com | Kota Langsa – Humas Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Bungong Lam Jaro (BLJ) “Muhammad.Ali C,JB” menyampaikan kecaman keras terhadap pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai merendahkan profesi wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sabtu 25 Juli 2026. Pernyataan Presiden Prabowo itu disampaikan saat pidatonya Pada hari lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang […]

  • Buntut Dugaan Penipuan Rp170 Juta, LSM KCBI Minta PWI Bogor Tak “Masuk Angin” dan Pecat Istri Sekdes Selawangi

    Buntut Dugaan Penipuan Rp170 Juta, LSM KCBI Minta PWI Bogor Tak “Masuk Angin” dan Pecat Istri Sekdes Selawangi

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 142
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | BOGOR – Aksi “pasang badan” menggunakan kartu keanggotaan pers dalam pusaran kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp170 juta yang menyeret oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Selawangi, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, berinisial J (Jukardi), berbuntut panjang. Langkah unjuk gigi yang mempertontonkan KTA pers saat dikonfirmasi awak media kini memicu reaksi keras dari jajaran […]

  • Resmi Laporkan Dugaan Pembunuhan ke Polda Riau, Paul J J Tambunan Desak Autopsi Ulang Jenazah Sampe Simarmata

    Resmi Laporkan Dugaan Pembunuhan ke Polda Riau, Paul J J Tambunan Desak Autopsi Ulang Jenazah Sampe Simarmata

    • calendar_month 17 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | PEKANBARU – Kuasa hukum keluarga almarhum Sampe Simarmata, Jhohannes Sitanggang, SH, didampingi Paul J J Tambunan, SE., SH., MH, Daniel Steven Sihotang, SH, Farasian Fernanda Marbun, SH dan pihak keluarga telah resmi melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan ke Polda Riau pada 17 November 2026.   Laporan tersebut ditempuh setelah keluarga korban menemukan sejumlah […]

  • Ny. Hj. Habibahtussaniah Oyon Dinobatkan Bunda Pelopor Ketahanan Pangan Aceh Singkil

    Ny. Hj. Habibahtussaniah Oyon Dinobatkan Bunda Pelopor Ketahanan Pangan Aceh Singkil

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Aceh Singkil | SergapKriminal.Com – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Singkil, Ny. Hj. Habibahtussaniah Oyon, dinobatkan sebagai Bunda Pelopor Ketahanan Pangan Aceh Singkil dalam kegiatan sosialisasi dan perlombaan Gampong Mawaddah Warahmah (Gammawar) tingkat Kabupaten Aceh Singkil.   Kegiatan berlangsung di Gampong Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari […]

  • Siji Aceh Dukung Demo Aliansi Rakyat Aceh Terkait Pencabutan Pergub Nomor 2 Tentang JKA

    Siji Aceh Dukung Demo Aliansi Rakyat Aceh Terkait Pencabutan Pergub Nomor 2 Tentang JKA

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 87
    • 0Komentar

      SergapKriminal.Com |Kota Langsa  14/5/2026 Terkait pembubaran aksi Demo di depan kantor gubenur Aceh yang berakhir Ricuh,  Ketua Dewan Pengurus Wilayah Suara independen Jurnalis Indonesia (DPW SIJI) Aceh Muhammad.Ali C,JB mengecam Tindakan APH (Aparat Penegak Hukum) yang dinilai terlalu Refpresif. Dalam keteranganya kepada awak media “Muhammad Ali” menyatakan bahwa dirinya bersama sejumlah teman-teman yang tergabung dalam […]

  • Diduga Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo

    Diduga Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 80
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |MEDAN – Perwakilan pemilik lahan (Felix), yakni Fauzi, Sentana, dan Hansen, menduga Komisi IV DPRD Medan berupaya membatalkan rencana eksekusi pembongkaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Contempo di Jalan Brigjen Zein Hamid, Lingkungan VII, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor. Dugaan itu muncul setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD […]

expand_less