Breaking News
light_mode
Tags

Polemik PETI Kotanopan Kian Memanas, Bupati Tegaskan Nasib Kades Singengu Julu Ditentukan Pekan Depan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
  • visibility 201
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sergapakriminal.Com | PANYABUNGAN – Polemik dugaan keterlibatan oknum Kades Singengu Julu Maraginda Hakim Nasution dalam kasus PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) kini memasuki babak baru dan kian memanas. Bupati Mandailing Natal (Madina) Saifullah Nasution memastikan proses pemeriksaan Kades yang kerap disebut dengan inisial GD terus berjalan secara intensif, objektif, prosedural, transparan sesuai mekanisme yang berlaku dan kini hanya menunggu hasil ekspose resmi pada pekan depan.

Melalui rilis resmi bernomor 555/4106/KOMINFO/2026 yang sampai ke meja redaksi (Jumat, 14/08), Pemkab Madina mengkonfirmasi bahwa oknum Kades GD beserta saksi-saksi terkait telah memenuhi seluruh panggilan pemeriksaan tanpa ada kendala mangkir.

“Inspektorat Madina telah rampung menyelesaikan pemeriksaan lapangan dan pengumpulan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/872/ST/Insp/2026. Oknum Kades GD dan pihak terkait dipastikan tidak mangkir namun kooperatif selama proses panggilan,” sebut Plt. Kadis Kominfo Madina, Muhammad Syail Lubis, ST, M.M menjawab daftar konfirmasi jurnalis dan derasnya gelombang desakan publik yang menyorot tajam dugaan keterlibatan oknum Kades yang selama ini dikenal arogan dan kebal hukum.

Muhammad Syail juga menyatakan bahwa Bupati berkomitmen penuh pada penegakan supremasi hukum tanpa intervensi. Segala keputusan berbentuk administratif wajib merujuk pada hasil pemeriksaan resmi tanpa adanya campur tangan dan tekanan dari pihak manapun

“Bupati Madina berkomitmen agar setiap keputusan didasarkan pada koridor hukum yang berlaku. Hal ini demi menjaga kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang baik,” sebut Syail mengutip sikap Bupati.

Langkah krusial berikutnya adalah gelar hasil pemeriksaan (ekspose) internal Inspektorat yang dijadwalkan pada pekan depan. Hasil ekspose inilah yang akan menjadi penentu ada tidaknya pelanggaran, bentuk sanksi, hingga potensi penyerahan kasus ke ranah pidana.

“Agenda penentu adalah gelar hasil pemeriksaan atau ekspose internal pada pekan depan. Pemkab berjanji akan membuka hasil ekspose perkara ini kepada media dan publik segera setelah proses internal selesai minggu depan” tegas Syail.

Secara sistematis tambah Syail, Pemkab Madina juga akan mengintegrasikan penanganan kasus ini dengan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban PETI yang dibentuk lewat SK Bupati tanggal 23 Juni 2026.

“Pemkab tidak menutup mata pada potensi pelanggaran dan unsur pidana. Apabila ekspose internal menunjukkan bukti pelanggaran hukum, Pemkab Madina bersama Satgas akan langsung berkoordinasi dengan Polres Madina untuk tindakan hukum lebih lanjut,” pungkas Syail.

Pemerintah tambah Syail juga merespons langsung tuntutan aliansi aktivis dan organisasi lingkungan yang mendesak pemberhentian sementara Kades GD selama masa pemeriksaan.

“Pemkab menegaskan sanksi administratif baru bisa dijatuhkan secara sah setelah rekomendasi resmi Inspektorat keluar pasca-ekspose” tutupnya.

Merespon hal ini, Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) Pajarur Rohman Nasution dan Direktur The Madina Green Institute (TMGI) Ridwandi Nasution mengingatkan agar Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution jangan terkesan bersandiwara dan main-main dalam menjatuhkan sanksi kepada pejabat publik yang teridenrifikasi kuat terlibat dalam dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan.

“Publik Madina telah lama gerah dan cukup bersabar menunggu hasil ekspose pemeriksaan Kades GD ini. Namun terlihat lamban dan terkesan hanya memenuhi formalitas birokrasi. Kita berkomitmen akan kawal ketat kasus ini. Bila putusannya nanti mengecewakan publik dan Kades GD juga tidak dicopot dari jabatan Kepala Desa, maka kami memastikan akan turun ke jalan dengan eskalasi massa yang besar dan melaporkan secara resmi sikap Bupati kepada Presiden dan Kapolri atas dugaan penyalahgunaan jabatan (abused of power) serta dugaan melakukan pembiaran serta perlindungan kepada para mafia tambang yang telah melakukan perusakan alam yang massif dan destruktif” tegas keduanya.
(Magrifatulloh)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dukung Swasembada Pangan, Polda Aceh dan Polres Aceh Tengah Tanam Bawang Putih, Salurkan Ratusan Paket Sembako dan Layanan Kesehatan

    Dukung Swasembada Pangan, Polda Aceh dan Polres Aceh Tengah Tanam Bawang Putih, Salurkan Ratusan Paket Sembako dan Layanan Kesehatan

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Takengon | SergapKriminal.Com – tanggal 19-08-2026. Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., mengikuti penanaman bawang putih secara serentak sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan di Kampung Paya Tungel, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (19/8/2026). Kegiatan tersebut terhubung secara virtual dengan penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi di Indonesia […]

  • Patroli Perintis Presisi Polres Aceh Tengah Sasar Pusat Aktivitas Warga, Cegah Gangguan Kamtibmas

    Patroli Perintis Presisi Polres Aceh Tengah Sasar Pusat Aktivitas Warga, Cegah Gangguan Kamtibmas

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Aceh Tengah – Sergapkriminal. Com.  Satuan Samapta Polres Aceh Tengah mengintensifkan Patroli Perintis Presisi Kota untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan di sejumlah lokasi aktivitas warga.   Patroli tersebut dilaksanakan Rabu (12/8/2026) mulai pukul 11.30 WIB hingga selesai. Tiga personel Sat Samapta menggunakan sepeda motor dinas Kawasaki Trail 250 […]

  • Rokok ilegal Beredar Luas Di Wilayah Kerja Bea Cukai Pare-pare, Lsm Jangkar Pertanyakan

    Rokok ilegal Beredar Luas Di Wilayah Kerja Bea Cukai Pare-pare, Lsm Jangkar Pertanyakan

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 112
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | PINRANG — Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan tajam. Tim Investigasi LSM Jangkar menilai maraknya rokok tanpa pita cukai, pita cukai yang diduga tidak sesuai ketentuan, serta berbagai produk hasil tembakau yang diduga melanggar ketentuan cukai menunjukkan masih lemahnya pengawasan di lapangan.   Hasil pemantauan tim menyebutkan, produk […]

  • KELARIFIKASI & BANTAHAN KERAS, Tudingan Status DPO Terhadap Guntur Sahputra Adalah Hoaks & Fitnah Keji Oknum Tak Bertanggung Jawab

    KELARIFIKASI & BANTAHAN KERAS, Tudingan Status DPO Terhadap Guntur Sahputra Adalah Hoaks & Fitnah Keji Oknum Tak Bertanggung Jawab

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 153
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | ​MEDAN — Berada di tengah maraknya pemberitaan miring dan isu liar yang beredar di media sosial serta portal berita daring, pihak tim hukum Guntur Sahputra (GS) memberikan bantahan keras dan tegas. Isu yang mengklaim bahwa Guntur Sahputra masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan oleh pihak Polrestabes Medan maupun Polda Sumatera Utara […]

  • Skandal 6,8 Kg Ganja di Lapas Padangsidimpuan: GMPET-SU Desak Pencopotan Kalapas dan Usut Tuntas Pembiaran!

    Skandal 6,8 Kg Ganja di Lapas Padangsidimpuan: GMPET-SU Desak Pencopotan Kalapas dan Usut Tuntas Pembiaran!

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 95
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan – Temuan mengejutkan berupa narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 6,8 kilogram di dalam area Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan memantik reaksi keras. Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) secara tegas mengecam bobroknya sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan tersebut dan mendesak pencopotan Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Padangsidimpuan, Kamis, (6/8/2026). Pernyataan […]

  • Proyek Jalan Amohalo Rp 4,82 Miliar Diduga Asal Jadi,CEO EIMPI (IDS) Desak Kejati Sultra Periksa CV. Kamila Jaya

    Proyek Jalan Amohalo Rp 4,82 Miliar Diduga Asal Jadi,CEO EIMPI (IDS) Desak Kejati Sultra Periksa CV. Kamila Jaya

    • calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 192
    • 0Komentar

    KENDARI – Sergapkriminal. Com.  East Indonesia Malaca Project Institute secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara untuk segera turun tangan memanggil dan memeriksa CV. Kamila Jaya selaku kontraktor pelaksana serta CV. Teknika Damayasa selaku konsultan pengawas terkait dugaan kuat penyimpangan teknis dan buruknya kualitas pekerjaan pada proyek Peningkatan Jalan Amohalo di Kota Kendari.   […]

expand_less