Proyek Jalan Amohalo Rp 4,82 Miliar Diduga Asal Jadi,CEO EIMPI (IDS) Desak Kejati Sultra Periksa CV. Kamila Jaya
- account_circle Muttaqin
- calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
- visibility 192
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KENDARI – Sergapkriminal. Com.
East Indonesia Malaca Project Institute secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara untuk segera turun tangan memanggil dan memeriksa CV. Kamila Jaya selaku kontraktor pelaksana serta CV. Teknika Damayasa selaku konsultan pengawas terkait dugaan kuat penyimpangan teknis dan buruknya kualitas pekerjaan pada proyek Peningkatan Jalan Amohalo di Kota Kendari.
Proyek infrastruktur yang berada di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari tersebut menelan anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp. 4.822.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 dengan nomor kontrak 602/794.a/KONTRAK/PUPR-BM/IV/2026 dan masa pelaksanaan 150 hari kalender.
Berdasarkan hasil penelusuran dan dokumentasi visual langsung di lokasi, East Indonesia Malaca Project Institute menyoroti bahwa pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh CV. Kamila Jaya diduga kuat menabrak standar Spesifikasi Umum Bina Marga. Alih-alih menghasilkan infrastruktur jalan yang kokoh dan tahan lama, konstruksi jalan tersebut justru sudah mengalami kerusakan dini dengan sejumlah indikator pelanggaran teknis yang sangat fatal:
• Pertama, terjadinya beton keropos (honeycomb) di bagian struktur bawah dan tepi pelat. Dari penampang samping jalan terlihat jelas rongga-rongga kasar di mana agregat batu pecah tidak terikat sempurna oleh pasta semen. Kondisi ini patut diduga terjadi akibat kontraktor mengabaikan penggunaan alat penggetar beton (concrete vibrator) secara memadai saat pengecoran, atau adanya pengurangan takaran semen serta komposisi campuran adukan yang tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak. Akibatnya, daya dukung struktural jalan menjadi sangat rapuh dan rentan hancur saat dilintasi kendaraan bertonase berat.
• Kedua, munculnya keretakan struktural yang memanjang dan melintang di permukaan jalan. Jalur beton yang baru dikerjakan tampak sudah terbelah oleh retakan cukup lebar, terutama pada garis sambungan pelebaran antara perkerasan lama dan coran baru. Hal ini mengindikasikan CV. Kamila Jaya diduga tidak melakukan pemotongan segmen (cutting / contraction joint) untuk mengendalikan tegangan muai-susut beton, tidak memasang besi pengikat (tie bar / dowel) pada sambungan antar-pelat, serta mengabaikan tahapan perawatan beton (curing) sehingga beton kehilangan kadar air secara drastis dan pecah sebelum mencapai umur rencana.
• Ketiga, pengabaian terhadap standar kesiapan tanah dasar (subgrade) dan pembersihan lahan. Plastik cor ditemukan terpasang langsung di atas permukaan tanah dan batuan yang masih bergelombang, tidak dipadatkan secara merata, bahkan masih menyisakan tumpukan sampah dedaunan kering di bawah tepi coran. Pelanggaran pada tahapan dasar ini sangat berbahaya karena memicu penurunan tanah tidak merata (differential settlement) yang membuat pelat beton di atasnya menggantung dan patah.
• Keempat, buruknya metode pemasangan cetakan (bekisting) dan lemahnya fungsi pengawasan. Tepian coran terlihat bergelombang, tidak lurus, dan memiliki ketebalan yang tidak seragam akibat bekisting yang dipasang seadanya. Selain itu, alur permukaan jalan (grooving) tampak dikerjakan tidak beraturan dan dipenuhi jejak kaki hewan serta ranting kayu yang mengeras di dalam beton. Fakta ini membuktikan bahwa area kerja tidak steril selama masa pengeringan awal, sekaligus memperlihatkan lemahnya fungsi kontrol dari CV. Teknika Damayasa selaku konsultan pengawas yang seharusnya mencegah pekerjaan cacat mutu tersebut sejak awal.
Perwakilan East Indonesia Malaca Project Institute menegaskan bahwa rangkaian pelanggaran teknis di lapangan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa, melainkan bentuk ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpotensi besar menimbulkan kerugian keuangan daerah.
“Anggaran Rp. 4.822.000.000,- dari APBD Kota Kendari adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan berkualitas. Fakta di lapangan memperlihatkan pekerjaan CV. Kamila Jaya ini terkesan dikerjakan asal jadi demi mengejar keuntungan semata, baru selesai dicor sudah retak memanjang dan keropos di bagian bawah. Kami mendesak Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa pimpinan CV. Kamila Jaya, CV. Teknika Damayasa, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kota Kendari,” tegas pernyataan resmi East Indonesia Malaca Project Institute.
Sebagai wujud komitmen dalam mengawal penggunaan anggaran pembangunan di Sulawesi Tenggara, East Indonesia Malaca Project Institute memastikan akan segera melayangkan laporan pengaduan resmi ke Kejati Sultra dalam waktu dekat.
- Penulis: Muttaqin











Saat ini belum ada komentar