Breaking News
light_mode
Tags

Garda petani sultra Minta APH Sisir Rekam Jejak Kios Lakomea Jaya Sejak Berdiri dan Periksa Poktan Penerima

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
  • visibility 102
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KONAWE SELATAN,– Sergapkriminal. Com

Gerakan Pemuda Penyangga Tatanan Tani Sultra (Garda Petani Sultra) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang melibatkan Kios Lakomea Jaya di Kecamatan Landono.

 

Ketua Garda Petani Sultra, Andi, menegaskan bahwa penanganan skandal ini tidak boleh parsial. Pihaknya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyisiran rekam jejak (track record) operasional Kios Lakomea Jaya sejak pertama kali berdiri, serta memeriksa secara ketat keabsahan seluruh Kelompok Tani (Poktan) yang terdaftar sebagai penerima.

 

 

Audit Total Rekam Jejak Alokasi Kios Sejak Awal Berdiri Pada tahun 2026, manifes digital i-Pubers mencatat Kios Lakomea Jaya telah mencairkan total 86,70 Ton pupuk bersubsidi (NPK 72,90 Ton dan Urea 13,80 Ton). Andi mengungkapkan bahwa angka pencairan ini diperkirakan tidak jauh berbeda dari alokasi tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, APH didesak melakukan audit total terhadap rekam jejak penyaluran kios sejak awal berdiri guna membongkar akumulasi kerugian negara.

 

Pemeriksaan Detail Poktan, Penebus, Komoditas, dan Luas Lahan Garda Petani Sultra meminta penyidik membongkar secara rinci siapa saja nama penebus riil di lapangan, jenis komoditas yang dilaporkan, serta letak dan luas lahan aktual berdasarkan laporan ketua kelompok tani. Langkah ini krusial untuk mencocokkan data e-RDKK dengan kondisi fisik di lapangan.

 

Pengakuan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) Mantan Koordinator PPL BPP Landono (purnatugas 2025), Yohanis Betteng, S.TP, mengakui secara terbuka bahwa izin operasional Kios Lakomea Jaya terbit atas nama pribadinya sewaktu masih aktif menjabat. Tindakan ini dinilai menabrak Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipidkor) terkait larangan pegawai negeri terlibat dalam pengadaan barang yang berada di bawah pengawasannya.

 

Dugaan Manipulasi e-RDKK & Double Kuota Satu KK Investigasi menemukan anak kandung Yohanis, Robert Betteng, terdaftar sebagai Ketua Poktan Toroowohu di Desa Lakomea dengan alokasi lahan jagung 7 Hektar (meski KTP berdomisili di Desa Tridana Mulya). Pada saat bersamaan, istri Robert terdaftar sebagai ketua kelompok tani di desa asalnya guna menggandakan instrumen penyerapan (double kuota).

 

Indikasi Transaksi Fiktif Digital & Penyelundupan ke Perkebunan Sawit Meskipun angka penyerapan Kios Lakomea Jaya mencapai 86,70 Ton, lonjakan pencairan hanya terjadi di UPT Arongo, sementara tiga desa lainnya sangat minim menurut keterangan kepala BPP I Gusti putu Sukadana

 

Ditemukan pula bukti NIK warga Desa Wonua Sangia atas nama Bustam (NIK 7405051908590001) yang kuotanya dikuras hingga 0 Kg di sistem tanpa penyerahan fisik barang. Puluhan ton pupuk tersebut diduga diselundupkan ke perkebunan kelapa sawit yang secara aturan (Permentan No. 10 Tahun 2022) dilarang menerima subsidi.

 

Audit Total Penyaluran: Memeriksa seluruh manifes dan rekam jejak penyaluran Kios Lakomea Jaya sejak berdiri hingga kuota 86,70 Ton pada tahun 2026.

Pemeriksaan Poktan & Verifikasi Lahan: Memanggil seluruh ketua kelompok tani penebus untuk memverifikasi siapa saja penerima riil, komoditas yang ditanam, serta lokasi dan luas lahan yang dilaporkan.

 

Penyidikan Konfrontatif & Sita Server: Menyita server serta ponsel transaksi i-Pubers Kios Lakomea Jaya, serta memeriksa secara serentak jaringan keluarga inti yang terlibat.

“Di tahun 2026 saja Kios Lakomea Jaya mencairkan 86,70 ton pupuk subsidi, dan angka ini tidak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Inilah alasan mengapa APH harus melakukan audit total: berapa jumlah penebusnya, siapa yang menebus, apa komoditasnya, serta di mana lokasi dan berapa luas lahannya berdasarkan laporan ketua kelompok tani. Jika temuan ini tidak segera ditindaklanjuti secara konkret, Garda Petani Sultra siap mengonsolidasikan aksi massa besar-besaran,” tegas Andi, Ketua Garda Petani Sultra.

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • AMI Geram! Polrestabes Sebut 3 Anggota DPRD Jalani Asesmen di BNNK, Humas BNNK Mengaku Tak Tahu

    AMI Geram! Polrestabes Sebut 3 Anggota DPRD Jalani Asesmen di BNNK, Humas BNNK Mengaku Tak Tahu

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 120
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Surabaya Kamis 01 Oktober 2026 – Penanganan kasus tiga anggota DPRD yang diamankan dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkotika di Surabaya menuai tanda tanya serius. Aliansi Madura Indonesia (AMI) geram setelah menemukan adanya perbedaan keterangan antara Polrestabes Surabaya dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya terkait proses asesmen dan penerapan restorative justice (RJ) terhadap […]

  • Diduga Galian Batu Gajah Milik Wahyu, Sungai Dikeruk: Jalan Rusak, Jembatan Warga Terancam

    Diduga Galian Batu Gajah Milik Wahyu, Sungai Dikeruk: Jalan Rusak, Jembatan Warga Terancam

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 201
    • 0Komentar

    PANTE KARYA, BIREUEN — AKTIVITAS PENGAMBILAN MATERIAL DIPERTANYAKAN, APARAT DIMINTA SEGERA TURUN SergapKriminalCom, BIREUEN, ACEH — Aktivitas pengambilan batu gajah di kawasan Pante Karya, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, menjadi perhatian serius masyarakat,(5/9/26). Material diduga diambil dengan melakukan pengerukan kawasan sungai dan kemudian diangkut menggunakan kendaraan dump truck. Aktivitas tersebut dipersoalkan warga karena dinilai […]

  • LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah Diminta Menteri Pendidikan Turun Tangan

    LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah Diminta Menteri Pendidikan Turun Tangan

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 142
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR /10 SEPTEMBER 2026 –  Dugaan praktik jual beli jabatan serta penyimpangan serius dalam proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar tahun 2025 kini menjadi sorotan tajam masyarakat luas. Lembaga Pemantau Proses Hukum Indonesia (LPPHI) Pusat menegaskan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sekaligus mendesak Menteri Pendidikan, […]

  • Meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, SDN Simpang Kiri Gelar Karnaval Tingkat Sekolah

    Meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, SDN Simpang Kiri Gelar Karnaval Tingkat Sekolah

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Aceh Tamiang – Sergapkriminal. Com Semangat cinta tanah air mewarnai lingkungan SDN Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah menggelar pawai karnaval yang diikuti seluruh siswa sebagai wujud rasa syukur dan kasih kepada negeri, Senin (24/8/2026). Acara dimulai dengan pembukaan yang khidmat, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, […]

  • Buntut Dugaan Penipuan Rp170 Juta, LSM KCBI Minta PWI Bogor Tak “Masuk Angin” dan Pecat Istri Sekdes Selawangi

    Buntut Dugaan Penipuan Rp170 Juta, LSM KCBI Minta PWI Bogor Tak “Masuk Angin” dan Pecat Istri Sekdes Selawangi

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 142
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | BOGOR – Aksi “pasang badan” menggunakan kartu keanggotaan pers dalam pusaran kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp170 juta yang menyeret oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Selawangi, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, berinisial J (Jukardi), berbuntut panjang. Langkah unjuk gigi yang mempertontonkan KTA pers saat dikonfirmasi awak media kini memicu reaksi keras dari jajaran […]

  • Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) Mendukung Peryataan Hotman Paris Hutapea

    Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) Mendukung Peryataan Hotman Paris Hutapea

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 250
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan – Massa yang tergabung dalam Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (Hotma) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jl. Jendral AH Nasution Medan, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Selasa (21/7/2026). Dalam salah satu tuntutanya, massa Hotma mendukung pernyataan, Hotman Paris Hutapea sebagai Tim Kuasa Hukum mantan […]

expand_less