Breaking News
light_mode
Tags

Tambang Emas Belopa Diduga Bangkit Lagi! Perintah Prabowo Akan Diabaikan*

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
  • visibility 236
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LUWU — Sergapkriminal.Com – Pernyataan tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai pemberantasan tambang ilegal kembali menjadi sorotan. Di tengah instruksi pemerintah pusat untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal, muncul dugaan tambang emas di Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, kembali beroperasi (22/08/2026).

Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026 menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal harus ditertibkan. Bahkan, Presiden meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut keberadaan tambang ilegal serta mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam jumlah besar bisa berlangsung tanpa diketahui aparat.

Namun, kondisi yang dilaporkan terjadi di Marinding justru memunculkan tanda tanya besar.

Jika benar aktivitas tambang emas tersebut kembali berjalan, siapa yang mengawasi? Siapa yang memberikan izin? Dan bagaimana aktivitas tersebut bisa berlangsung apabila memang tidak memiliki legalitas?

Pertanyaan publik kini mengarah kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar segera turun melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

Jangan sampai instruksi Presiden mengenai pemberantasan tambang ilegal hanya terdengar keras di podium, tetapi melemah ketika berhadapan dengan aktivitas tambang di daerah.

APARAT DIMINTA TURUN, BUKAN HANYA DIAM

Masyarakat meminta aparat terkait tidak menunggu persoalan menjadi viral terlebih dahulu. Dugaan aktivitas tambang emas di Desa Marinding perlu segera diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengecekan dokumen perizinan, status kawasan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

 

Jika terbukti ilegal, maka penertiban harus dilakukan secara tegas dan transparan.

Sebaliknya, jika aktivitas tersebut memiliki legalitas, pemerintah dan aparat terkait juga perlu menjelaskan kepada publik dasar hukum serta izin operasionalnya agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Publik juga mendesak Polda Sulsel, Polres Luwu, pemerintah daerah, serta instansi pertambangan terkait untuk tidak tutup mata terhadap dugaan aktivitas tersebut.

Presiden sendiri telah mempertanyakan fungsi jabatan aparat apabila tidak mampu menertibkan kegiatan ilegal.

 

Kini pertanyaannya sederhana:

Apakah perintah Presiden akan benar-benar sampai ke pelosok Luwu?

Ataukah dugaan tambang ilegal masih bisa beroperasi sementara masyarakat hanya menjadi penonton?

Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.

Baramakassar_((Robby.RCAZ))

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Siji Aceh Kecam Pernyataan Kadis Pendidikan yang Tolak Konfirmasi Wartawan Non-UKW

    Ketua Siji Aceh Kecam Pernyataan Kadis Pendidikan yang Tolak Konfirmasi Wartawan Non-UKW

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 80
    • 0Komentar

      SergapKriminal.Com | Kota Langsa – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Suara Independen Jurnalis Indonesia (DPW SIJI) Aceh “Muhammad.Ali C,JB” melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Aceh “Murtala Luddin” yang menyatakan Kepala sekolah agar menolak memberikan konfirmasi kepada wartawan yang belum memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pernyataan Kadis Pendidikan itu dinilai bertentangan dengan semangat kebebasan pers […]

  • HUT RI ke-81, SEKBER FAHMI Berbagi Ratusan Nasi Bungkus di Jalan

    HUT RI ke-81, SEKBER FAHMI Berbagi Ratusan Nasi Bungkus di Jalan

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 78
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MEDAN – Memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026 tidak hanya dilakukan melalui seremoni dan perlombaan. Sekretariat Bersama Forum Advokasi Hukum dan Media Indonesia (SEKBER FAHMI) memilih mengisinya dengan aksi sosial, membagikan ratusan nasi bungkus kepada masyarakat yang membutuhkan di sepanjang Jalan Setiabudi, tepatnya di depan Kantor Sekretariat SEKBER […]

  • Sekjen DPP PBA, Anwar Efendi: Anggota Legislatif Aceh Wajib Prioritaskan Pembahasan Qanun Baitul Mal Gampong

    Sekjen DPP PBA, Anwar Efendi: Anggota Legislatif Aceh Wajib Prioritaskan Pembahasan Qanun Baitul Mal Gampong

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 70
    • 0Komentar

      BANDA ACEH, 30 Oktober 2026 —SergapKriminalCom, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Anwar Efendi, menekankan sekaligus memerintahkan kepada seluruh anggota legislatif di Aceh untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan Qanun Aceh tentang Baitul Mal Gampong, selaras dengan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 400.8/11516 tanggal 2 Oktober 2026 tentang Penguatan Kelembagaan Baitul […]

  • YLBH AK Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Aceh Barat Dampingi Anak Korban Kekerasan,Dorong Sosialisasi Pencegahan

    YLBH AK Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Aceh Barat Dampingi Anak Korban Kekerasan,Dorong Sosialisasi Pencegahan

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 47
    • 0Komentar

      SergapKriminal.com|Aceh Barat.3/11/2026 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Distrik Aceh Barat mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mendampingi anak korban dugaan perundungan dan pengeroyokan yang sempat viral di media sosial. YLBH AKA juga mendorong pemerintah daerah menghidupkan kembali sosialisasi pencegahan kenakalan remaja di seluruh gampong dan sekolah.   […]

  • Mediasi Dinilai Buntu, Kuasa Hukum Koperasi Kofipindo Pertanyakan Prosedur Laporan Karyawan Ke Disnaker Medan

    Mediasi Dinilai Buntu, Kuasa Hukum Koperasi Kofipindo Pertanyakan Prosedur Laporan Karyawan Ke Disnaker Medan

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 51
    • 0Komentar

    MEDAN – Sergapkriminal. Online.  Perselisihan hubungan industrial antara Koperasi Kofipindo dengan dua karyawannya berinisial ‘IZ’ dan ‘YL’ memasuki tahapan mediasi ketiga di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan.   Namun, proses mediasi tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan serius dari pihak Koperasi Kofipindo. Kuasa hukum koperasi menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, khususnya terkait kronologi ketidakhadiran […]

  • Wali Kota Langsa Serahkan Seragam Sekolah Gratis bagi Anak Yatim Piatu di Langsa Lama

    Wali Kota Langsa Serahkan Seragam Sekolah Gratis bagi Anak Yatim Piatu di Langsa Lama

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 135
    • 0Komentar

      SergapKrininal.Com | Kota Langsa (Aceh)  Pemerintah Kota (Pemko) Langsa kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan sekaligus meringankan beban masyarakat melalui penyerahan seragam sekolah gratis kepada 284 anak yatim piatu di Kecamatan Langsa Lama. Program yang merupakan bagian dari Program Unggulan Langsa Juara tersebut telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya dan berlangsung di Kantor Camat […]

expand_less