Breaking News
light_mode
Tags

Tegaskan Musda Sah dan Sesuai Aturan, PK Golkar bandar baro: “Ketua Baru Lahir Murni dari Aspirasi Kecamatan”

  • account_circle Muhammad
  • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
  • visibility 71
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tegaskan Musda Sah dan Sesuai Aturan, PK Golkar bandar baro: “Ketua Baru Lahir Murni dari Aspirasi Kecamatan”

Aceh Utara – Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan bandar baro, Aceh Utara angkat suara menanggapi pemberitaan terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Aceh Utara. Langkah ini diambil demi menyuarakan fakta yang sebenarnya dari kacamata pemegang hak suara di tingkat basis.

 

Ketua PK Partai Golkar Kecamatan bandar baro menegaskan bahwa proses Musda DPD Partai Golkar Aceh Utara telah berjalan sangat baik, demokratis, dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) organisasi.

 

“Kami selaku pimpinan partai di tingkat kecamatan sangat menyayangkan adanya narasi yang menyebutkan ‘dilengserkan’. Perlu kami tegaskan, tidak ada penglengseran sepihak. Terpilihnya Ketua DPD yang baru adalah hasil akhir dari proses demokrasi yang sah dan murni merupakan aspirasi dari kami pengurus di tingkat kecamatan,” ujar perwakilan PK dalam keterangan bersamanya, Minggu (23/8).

 

Mereka menjelaskan bahwa keputusan untuk mendukung kepemimpinan baru diambil secara sadar dan kolektif demi kebutuhan evaluasi serta penyegaran organisasi di Kabupaten Aceh Utara.

 

“Hasil verifikasi menunjukkan bahwa beliau ( Zulfahmi ) hanya didukung 6 surat dukungan dan 16 surat dukungan sah yang mendukung sdr T.Muhammad Isa Azis, sehingga pak As adi tidak memenuhi syarat minimal 30% untuk bisa lolos sebagai calon ketua dpd Partai golkar sesuai Juklak Partai Golkar 02 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Musyarawah Musyawarah Partai Golongan Karya di Daerah.

 

Kami di tingkat kecamatan adalah pemegang kedaulatan suara di Musda. Ketika suara mayoritas kecamatan menghendaki penyegaran kepemimpinan, maka seluruh pihak mestinya menghormati keputusan demokratis tersebut,” tegasnya.

 

Terkait tudingan adanya intervensi dari pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Aceh, PK bandar baro membantah keras hal tersebut. Menurut mereka, DPD justru menjalankan fungsi pengawasan dan pengarahan agar Musda tidak keluar dari koridor AD/ART.

 

“DPD Provinsi Aceh hanya bertindak sebagai pengarah agar forum berjalan tertib dan sesuai aturan. Tidak ada pemaksaan kehendak dari provinsi. DPD Provinsi Aceh justru memfasilitasi dan mengawal apa yang menjadi suara dan kehendak murni dari kami di tingkat kecamatan,” lanjutnya.

 

Mengenai capaian perolehan kursi Wakil Pimpinan DPRK Aceh Utara pada Pemilu lalu, pihak PK menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari tetesan keringat para kader di tingkat basis, Pimpinan Kecamatan, hingga simpatisan di lapangan yang bekerja siang dan malam.

 

“Capaian kursi di DPRK adalah hasil kerja kolektif seluruh kader, bukan klaim perorangan. Justru dengan adanya kepemimpinan DPD II yang baru ini, kami di tingkat kecamatan makin optimis dan siap bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan serta meningkatkan kejayaan Partai Golkar di Aceh Utara pada agenda-agenda politik mendatang,” tambahnya.

 

Mengakhiri keterangannya, PK Partai Golkar bandar baro mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar se-Kabupaten Aceh Utara untuk menyatukan barisan dan menghentikan polemik yang tidak bermanfaat di media.

 

“Musda sudah selesai, hasilnya sah, legal, dan memegang legitimasi mayoritas kecamatan. Saatnya kita semua berjiwa besar, kembali bergandengan tangan, dan fokus kerja untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh Utara,” pungkas mereka.

  • Penulis: Muhammad

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) Mendukung Peryataan Hotman Paris Hutapea

    Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) Mendukung Peryataan Hotman Paris Hutapea

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 251
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan – Massa yang tergabung dalam Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (Hotma) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jl. Jendral AH Nasution Medan, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Selasa (21/7/2026). Dalam salah satu tuntutanya, massa Hotma mendukung pernyataan, Hotman Paris Hutapea sebagai Tim Kuasa Hukum mantan […]

  • Kasus Uun Berakhir Restorative Justice, LASKAR NKRI Pertanyakan Sikap Etik DPP PDIP terhadap Juwita

    Kasus Uun Berakhir Restorative Justice, LASKAR NKRI Pertanyakan Sikap Etik DPP PDIP terhadap Juwita

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 92
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | LEBAK, BANTEN — Perkara dugaan penculikan dan kekerasan terhadap aktivis Fam Fuk Tjhong alias Uun yang telah dihentikan Polda Banten melalui mekanisme restorative justice masih menyisakan pertanyaan di ranah etik dan politik. LSM LASKAR NKRI DPW Banten mempertanyakan apakah DPP PDI Perjuangan, khususnya mekanisme etik internal partai, telah melakukan evaluasi terhadap Juwita Wulandari, […]

  • Diduga Abaikan Keselamatan Kerja( K3), Sejumlah Buruh Bekerja Tanpa APD Lengkap

    Diduga Abaikan Keselamatan Kerja( K3), Sejumlah Buruh Bekerja Tanpa APD Lengkap

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 219
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Barat– Aktivitas bongkar muat dan penurunan alat berat milik salah satu perusahaan tambang batu bara di Dermaga Pelabuhan Pelindo, Desa Ujung Karang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, menuai sorotan tajam dari sejumlah pihak. Kegiatan yang melibatkan buruh lokal tersebut diduga berlangsung tanpa penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai.Rabu, 26 Agustus […]

  • KAI Sultra Laporkan BKK Kelas I Kendari,Syabandar Molawe dan PT Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Kekarantinaan Kapal

    KAI Sultra Laporkan BKK Kelas I Kendari,Syabandar Molawe dan PT Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Kekarantinaan Kapal

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 120
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kendari – Konsorsium Aktivis Indonesia (KAI) Sulawesi Tenggara resmi melaporkan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kendari, Syabandar Molawe,PT Buana Benua Shipping (BBS) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait dugaan pemalsuan dokumen kekarantinaan kesehatan yang digunakan untuk Kapal TB Buana Express 38 dan BG Golden Way 3338. Berdasarkan hasil investigasi KAI, kedua […]

  • Bhabinkamtibmas Polsek Tamalate Sambangi Kantor kelurahan Mangasa Pantau Pembagian Beras Bulog

    Bhabinkamtibmas Polsek Tamalate Sambangi Kantor kelurahan Mangasa Pantau Pembagian Beras Bulog

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 65
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Sergapkriminal. Com.  Rabu 09 September 2026//Bhabinkamtibmas Kelurahan Mangasa Polsek Tamalate Polrestabes Makassar, Aiptu Irwan bersama lurah Mangasa, Muhammad Nurdyansyah.,S.I.P serta Babinsa Kel. Mangasa, Serda Alim Bachri melaksanakan kegiatan sambang ke Kantor lurah Mangasa Jl. Alauddin 2 nomor 134 kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Rabu siang (09/09/2026).   Dalam kegiatan tersebut, Tiga pilar […]

  • Ibu Kamariah Janda Miskin Kehilangan Bantuan BPNT, Anaknya Dinasihati dengan Nada Tegas di Kantor Desa

    Ibu Kamariah Janda Miskin Kehilangan Bantuan BPNT, Anaknya Dinasihati dengan Nada Tegas di Kantor Desa

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 198
    • 0Komentar

      SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) Seorang ibu janda bernama Kamariah yang berdomisili di Desa Paya Bujok Tunong, Kota Langsa (Aceh), kini harus menelan kekecewaan setelah statusnya sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dicabut oleh pihak desa. Alasannya cukup menyakitkan bagi keluarga tersebut: pihak desa menggolongkan Ibu Kamariah masuk dalam desil 10, padahal kondisi […]

expand_less