Breaking News
light_mode
Tags

King Naga Meminta Kepada Polda Banten Jangan Sampai Ada Pengangkangan Hukum Dalam Kasus Penculikan Fam Fuk Jhong : LSM GMBI Distrik Lebak Resmi Surati Kapolri*

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
  • visibility 84
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LEBAK – Sergapkriminal. Com. 

King Naga Meminta Kepada Polda Banten Jangan Sampai Ada Pengangkangan Hukum Dalam Kasus Penculikan Fam Fuk Jhong : LSM GMBI Distrik Lebak Resmi Surati Kapolri*

 

Penanganan kasus dugaan penculikan yang menimpa Fam Fuk Jhong oleh Kepolisian Daerah (Polda) Banten mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas. Guna mengantisipasi adanya upaya pelemahan hukum, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak resmi melayangkan surat pengaduan dan permohonan pengawasan khusus kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

 

Langkah ini diperkuat oleh ultimatum keras dari King Naga yang memegang Tongkat Komando LSM GMBI Distrik Lebak. Ia mengingatkan jajaran Polda Banten agar bersikap profesional, transparan, dan tidak mencoba-coba menerapkan mekanisme Restorative Justice (keadilan restoratif) pada kasus yang sudah jelas merupakan tindak pidana murni dan kejahatan berat.

 

“Kami mengingatkan dengan tegas kepada Kapolda Banten dan jajaranya, jangan ada pengangkangan hukum dalam penanganan hukum kasus penculikan Fam Fuk Jhong! Kasus ini adalah kejahatan serius terhadap kemerdekaan orang. Tidak ada ruang untuk Restorative Justice (RJ) dalam kasus penculikan yang sudah jelas-jelas dilarang oleh berbagai undang-undang,” ujar King Naga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/08).

 

Kajian Yuridis dan Dasar Hukum, GMBI Lebak melalui tim hukumnya yang dipimpin oleh H. Rudi Hermanto SH, memaparkan kajian mendalam terkait alasan hukum mengapa kasus penculikan Fam Fuk Jhong tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan secara damai atau Restorative Justice:

 

1. Pelanggaran Pasal 450 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Penculikan merupakan tindak pidana murni yang diatur dalam Pasal 450 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Berdasarkan klasifikasi hukum, penculikan dikategorikan sebagai kejahatan berat terhadap kemerdekaan seseorang, bukan sekadar tindak pidana ringan atau delik aduan.

 

2. Ketidaksesuaian dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, Mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif diatur ketat dalam Perpol No. 8 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 5 huruf (a) peraturan tersebut, salah satu syarat materiil pelaksanaan RJ adalah tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. Penculikan Fam Fuk Jhong telah memicu keresahan publik yang luas, sehingga otomatis menggugurkan syarat formal penerapan RJ.

 

3. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 Kapolri telah menerbitkan pedoman penanganan perkara yang menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak berlaku untuk kasus-kasus kejahatan yang berpotensi memecah belah, menimbulkan konflik sosial, atau kejahatan berat yang mengancam jiwa dan kemerdekaan manusia. Penculikan adalah perampasan hak asasi yang paling mendasar.

 

4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 9 undang-undang ini menjamin hak setiap orang atas keutuhan fisik, kemerdekaan, dan keamanan. Tindakan penculikan adalah pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum secara mutlak tanpa kompromi.

 

Desakan GMBI kepada Institusi Polri, GMBI menilai, jika Polda Banten memaksakan atau membuka ruang perdamaian (RJ) dalam kasus ini, hal itu merupakan bentuk nyata dari pengangkangan hukum (abuse of power) yang mencoreng program Polri Presisi.

 

Melalui surat resmi yang dikirimkan ke Markas Besar (Mabes) Polri yang ditunjukan langsung kepada Kapolri, GMBI meminta Kapolri untuk:

 

1.     Memerintahkan Biro Wasidik Bareskrim Polri dan Divisi Propam Polri melakukan supervisi ketat, asistensi, dan audit investigasi terhadap penyidik Ditreskrimum Polda Banten dalam penanganan  kasus Penculikan Aktivis Kabupaten Lebak an FAM FUK JHONG.

 

2.     Memerintahkan Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri untuk segera melakukan Gelar Perkara Khusus Di Mabes Polri dengan Melibatkan LSM GMBI Dewan Pimpinan Distrik Lebak sebagai fungsi sosial control, menarik berkas perkara dari Polda Banten, dalam kasus Penculikan Aktivis Kabupaten Lebak an FAM FUK JHONG.

 

3.     Menginstruksikan Kepada Penyidik untuk segera MENANGKAP SELURUH PELAKU yang terlibat dalam aksi penculikan dan pengeroyokan sesuai dengan rekaman video yang beredar di masyarakat tanpa pengecualian.

 

4.     Memerintahkan Penyidik untuk memeriksa dan menetapkan Ketua DPRD Lebak sebagai Tersangka atas dasar pasal Penyertaan/pembantu sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, dan adapun dugaan tindak pidana yang terjadi sesuai Pasal 448, Pasal 450, Pasal 479, mengingat tindakan kejahatan tersebut terjadi di kediamannya dan surat pernyataan maaf tersebut dibuat untuk keuntungan pribadinya.

 

5.     Mengeluarkan perintah tertulis yang tegas agar Polda Banten TIDAK MELAKUKAN Restorative Justice (RJ) atau langkah-langkah kompromi di luar ketentuan perundang-undangan, serta wajib melimpahkan berkas perkara ini hingga ke meja hijau peradilan formal.

 

 

“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika ada indikasi main mata atau hukum diputarbalikkan di tingkat daerah, kami LSM GMBI Distrik Lebak siap melakukan gerakan dan langkah terukur yang kami kehendaki demi tegaknya keadilan yang hakiki,” pungkas King Naga.

 

Sumber : Ketua LSM GMBI Distrik Lebak ( King Naga ).

 

Hkz

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rasyid Ridho: Kinerja Irsan Nasution Cukup Bagus, Polemik Parkir Harus Dijelaskan Secara Terbuka.

    Rasyid Ridho: Kinerja Irsan Nasution Cukup Bagus, Polemik Parkir Harus Dijelaskan Secara Terbuka.

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 101
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MEDAN / Sabtu,05 September 2026 – Ketua Relawan Rico-Zaki (RERZAK), Muhammad Rasyid Ridho, angkat bicara menanggapi polemik pengelolaan parkir di Kota Medan, khususnya terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai uang sekitar Rp1,3 miliar yang disebut berkaitan dengan deposit tujuh pengelola parkir.   Menurut Rasyid, persoalan tersebut perlu dilihat secara utuh, termasuk dengan […]

  • Pagar SD Negeri Sukanegara 02 Pontang Kabupaten Serang Ambruk,Belum Ada Perbaikan

    Pagar SD Negeri Sukanegara 02 Pontang Kabupaten Serang Ambruk,Belum Ada Perbaikan

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 67
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Serang, – Kondisi memprihatinkan terlihat di SD Negeri Sukanegara 02, Kampung Kademangan Besar Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.   Pagar sekolah ambruk dan belum ada perbaikan, membuat pihak sekolah khawatir akan keamanan dan kenyamanan siswa.   Pantauan awak media di lokasi, pada Senin (24/08/2026) terlihat jelas pagar sekolah yang terbuat dari tembok […]

  • Usai Berantas Narkoba, Kapolri Suyudi Kini Bidik Judol dan Penipuan Digital

    Usai Berantas Narkoba, Kapolri Suyudi Kini Bidik Judol dan Penipuan Digital

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 40
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Jakarta – Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan nasional melalui semangat Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan).   Setelah gencar memberantas peredaran narkoba, Kapolri Suyudi A.S. kini mengarahkan fokus dan bidikannya pada pemberantasan kasus perjudian online (judol) serta penipuan digital.   ​Berdasarkan narasi yang termuat dalam poster resmi tersebut, beberapa poin utama […]

  • 350 Mahasiswa Pencinta Alam Bakal Ramaikan TWKM XXXV di Sultra

    350 Mahasiswa Pencinta Alam Bakal Ramaikan TWKM XXXV di Sultra

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 60
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | SULTRA  02 Oktober 2026 – Sebanyak 350 mahasiswa pencinta alam dari berbagai daerah di Indonesia bakal berkumpul di Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam Temu Wicara dan Kenal Medan (TWKM) XXXV.   Kegiatan nasional yang digelar Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Halu Oleo (MAHACALA UHO) itu dijadwalkan berlangsung pada 22–28 Oktober 2026.   TWKM XXXV mengangkat […]

  • Dari Pangadakkang hingga LP3 Atlantara: Badko HMI Sulsel Mencari Wajah Baru Pendidikan

    Dari Pangadakkang hingga LP3 Atlantara: Badko HMI Sulsel Mencari Wajah Baru Pendidikan

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 136
    • 0Komentar

    SergapKiminal.Com | MAKASSAR 07 Oktober 2026 – Rembuk Pendidikan Jilid I Badko HMI Sulawesi Selatan tidak berakhir di ruang diskusi. Di hadapan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, forum yang diikuti sekitar 400 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar itu mendorong lahirnya Lembaga Pemantau dan Pemerhati Pendidikan (LP3) Atlantara. Rembuk Pendidikan digelar di Ballroom Teater […]

  • Halaqah Ulama Dayah 2026 Perkuat Sinergi Ulama dan Umara Wujudkan 22 Program Unggulan Kota Langsa

    Halaqah Ulama Dayah 2026 Perkuat Sinergi Ulama dan Umara Wujudkan 22 Program Unggulan Kota Langsa

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 109
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa Pemerintah Kota (Pemko) Langsa terus memperkuat kolaborasi antara ulama dan pemerintah sebagai fondasi pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Halaqah Ulama dan Pimpinan Dayah Tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya mendukung implementasi 22 Program Unggulan Wali Kota Langsa. Kegiatan yang mengusung tema “Dengan Halaqah Kita Wujudkan 22 Program Wali […]

expand_less