Breaking News
light_mode
Tags

King Naga Meminta Kepada Polda Banten Jangan Sampai Ada Pengangkangan Hukum Dalam Kasus Penculikan Fam Fuk Jhong : LSM GMBI Distrik Lebak Resmi Surati Kapolri*

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
  • visibility 83
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LEBAK – Sergapkriminal. Com. 

King Naga Meminta Kepada Polda Banten Jangan Sampai Ada Pengangkangan Hukum Dalam Kasus Penculikan Fam Fuk Jhong : LSM GMBI Distrik Lebak Resmi Surati Kapolri*

 

Penanganan kasus dugaan penculikan yang menimpa Fam Fuk Jhong oleh Kepolisian Daerah (Polda) Banten mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas. Guna mengantisipasi adanya upaya pelemahan hukum, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak resmi melayangkan surat pengaduan dan permohonan pengawasan khusus kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

 

Langkah ini diperkuat oleh ultimatum keras dari King Naga yang memegang Tongkat Komando LSM GMBI Distrik Lebak. Ia mengingatkan jajaran Polda Banten agar bersikap profesional, transparan, dan tidak mencoba-coba menerapkan mekanisme Restorative Justice (keadilan restoratif) pada kasus yang sudah jelas merupakan tindak pidana murni dan kejahatan berat.

 

“Kami mengingatkan dengan tegas kepada Kapolda Banten dan jajaranya, jangan ada pengangkangan hukum dalam penanganan hukum kasus penculikan Fam Fuk Jhong! Kasus ini adalah kejahatan serius terhadap kemerdekaan orang. Tidak ada ruang untuk Restorative Justice (RJ) dalam kasus penculikan yang sudah jelas-jelas dilarang oleh berbagai undang-undang,” ujar King Naga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/08).

 

Kajian Yuridis dan Dasar Hukum, GMBI Lebak melalui tim hukumnya yang dipimpin oleh H. Rudi Hermanto SH, memaparkan kajian mendalam terkait alasan hukum mengapa kasus penculikan Fam Fuk Jhong tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan secara damai atau Restorative Justice:

 

1. Pelanggaran Pasal 450 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Penculikan merupakan tindak pidana murni yang diatur dalam Pasal 450 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Berdasarkan klasifikasi hukum, penculikan dikategorikan sebagai kejahatan berat terhadap kemerdekaan seseorang, bukan sekadar tindak pidana ringan atau delik aduan.

 

2. Ketidaksesuaian dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, Mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif diatur ketat dalam Perpol No. 8 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 5 huruf (a) peraturan tersebut, salah satu syarat materiil pelaksanaan RJ adalah tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. Penculikan Fam Fuk Jhong telah memicu keresahan publik yang luas, sehingga otomatis menggugurkan syarat formal penerapan RJ.

 

3. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 Kapolri telah menerbitkan pedoman penanganan perkara yang menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak berlaku untuk kasus-kasus kejahatan yang berpotensi memecah belah, menimbulkan konflik sosial, atau kejahatan berat yang mengancam jiwa dan kemerdekaan manusia. Penculikan adalah perampasan hak asasi yang paling mendasar.

 

4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 9 undang-undang ini menjamin hak setiap orang atas keutuhan fisik, kemerdekaan, dan keamanan. Tindakan penculikan adalah pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum secara mutlak tanpa kompromi.

 

Desakan GMBI kepada Institusi Polri, GMBI menilai, jika Polda Banten memaksakan atau membuka ruang perdamaian (RJ) dalam kasus ini, hal itu merupakan bentuk nyata dari pengangkangan hukum (abuse of power) yang mencoreng program Polri Presisi.

 

Melalui surat resmi yang dikirimkan ke Markas Besar (Mabes) Polri yang ditunjukan langsung kepada Kapolri, GMBI meminta Kapolri untuk:

 

1.     Memerintahkan Biro Wasidik Bareskrim Polri dan Divisi Propam Polri melakukan supervisi ketat, asistensi, dan audit investigasi terhadap penyidik Ditreskrimum Polda Banten dalam penanganan  kasus Penculikan Aktivis Kabupaten Lebak an FAM FUK JHONG.

 

2.     Memerintahkan Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri untuk segera melakukan Gelar Perkara Khusus Di Mabes Polri dengan Melibatkan LSM GMBI Dewan Pimpinan Distrik Lebak sebagai fungsi sosial control, menarik berkas perkara dari Polda Banten, dalam kasus Penculikan Aktivis Kabupaten Lebak an FAM FUK JHONG.

 

3.     Menginstruksikan Kepada Penyidik untuk segera MENANGKAP SELURUH PELAKU yang terlibat dalam aksi penculikan dan pengeroyokan sesuai dengan rekaman video yang beredar di masyarakat tanpa pengecualian.

 

4.     Memerintahkan Penyidik untuk memeriksa dan menetapkan Ketua DPRD Lebak sebagai Tersangka atas dasar pasal Penyertaan/pembantu sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, dan adapun dugaan tindak pidana yang terjadi sesuai Pasal 448, Pasal 450, Pasal 479, mengingat tindakan kejahatan tersebut terjadi di kediamannya dan surat pernyataan maaf tersebut dibuat untuk keuntungan pribadinya.

 

5.     Mengeluarkan perintah tertulis yang tegas agar Polda Banten TIDAK MELAKUKAN Restorative Justice (RJ) atau langkah-langkah kompromi di luar ketentuan perundang-undangan, serta wajib melimpahkan berkas perkara ini hingga ke meja hijau peradilan formal.

 

 

“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika ada indikasi main mata atau hukum diputarbalikkan di tingkat daerah, kami LSM GMBI Distrik Lebak siap melakukan gerakan dan langkah terukur yang kami kehendaki demi tegaknya keadilan yang hakiki,” pungkas King Naga.

 

Sumber : Ketua LSM GMBI Distrik Lebak ( King Naga ).

 

Hkz

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Grebek Rantau Panjang, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Bekuk 6 Orang Pengguna Narkoba

    Grebek Rantau Panjang, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Bekuk 6 Orang Pengguna Narkoba

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 47
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Deli Serdang (Sumut) – Operasi Sarang Narkoba (OSN) yang digelar Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mengamankan enam orang di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Jumat (16/10/2026). Satu orang diamankan karena diduga menyimpan narkotika jenis sabu, sedangkan lima orang lainnya turut diamankan setelah dinyatakan positif narkoba.   Operasi tersebut dipimpin langsung Kasat Narkoba Polresta […]

  • Putra Mahkota Kerajaan Gowa Laporkan Dugaan Pengrusakan Gembok Kamar Kalompoang ke Polresta Gowa

    Putra Mahkota Kerajaan Gowa Laporkan Dugaan Pengrusakan Gembok Kamar Kalompoang ke Polresta Gowa

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Sungguminasa/ Sergapkriminal. Com.  12 November 2026//Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju bin Andi Kumala Idjo Daeng Sila Karaengta Lembang Parang Sultan Malikussaid II Batara Gowa III, didampinngi kuasa hukumnya Wawan Nur Rewa, mendatangi Sat Reskrim Mapolresta Gowa pada Kamis (12/11/26) malam.   Kedatangan Putra Mahkota Kerajaan Gowa ini, guna melaporkan adanya dugaan […]

  • Pengembalian Uang Hasil Pungli dan Korupsi Tidak Menghapus Tuntutan Pidana, Apa Pun Dalilnya

    Pengembalian Uang Hasil Pungli dan Korupsi Tidak Menghapus Tuntutan Pidana, Apa Pun Dalilnya

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Khairil
    • visibility 78
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Tamiang – Pengembalian uang yang diduga berasal dari praktik pungutan liar (pungli) terhadap korban bencana hidrometeorologi di Kampung Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda , Kabupaten Aceh Tamiang, tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana yang telah terjadi. Jum’at (17/7). Kasus dugaan pungli ini mencuat setelah perangkat Kampung (Desa) Alur Mentawak mengembalikan uang kepada […]

  • Optik UD Jaya Gelar Pemeriksaan Mata Gratis di Lapas Kelas IIA Rantau Prapat, Warga Binaan, Tahanan, dan Pegawai Turut Mendapatkan Layanan

    Optik UD Jaya Gelar Pemeriksaan Mata Gratis di Lapas Kelas IIA Rantau Prapat, Warga Binaan, Tahanan, dan Pegawai Turut Mendapatkan Layanan

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 43
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Rantauprapat (SUMUT) – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan mata, Optik UD Jaya menggelar kegiatan pemeriksaan mata gratis bagi warga binaan pemasyarakatan, tahanan, dan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantau Prapat. Kegiatan tersebut dibuka dan dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Rantau Prapat, Yosef Leonard Sihombing, S.H., M.H., didampingi Kepala Kesatuan […]

  • PB HMI MPO Sorot Proyek TK Islam Embun Pagi Senilai Rp 504,1Juta Disorot,Desak Kejati Sultra & Polda Sultra Periksa PPK Dan Ketua Yayasan

    PB HMI MPO Sorot Proyek TK Islam Embun Pagi Senilai Rp 504,1Juta Disorot,Desak Kejati Sultra & Polda Sultra Periksa PPK Dan Ketua Yayasan

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 134
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | KENDARI (23/9/2026) — Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 pada TK Islam Embun Pagi, Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, mendapat sorotan dari Konsorsium Aktivis Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data satuan pendidikan pemerintah, TK Islam Embun Pagi tercatat beralamat di Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Program tersebut […]

  • Afdhal Desak Kapolda Sulsel Usut Tuntas Kasus Bea Cukai, Minta Ditreskrimsus Turun Tangan

    Afdhal Desak Kapolda Sulsel Usut Tuntas Kasus Bea Cukai, Minta Ditreskrimsus Turun Tangan

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 121
    • 0Komentar

    SergapKrininal.Com | Makassar — Aliansi Pemuda Sulawesi Selatan mendesak Kapolda Sulawesi Selatan segera memberikan atensi terhadap persoalan yang berkaitan dengan Bea Cukai. Mereka meminta dugaan pelanggaran yang muncul diperiksa secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Desakan itu disampaikan Afdhal, perwakilan Aliansi Pemuda Sulawesi Selatan. Menurut dia, persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan berlarut apabila terdapat […]

expand_less