Breaking News
light_mode
Tags

PB HMI MPO Sorot Proyek TK Islam Embun Pagi Senilai Rp 504,1Juta Disorot,Desak Kejati Sultra & Polda Sultra Periksa PPK Dan Ketua Yayasan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
  • visibility 135
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | KENDARI (23/9/2026) — Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 pada TK Islam Embun Pagi, Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, mendapat sorotan dari Konsorsium Aktivis Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data satuan pendidikan pemerintah, TK Islam Embun Pagi tercatat beralamat di Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan.

Program tersebut berdasarkan papan informasi kegiatan memiliki total anggaran Rp504.111.093,92, yang terdiri dari lima item pekerjaan:
Rehabilitasi Ruang Administrasi: Rp68.066.700,44
Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabot: Rp163.805.976,05
Rehabilitasi Ruang [Sensor/Luar Ruang]: Rp90.750.000,00
Penataan Lingkungan: Rp45.828.200,00
Pembangunan Toilet Beserta Sanitasi: Rp135.660.217,43

PB HMI MPO menyatakan menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian teknis dan mutu pekerjaan berdasarkan dokumentasi fisik di lapangan.
Di antaranya adalah beton yang tampak keropos atau honeycomb, sejumlah bagian beton memperlihatkan permukaan berongga dan tidak padat, serta terdapat bagian konstruksi yang memperlihatkan tulangan.

Selain itu, terdapat sorotan terhadap pemasangan tulangan beton, termasuk posisi dan kerapian tulangan yang dinilai perlu diverifikasi terhadap gambar kerja dan spesifikasi teknis.

Sorotan berikutnya menyangkut pasangan bata dan mortar. Pada dokumentasi lapangan terlihat adukan yang tidak merata serta beberapa bagian pasangan dinding yang tampak kurang rapi.

Kondisi plesteran dinding juga menjadi perhatian karena pada sejumlah bagian terlihat kasar, bergelombang dan tidak seragam.

Menurut PB HMI MPO melalui ketua komisi politik dan kebijakan publik indra dapa saranani, kondisi tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai pelanggaran, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang untuk membandingkan kondisi fisik dengan RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis dan dokumen pelaksanaan.

DESAK KEJATI DAN POLDA PERIKSA PPK DAN KETUA YAYASAN

Atas temuan tersebut, Konsorsium Aktivis Sulawesi Tenggara mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) dan Polda Sultra segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.

Pihak yang diminta diperiksa antara lain PPK, Ketua Yayasan/Pengelola TK Islam Embun Pagi, penanggung jawab kegiatan, pelaksana pekerjaan, tenaga teknis serta pihak terkait lainnya.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan anggaran Rp504.111.093,92 telah sesuai dengan ketentuan.

Konsorsium juga meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi melakukan pemeriksaan fisik secara langsung dan bila diperlukan melibatkan tenaga ahli konstruksi.

SOROT DUGAAN PELANGGARAN TEKNIS
Beberapa indikasi yang diminta untuk diperiksa meliputi:

Dugaan mutu pengecoran beton tidak sesuai spesifikasi, ditandai dengan kondisi beton keropos/honeycomb.

Dugaan ketidaksesuaian pemasangan tulangan beton, termasuk jarak, posisi, ikatan dan selimut beton.

Dugaan ketidaksesuaian mutu pasangan bata dan mortar dengan spesifikasi pekerjaan.

Dugaan kualitas pekerjaan plesteran tidak memenuhi spesifikasi, terlihat dari permukaan yang kasar dan bergelombang.
Dugaan ketidaksesuaian volume dan kualitas pekerjaan dengan RAB, yang perlu dibuktikan melalui audit teknis dan pemeriksaan lapangan.

Aspek K3 di lingkungan sekolah juga diminta diperiksa karena pekerjaan konstruksi berlangsung di lingkungan pendidikan anak.

MINTA AUDIT DAN UJI MUTU
Konsorsium Aktivis Sultra juga mendesak dilakukan audit teknis dan audit penggunaan anggaran, termasuk pemeriksaan RAB, gambar kerja, spesifikasi, volume, material, progres, pembayaran dan pertanggungjawaban pekerjaan.

Untuk memastikan kualitas struktur, mereka meminta dilakukan uji mutu beton atau pemeriksaan teknis yang diperlukan terhadap bagian yang secara visual menunjukkan indikasi keropos/honeycomb.
Jika hasil pemeriksaan resmi menemukan adanya ketidaksesuaian yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau memenuhi unsur tindak pidana, Konsorsium meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah pemeriksaan tersebut juga sejalan dengan pentingnya koordinasi antara Polda Sultra dan Kejati Sultra dalam penegakan hukum. Kedua institusi pada September 2026 tercatat memperkuat sinergitas dalam penegakan hukum dan manfaat bagi masyarakat serta negara.##

(Indra)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PETI Tetap Beroperasi Massif di Kotanopan, Wabup Atika Dinilai Mandul dan Gagal Jaga Kampung Halaman

    PETI Tetap Beroperasi Massif di Kotanopan, Wabup Atika Dinilai Mandul dan Gagal Jaga Kampung Halaman

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 69
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN — Sergapkriminal. Com Komitmen penegakan supremasi hukum di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali menjadi sorotan tajam. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Kotanopan disebut masih berlangsung secara terang-terangan, meski pemerintah daerah dan Satgas PETI Forkopimda sebelumnya telah menjanjikan langkah penindakan.   Janji penindakan tersebut kini dinilai sebagian pihak hanya sebatas “garang […]

  • Proyek Box Culvert Laikandonga Rp:495 Juta Diduga Dikerjakan Asal Jadi, KPH Sultra Desak Kejati Sultra Periksa PPK dan Kontraktor

    Proyek Box Culvert Laikandonga Rp:495 Juta Diduga Dikerjakan Asal Jadi, KPH Sultra Desak Kejati Sultra Periksa PPK dan Kontraktor

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 196
    • 0Komentar

    KENDARI – Sergapkriminal.Com Dugaan penyimpangan mutu pengerjaan proyek infrastruktur kembali muncul di Kabupaten Konawe Selatan. Proyek Pembangunan Box Culvert di Desa Laikandonga senilai Rp495.000.000,00 yang dikerjakan CV Mahadewi dan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam dari Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra). Proyek tersebut tercatat dalam Perjanjian Kontrak nomor 602/05/KONTRAK/Boxculvert/BM1/X/2026.   […]

  • KAI Sultra Laporkan BKK Kelas I Kendari,Syabandar Molawe dan PT Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Kekarantinaan Kapal

    KAI Sultra Laporkan BKK Kelas I Kendari,Syabandar Molawe dan PT Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Kekarantinaan Kapal

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 120
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kendari – Konsorsium Aktivis Indonesia (KAI) Sulawesi Tenggara resmi melaporkan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kendari, Syabandar Molawe,PT Buana Benua Shipping (BBS) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait dugaan pemalsuan dokumen kekarantinaan kesehatan yang digunakan untuk Kapal TB Buana Express 38 dan BG Golden Way 3338. Berdasarkan hasil investigasi KAI, kedua […]

  • Manajemen RS Dewi Sartika Klarifikasi Sistem IPAL: Pastikan Sesuai Prosedur Lingkungan

    Manajemen RS Dewi Sartika Klarifikasi Sistem IPAL: Pastikan Sesuai Prosedur Lingkungan

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 127
    • 0Komentar

      KENDARI | SergapKriminal.Com 11/7/3026 – Menanggapi pemberitaan terkait dugaan ketidaksesuaian sistem pengelolaan limbah cair di RS Dewi Sartika, pihak manajemen rumah sakit melalui tim penanggung jawab IPAL menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Tim penanggung jawab IPAL RS Dewi Sartika dengan tegas membantah adanya isu pelanggaran dalam pengelolaan limbah. Pihak […]

  • Kemenag Aceh Barat Dukung Beut  NU Warung Kupi,  Dari Warung Kupi Merawat Tradisi Keilmuan dan Ukhuwah Umat

    Kemenag Aceh Barat Dukung Beut NU Warung Kupi, Dari Warung Kupi Merawat Tradisi Keilmuan dan Ukhuwah Umat

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 156
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com-Aceh Barat 2/20/2026. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat memberikan dukungan terhadap kegiatan Beut NU Warong Kupi Edisi Oktober yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 3 Oktober 2026, bertempat di Warong Kupi Gampong Pancasila, Kuta Padang, Meulaboh. Kegiatan Beut NU Warong Kupi merupakan ruang silaturahmi, diskusi keislaman, dan penguatan tradisi keilmuan masyarakat Aceh yang dikemas secara […]

  • Wali Kota Langsa Ajak Orang Tua Dampingi Anak di Hari Pertama Masuk Sekolah

    Wali Kota Langsa Ajak Orang Tua Dampingi Anak di Hari Pertama Masuk Sekolah

    • calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 70
    • 0Komentar

      SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S Putra, SE, mengajak seluruh orang tua, khususnya para ayah, untuk meluangkan waktu mengantar dan mendampingi anak pada tanggal 13 Juli 2026 di hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang serta pendidikan anak, Sabtu (11/07).   Ajakan […]

expand_less