Diduga Galian Batu Gajah Milik Wahyu, Sungai Dikeruk: Jalan Rusak, Jembatan Warga Terancam
- account_circle Muhammad
- calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
- visibility 203
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANTE KARYA, BIREUEN — AKTIVITAS PENGAMBILAN MATERIAL DIPERTANYAKAN, APARAT DIMINTA SEGERA TURUN
SergapKriminalCom, BIREUEN, ACEH — Aktivitas pengambilan batu gajah di kawasan Pante Karya, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, menjadi perhatian serius masyarakat,(5/9/26).
Material diduga diambil dengan melakukan pengerukan kawasan sungai dan kemudian diangkut menggunakan kendaraan dump truck. Aktivitas tersebut dipersoalkan warga karena dinilai berpotensi menyebabkan kerusakan badan sungai, jalan masyarakat, serta memberikan beban terhadap jembatan penghubung warga.
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa kegiatan galian tersebut diduga milik atau dikelola oleh seseorang bernama Wahyu.
Namun, status kepemilikan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, izin usaha, serta penelusuran aparat penegak hukum. Karena itu, masyarakat meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan pekerja dan sopir, tetapi menelusuri siapa pemodal, pemilik, pengelola, pemegang izin, dan pihak yang menikmati hasil kegiatan tersebut.
SUNGAI DIKERUK, MASYARAKAT YANG MENANGGUNG RISIKO?
Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah pengerukan tersebut memiliki dasar hukum dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan.
UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air melarang kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, kerusakan sumber air dan/atau prasarananya, serta pencemaran air. UU tersebut juga memuat ketentuan pidana untuk perbuatan tertentu yang menyebabkan kerusakan sumber air maupun prasarana sumber daya air.
Karena itu, pemerintah dan aparat berwenang harus melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi sungai sebelum dan sesudah aktivitas pengerukan.
Jangan sampai sungai dikeruk untuk menghasilkan keuntungan, sementara masyarakat harus menghadapi risiko banjir dan kerusakan lingkungan.
JEMBATAN PENGHUBUNG WARGA TERANCAM?
Kekhawatiran berikutnya adalah penggunaan jembatan masyarakat oleh kendaraan dump truck yang membawa batu gajah.
Masyarakat meminta instansi teknis segera melakukan pemeriksaan terhadap kekuatan konstruksi jembatan, kapasitas beban, kondisi lantai jembatan, serta berat kendaraan yang melintas.
UU tentang Jalan beserta perubahannya mengatur penyelenggaraan jalan, termasuk jalan umum, jalan khusus, partisipasi masyarakat, dan pengawasan/penyidikan terkait penyelenggaraan jalan.
Jangan menunggu jembatan ambruk dan menimbulkan korban baru dilakukan pemeriksaan.
Jika secara teknis kendaraan dengan muatan tertentu tidak layak melintasi jembatan tersebut, maka penggunaannya harus segera ditertibkan.
JALAN WARGA BUKAN JALAN ANGKUTAN GALIAN
Masyarakat juga mempertanyakan penggunaan jalan yang dilalui kendaraan berat pengangkut batu.
Jika jalan masyarakat mengalami kerusakan akibat aktivitas pengangkutan, harus jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap pemulihan dan perbaikannya.
Jangan sampai keuntungan dari penjualan batu menjadi milik pengusaha, sedangkan biaya memperbaiki jalan dan jembatan akhirnya dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat.
APARAT DIMINTA TELUSURI LEGALITAS WAHYU
Jika benar Wahyu merupakan pemilik atau pengelola kegiatan tersebut, aparat diminta melakukan pemeriksaan terhadap:
Identitas dan status hukum pemilik/pengelola kegiatan;
Legalitas pengambilan batu gajah;
Izin atau dasar hukum kegiatan pertambangan/pengambilan material;
Persetujuan lingkungan;
Lokasi dan batas wilayah kegiatan;
Dokumen teknis pengerukan sungai;
Jumlah material yang telah dikeruk dan diangkut;
Tujuan dan pembeli material;
Jumlah serta jenis kendaraan yang digunakan;
Kerusakan sungai, jalan dan jembatan;
Potensi dampak terhadap banjir;
Pihak lain yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, pembuktian, serta ketentuan pidana terkait perlindungan lingkungan; undang-undang tersebut telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Bahkan ketentuan lingkungan hidup memuat tanggung jawab pengawasan pejabat berwenang dalam kondisi tertentu. Karena itu, dugaan pembiaran tidak boleh dituduhkan begitu saja, tetapi harus diperiksa berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing pejabat.
PENGUSAHA UNTUNG, MASYARAKAT JANGAN DIKORBANKAN
Persoalan ini bukan sekadar mengenai batu.
Ini menyangkut sungai, jalan, jembatan, keselamatan warga dan potensi bencana.
Masyarakat meminta Polda Aceh, Polres Bireuen, Pemerintah Kabupaten Bireuen, Dinas terkait, instansi pengelola sumber daya air, serta instansi yang memiliki kewenangan terhadap jalan dan jembatan segera melakukan pemeriksaan bersama ke lokasi.
Jika kegiatan tersebut legal, tunjukkan legalitasnya.
Jika terdapat pelanggaran, tindak sesuai hukum.
Jika ada dugaan kerusakan lingkungan, lakukan pemeriksaan dan penilaian dampak secara profesional.
Jika ada dugaan keterlibatan oknum, periksa berdasarkan bukti.
Dan jika benar terdapat pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, maka jangan hanya pekerja lapangan yang diperiksa. Telusuri sampai kepada pemilik dan pengendali kegiatan.
PESAN WARGA: JANGAN TUNGGU BENCANA BARU BERTINDAK
Masyarakat Pante Karya dan sekitarnya berhak mendapatkan sungai yang terjaga, jalan yang aman, serta jembatan yang dapat digunakan dengan selamat.
Keuntungan usaha tidak boleh dibayar dengan keselamatan masyarakat.
Polda Aceh dan seluruh instansi terkait diminta tidak diam. Turun ke lokasi, periksa, buka legalitasnya kepada publik, dan tindak jika ditemukan pelanggaran.
REDAKSI: Nama Wahyu dalam pemberitaan ini disebut berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan kepemilikan/pengelolaan kegiatan.
Redaksi belum menyimpulkan status hukum maupun kepemilikan tersebut dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi Wahyu dan pihak terkait.
Untuk dasar hukum, saya sengaja tidak mencomot nomor pasal pidana secara sembarangan, karena ketentuan Minerba, lingkungan, jalan, dan sumber daya air sudah mengalami sejumlah perubahan.
Untuk pemberitaan nasional, lebih kuat jika pasal yang akhirnya dicantumkan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan lokasi dan jenis pelanggaran yang benar-benar ditemukan.
(Tim )
- Penulis: Muhammad











Saat ini belum ada komentar