Breaking News
light_mode
Tags

BBM Solar Subsidi Diduga Mengalir ke Excavator Pengusaha di Babahrot, Aktivitas Steking di Eks HGU PT. Cemerlang Abadi Disorot

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
  • visibility 257
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Senin, 07/9/2026

 

Aktivitas Steking di Eks HGU PT. Cemerlang Abadi Disorot, Aparat Diminta Jangan Tutup Mata

 

 

ACEH BARAT DAYA, ACEH – Dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi untuk mengoperasikan alat berat milik pengusaha kembali menjadi sorotan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

 

Sorotan kali ini mengarah pada sejumlah Excavator yang disebut-sebut melakukan aktivitas steking atau penataan material Di kawasan Babahrot, khususnya di wilayah eks HGU PT .Cemerlang Abadi.

 

Persoalannya bukan sekadar soal excavator yang bekerja.

Dari mana bahan bakar alat berat tersebut diperoleh ??? Jika benar terdapat penggunaan Solar subsidi untuk kegiatan usaha atau aktivitas komersial, maka dugaan tersebut patut diperiksa secara serius.

 

*SOLAR SUBSIDI UNTUK SIAPA ???

 

BBM bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang diperuntukkan bagi kelompok dan sektor yang memenuhi ketentuan.

 

Karena itu, dugaan pengalihan atau penyalahgunaan Solar subsidi untuk kepentingan usaha menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap remeh.

 

Ketentuan mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait.

 

Ancaman pidana terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat mencapai 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar, apabila unsur pidananya terbukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Namun demikian, Penerapan pasal dan sanksi tentunya harus berdasarkan hasil pemeriksaan serta pembuktian aparat penegak hukum.

 

*EXCAVATOR BEKERJA, LEGALITAS DIPERTANYAKAN

 

Tak hanya persoalan BBM.

 

Aktivitas Steking, pengerukan, pemindahan maupun penataan material di kawasan tersebut juga menimbulkan pertanyaan lain :

 

Apakah kegiatan tersebut telah mengantongi seluruh perizinan yang diwajibkan ???

 

Apabila kegiatan tersebut ternyata berkaitan dengan pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau kegiatan pertambangan lainnya, aspek perizinan wajib menjadi perhatian.

 

Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba mengatur ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar, apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.

 

Artinya, persoalan di lapangan tidak cukup hanya dilihat dari Ada atau tidaknya excavator yang bekerja.

 

Yang jauh lebih penting adalah siapa pemiliknya, siapa yang mengoperasikan, untuk pekerjaan apa, dari mana material diperoleh, bagaimana status lahannya, serta apakah seluruh perizinan dan dokumen lingkungan telah dipenuhi.

 

JANGAN SAMPAI SUBSIDI RAKYAT MENJADI BAHAN BAKAR BISNIS Mafia 

 

Pertanyaan publik pun menjadi semakin Tajam : 

 

Jika benar Solar subsidi digunakan untuk menggerakkan excavator milik pengusaha dalam aktivitas komersial, siapa yang harus bertanggung jawab ??

 

Jangan sampai BBM Solar subsidi yang semestinya Di peruntukan Untuk membantu masyarakat justru diduga berubah menjadi Bahan bakar bagi aktivitas bisnis segelintir pihak.

 

Lebih ironis lagi apabila dugaan tersebut terjadi di tengah masyarakat yang masih membutuhkan BBM subsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

 

Karena itu, aparat penegak hukum dan instansi terkait diharapkan tidak hanya melihat excavator yang bekerja, tetapi juga menelusuri Asal-Usul BBM Solar Subsidi, pihak yang memasok, cara memperoleh BBM, pemilik alat berat, serta tujuan penggunaannya.

 

*APARAT DIMINTA TURUN, BUKAN SEKADAR MELIHAT DARI JAUH

 

Masyarakat juga mempertanyakan pengawasan terhadap aktivitas alat berat di kawasan eks HGU PT. Cemerlang Abadi.

 

Jika kegiatan tersebut memang memiliki legalitas, Tunjukkan dasar izinnya kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

 

Sebaliknya, apabila ditemukan aktivitas tanpa izin atau terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi, maka penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

 

Sebab hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan usaha. Pengusaha boleh menjalankan usaha. Tetapi semuanya harus berada di atas koridor hukum.**

 

Dan apabila benar Solar subsidi ikut menghidupi aktivitas tersebut, pertanyaan publik sangat sederhana :

 

*“SUBSIDI INI UNTUK RAKYAT, ATAU UNTUK MENGGERAKKAN ALAT BERAT PENGUSAHA ???”

 

Kini bola berada di tangan aparat dan instansi berwenang untuk melakukan verifikasi, pemeriksaan, dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran.

 

*RUANG HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI*

 

Redaksi Media Sergapkriminal.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara berimbang kepada pemilik excavator, pengusaha, pihak pengelola kegiatan, pemilik lahan, maupun instansi pemerintah dan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan aktivitas di kawasan eks HGU PT. Cemerlang Abadi, Babahrot, Aceh Barat Daya.

 

Setiap pihak yang disebut atau berkepentingan dipersilakan memberikan keterangan, data, maupun dokumen pendukung agar informasi kepada masyarakat dapat disajikan secara berimbang, akurat, dan sesuai prinsip jurnalistik.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelestarian Budaya Harus Dimulai dari Lingkungan Keluarga, Tegas Bupati Aceh Singkil   

    Pelestarian Budaya Harus Dimulai dari Lingkungan Keluarga, Tegas Bupati Aceh Singkil  

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 81
    • 0Komentar

    ACEH SINGKIL — SergapKriminal.com. Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, SH., menegaskan bahwa upaya pelestarian budaya daerah harus bermula dari lingkungan keluarga. Keluarga menjadi garda terdepan dalam menjaga, memperkenalkan, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar tidak tergerus arus perkembangan zaman.   Pernyataan tersebut disampaikan Bupati pada Kamis, 29 Oktober 2026. Menurutnya, keluarga adalah […]

  • Polres Lamongan Ungkap Peredaran Sabu di Brondong, Amankan 9,86 Gram Barang Bukti

    Polres Lamongan Ungkap Peredaran Sabu di Brondong, Amankan 9,86 Gram Barang Bukti

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com |Lamongan, – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu di wilayah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.(13/11/2026) Kasihumas Polres Lamongan IPDA M. Hamzaid, S.Pd. membenarkan pengungkapan kasus tersebut dan menjelaskan pengungkapan dilakukan pada Selasa,(10/11)2026) sekira pukul 14.45 WIB, di sebuah rumah kontrakan di […]

  • Suria Depari Pertanyakan Kinerja DLHK Sumut, Hutan Gundul hingga Karhutla Jadi Sorotan

    Suria Depari Pertanyakan Kinerja DLHK Sumut, Hutan Gundul hingga Karhutla Jadi Sorotan

    • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 14
    • 0Komentar

    MEDAN,– Sergapkriminal. Com Satgas Inti Prabowo (SIP) menyoroti sejumlah persoalan yang berkembang di Sumatera Utara, mulai dari dugaan aksi unjuk rasa pesanan, integritas gerakan mahasiswa, hingga berbagai persoalan lingkungan hidup yang dinilai membutuhkan perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kamis (19/11/2026)   Ketua Harian Satgas Inti Prabowo (SIP), Suria Depari, secara tegas meminta Gubernur Sumatera […]

  • SKAK MAT  Warga Glumpang VII Bicara Sendiri Minta Uang Rp21,4 Juta, Geuchik Bungkam Saat Dikonfirmasi — Mau Bantah Apa Lagi?

    SKAK MAT Warga Glumpang VII Bicara Sendiri Minta Uang Rp21,4 Juta, Geuchik Bungkam Saat Dikonfirmasi — Mau Bantah Apa Lagi?

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 114
    • 0Komentar

      SergapKriminalCom, ACEH UTARA – Bantahan Geuchik Gampong Meunasah Aron Glumpang VII yang dimuat  dengan judul “Judul Bombastis, Konfirmasi Nihil” terbantahkan oleh fakta lapangan. Tim SergapKriminal.com bukan menulis dari meja. Tim turun langsung menjumpai masyarakat Glumpang VII, Kecamatan Matang Kuli. FAKTANYA: Warga bicara sendiri, bukan disuruh wartawan. Mereka mengaku diminta Rp200 Ribu per KK dalih […]

  • Upacara HUT ke-81 RI, Kapolres Aceh Tengah: Perkuat Persatuan dan Tingkatkan Pengabdian

    Upacara HUT ke-81 RI, Kapolres Aceh Tengah: Perkuat Persatuan dan Tingkatkan Pengabdian

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Aceh Tengah – SergapKriminal.Com- senin 17 Agustus 2026. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menghargai jasa para pahlawan, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Upacara pengibaran Bendera Merah Putih berlangsung khidmat di Lapangan Musara Alun, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan […]

  • Pekerja Proyek SMPN 54 Diduga Tidak Gunakan APD, Warga Minta APH Periksa Kontraktor

    Pekerja Proyek SMPN 54 Diduga Tidak Gunakan APD, Warga Minta APH Periksa Kontraktor

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 75
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Sergapkriminal. Com Kamis 01 Oktober 2026. Polemik Pembangunan Ruang Kelas SMP Negeri 54 Kota makassar semakin memanas. Setelah sebelumnya ramai diberitakan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, minimnya transparansi, serta absennya papan informasi kepada warga sekitar, kini muncul insiden baru yang memperlihatkan sikap tidak profesional dari pihak pelaksana proyek. Dari pantauan Tim awak media […]

expand_less