BBM Solar Subsidi Diduga Mengalir ke Excavator Pengusaha di Babahrot, Aktivitas Steking di Eks HGU PT. Cemerlang Abadi Disorot
- account_circle Admin
- calendar_month Senin, 7 Sep 2026
- visibility 256
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Senin, 07/9/2026
Aktivitas Steking di Eks HGU PT. Cemerlang Abadi Disorot, Aparat Diminta Jangan Tutup Mata
ACEH BARAT DAYA, ACEH – Dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi untuk mengoperasikan alat berat milik pengusaha kembali menjadi sorotan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Sorotan kali ini mengarah pada sejumlah Excavator yang disebut-sebut melakukan aktivitas steking atau penataan material Di kawasan Babahrot, khususnya di wilayah eks HGU PT .Cemerlang Abadi.
Persoalannya bukan sekadar soal excavator yang bekerja.
Dari mana bahan bakar alat berat tersebut diperoleh ??? Jika benar terdapat penggunaan Solar subsidi untuk kegiatan usaha atau aktivitas komersial, maka dugaan tersebut patut diperiksa secara serius.
*SOLAR SUBSIDI UNTUK SIAPA ???
BBM bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang diperuntukkan bagi kelompok dan sektor yang memenuhi ketentuan.
Karena itu, dugaan pengalihan atau penyalahgunaan Solar subsidi untuk kepentingan usaha menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap remeh.
Ketentuan mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait.
Ancaman pidana terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat mencapai 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar, apabila unsur pidananya terbukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun demikian, Penerapan pasal dan sanksi tentunya harus berdasarkan hasil pemeriksaan serta pembuktian aparat penegak hukum.
*EXCAVATOR BEKERJA, LEGALITAS DIPERTANYAKAN
Tak hanya persoalan BBM.
Aktivitas Steking, pengerukan, pemindahan maupun penataan material di kawasan tersebut juga menimbulkan pertanyaan lain :
Apakah kegiatan tersebut telah mengantongi seluruh perizinan yang diwajibkan ???
Apabila kegiatan tersebut ternyata berkaitan dengan pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau kegiatan pertambangan lainnya, aspek perizinan wajib menjadi perhatian.
Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba mengatur ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar, apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
Artinya, persoalan di lapangan tidak cukup hanya dilihat dari Ada atau tidaknya excavator yang bekerja.
Yang jauh lebih penting adalah siapa pemiliknya, siapa yang mengoperasikan, untuk pekerjaan apa, dari mana material diperoleh, bagaimana status lahannya, serta apakah seluruh perizinan dan dokumen lingkungan telah dipenuhi.
JANGAN SAMPAI SUBSIDI RAKYAT MENJADI BAHAN BAKAR BISNIS Mafia
Pertanyaan publik pun menjadi semakin Tajam :
Jika benar Solar subsidi digunakan untuk menggerakkan excavator milik pengusaha dalam aktivitas komersial, siapa yang harus bertanggung jawab ??
Jangan sampai BBM Solar subsidi yang semestinya Di peruntukan Untuk membantu masyarakat justru diduga berubah menjadi Bahan bakar bagi aktivitas bisnis segelintir pihak.
Lebih ironis lagi apabila dugaan tersebut terjadi di tengah masyarakat yang masih membutuhkan BBM subsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, aparat penegak hukum dan instansi terkait diharapkan tidak hanya melihat excavator yang bekerja, tetapi juga menelusuri Asal-Usul BBM Solar Subsidi, pihak yang memasok, cara memperoleh BBM, pemilik alat berat, serta tujuan penggunaannya.
*APARAT DIMINTA TURUN, BUKAN SEKADAR MELIHAT DARI JAUH
Masyarakat juga mempertanyakan pengawasan terhadap aktivitas alat berat di kawasan eks HGU PT. Cemerlang Abadi.
Jika kegiatan tersebut memang memiliki legalitas, Tunjukkan dasar izinnya kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Sebaliknya, apabila ditemukan aktivitas tanpa izin atau terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi, maka penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Sebab hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan usaha. Pengusaha boleh menjalankan usaha. Tetapi semuanya harus berada di atas koridor hukum.**
Dan apabila benar Solar subsidi ikut menghidupi aktivitas tersebut, pertanyaan publik sangat sederhana :
*“SUBSIDI INI UNTUK RAKYAT, ATAU UNTUK MENGGERAKKAN ALAT BERAT PENGUSAHA ???”
Kini bola berada di tangan aparat dan instansi berwenang untuk melakukan verifikasi, pemeriksaan, dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
*RUANG HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI*
Redaksi Media Sergapkriminal.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara berimbang kepada pemilik excavator, pengusaha, pihak pengelola kegiatan, pemilik lahan, maupun instansi pemerintah dan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan aktivitas di kawasan eks HGU PT. Cemerlang Abadi, Babahrot, Aceh Barat Daya.
Setiap pihak yang disebut atau berkepentingan dipersilakan memberikan keterangan, data, maupun dokumen pendukung agar informasi kepada masyarakat dapat disajikan secara berimbang, akurat, dan sesuai prinsip jurnalistik.
- Penulis: Admin











Saat ini belum ada komentar