Breaking News
light_mode
Tags

LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah Diminta Menteri Pendidikan Turun Tangan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
  • visibility 144
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | MAKASSAR /10 SEPTEMBER 2026 –  Dugaan praktik jual beli jabatan serta penyimpangan serius dalam proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar tahun 2025 kini menjadi sorotan tajam masyarakat luas. Lembaga Pemantau Proses Hukum Indonesia (LPPHI) Pusat menegaskan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sekaligus mendesak Menteri Pendidikan, aparat penegak hukum, dan pihak berwenang bertindak transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.

 

Kekhawatiran ini muncul setelah ditemukan beragam data dan fakta yang mengindikasikan ketidakberesan mencolok selama proses berlangsung. Antara lain, adanya dugaan peserta yang tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi maupun Uji Kompetensi (Ukom), namun tetap dilantik dan memperoleh Surat Keputusan (SK) jabatan. Tak hanya itu, terungkap pula ada calon kepala sekolah yang usianya sudah melewati batas maksimal yang diatur peraturan, namun tetap ditugaskan menjabat.

Kasus ini dinilai sangat krusial karena menyangkut tata kelola pemerintahan, kebersihan birokrasi, hingga masa depan mutu pendidikan di Kota Makassar. LPPHI Pusat menegaskan, penempatan pemimpin sekolah wajib berjalan sesuai aturan dan mekanisme baku, bukan didasari kepentingan pribadi maupun praktik yang melanggar prinsip keadilan dan keterbukaan.

 

Berdasarkan informasi yang berkembang, pejabat yang membidangi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Disdik Makassar telah dinonjobkan, sementara Kejaksaan Negeri Makassar diketahui mulai melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan tersebut. Meski demikian, LPPHI mengingatkan seluruh proses harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, dan penetapan status hukum seseorang sepenuhnya kewenangan aparat berdasar alat bukti sah.

 

LPPHI Pusat menuntut seluruh dokumen dan tahapan proses pengangkatan dibuka secara transparan kepada publik — mulai dari pendataan kebutuhan jabatan, pengusulan calon, pelaksanaan seleksi, pelatihan, hingga penerbitan SK dan pelantikan.

 

“Jangan sampai guru yang sudah berjuang memenuhi syarat dan mengikuti seluruh prosedur justru tersisih, sementara pihak lain yang diduga tak memenuhi ketentuan malah menjabat. Kalau ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban hukum dan administrasi yang tegas,” tegas Ketua Umum LPPHI Pusat yang ditemui awak media di Makassar.

 

Seluruh proses ini seharusnya berpedoman pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang berlaku sejak 14 Mei 2025. Aturan ini mengatur secara rinci syarat kualifikasi pendidikan, sertifikasi, pangkat, kinerja, pengalaman, hingga batas usia maksimal 56 tahun saat penugasan. Mekanisme seleksi pun wajib berjalan lewat sistem informasi terpadu milik Kementerian.

 

Merespons berbagai kejanggalan yang ditemukan, LPPHI Pusat mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar yang wajib dijawab dengan data resmi:

1. Apakah semua peserta sudah lengkap syarat administrasi?

2. Apakah seluruh calon benar-benar mengikuti setiap tahap seleksi?

3. Apakah batas usia dipatuhi sesuai ketentuan?

4. Apakah proses berjalan lewat sistem dan jalur resmi?

5. Atas dasar apa SK diterbitkan?

6. Siapa saja pejabat yang terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan?

 

LPPHI Pusat meminta Kejaksaan Negeri Makassar dan aparat penegak hukum lainnya menindaklanjuti setiap laporan dan petunjuk dugaan pelanggaran yang ada. Jika terbukti ada pelanggaran administrasi, maka SK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar harus dievaluasi dan dibetulkan sesuai ketentuan.

 

Pihak LPPHI juga menekankan pentingnya keterlibatan Kementerian Pendidikan demi memastikan standar nasional dipatuhi dan kerusakan sistem perizinan tidak berulang di masa mendatang. Masyarakat berharap kasus ini tidak berhenti sekadar di pemeriksaan, melainkan tuntas sampai ke akar-akarnya agar kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan kembali pulih.Tutupnya(*)

REDAKSI : Samsul Bahri

((((Robby R))))

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Kota Langsa Berlangsung Khidmat

    Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Kota Langsa Berlangsung Khidmat

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Sergap86
    • visibility 127
    • 0Komentar

    SeragapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Halaman Pendopo Wali Kota Langsa, Kamis (1/10/2026). Upacara mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” dan berlangsung khidmat dengan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran Pemerintah Kota Langsa. Sekretaris […]

  • Kurang dari 24 Jam, Polsek Serpong Amankan Dua Terduga Pelaku Curat Disertai Penyekapan

    Kurang dari 24 Jam, Polsek Serpong Amankan Dua Terduga Pelaku Curat Disertai Penyekapan

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Tangerang – Sergapkriminal.com Unit Reskrim Polsek Serpong, Polres Tangerang Selatan, berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan disertai penyekapan terhadap seorang korban I.T.S (70 tahun). Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial A (38) dan E.J. (45) diamankan di wilayah Cianjur, Jawa Barat, kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kapolres […]

  • Lepas Mahasiswa UMSU Magang, FAHMI Tekankan Integritas dan Profesionalisme Calon Penegak Hukum

    Lepas Mahasiswa UMSU Magang, FAHMI Tekankan Integritas dan Profesionalisme Calon Penegak Hukum

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 62
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan – Komitmen membangun generasi penegak hukum yang berintegritas kembali ditegaskan dalam acara pelepasan mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah menyelesaikan praktik lapangan di Law Firm Eben Haezar, Andika Serta Leonardus Law Firm.   Kegiatan berlangsung di BS Coffee, Jalan Halat, Kota Medan, Sumatera Utara, dan dihadiri jajaran […]

  • Wali Kota Langsa Tinjau Genangan Air Pascahujan, Instruksikan OPD Sigap Tangani Titik-Titik Rawan

    Wali Kota Langsa Tinjau Genangan Air Pascahujan, Instruksikan OPD Sigap Tangani Titik-Titik Rawan

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 253
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |Kota Langsa (Aceh) – Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, S.E., turun langsung meninjau sejumlah titik genangan air pascahujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Kota Langsa, Kamis (30/7). Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan seputaran Lapangan Merdeka Kota Langsa yang mengalami genangan akibat tingginya curah hujan. Dalam peninjauan tersebut, Wali […]

  • Anggaran Pelatihan Kepala Desa dan KMPD Rp12,5 Juta per Desa Dipertanyakan, Puluhan Desa Disebut Sudah Menyetor

    Anggaran Pelatihan Kepala Desa dan KMPD Rp12,5 Juta per Desa Dipertanyakan, Puluhan Desa Disebut Sudah Menyetor

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 299
    • 0Komentar

    TAKENGON | SergapKriminal.com 19-09-2026 — Dugaan belum terealisasinya anggaran yang disebut diperuntukkan bagi pelatihan reje (kepala desa) dan KMPD (Koperasi Merah Putih Desa) mulai menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh Sergapkriminal.com, anggaran tahun 2025  disebut sebut berasal dari dana desa dengan besaran sekitar Rp12.500.000 per desa. Dana tersebut dikabarkan telah dihimpun dari lebih […]

  • PERINGATI HARI BHAKTI KEMENIMIPAS KE-2, LAPAS LHOKSUKON SALURKAN BANSOS UNTUK WBP DAN MASYARAKAT

    PERINGATI HARI BHAKTI KEMENIMIPAS KE-2, LAPAS LHOKSUKON SALURKAN BANSOS UNTUK WBP DAN MASYARAKAT

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 38
    • 0Komentar

      Sergap KriminalCom, LHOKSUKON, ACEH UTARA – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lhoksukon menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat sekitar Lapas, Rabu (4/11/2026) pukul 10.00 WIB. Bantuan sosial berupa paket sembako dan kebutuhan pokok tersebut diserahkan langsung […]

expand_less