Breaking News
light_mode
Tags

APIK Sultra Tantang Kejati: Jangan Jadikan Temuan KKP di PT GMS dan Peran Syahbandar Pajangan Tampilan Media

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
  • visibility 110
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | KENDARI — Penegakan hukum atas kejahatan lingkungan dan tata ruang laut di Sulawesi Tenggara kini berada di titik nadir dan menghadapi ujian moral paling krusial.

Tepat satu tahun telah berlalu sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pusat turun langsung membongkar dan menyegel fasilitas Jeti Dua milik PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) di Desa Ulusawa pada September 2025. Namun hingga September 2026 saat ini, penegakan hukum materiil terhadap skandal megaproyek tambangan nikel tersebut justru tampak hampir ditelan bumi dan hanya berakhir sebagai pajangan rilis berita di halaman media. Lebih ironis lagi, di tengah status objek yang masih tersegel, aktivitas bongkar muat secara ilegal dikabarkan sempat nekat kembali beroperasi di perairan tersebut.

Merespons mandulnya penegakan hukum di tingkat lokal, Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan (APIK Sultra) secara terbuka melayangkan tantangan keras kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara. APIK Sultra mendesak Kajati Sultra untuk segera mengambil alih perkara, menerapkan sanksi pidana materiil murni, serta memanggil dan menyeret Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Lapuko (Syahbandar Lapuko) ke meja hijau atas dugaan keterlibatan sistemik

“Kami menantang Kejati Sultra: jangan jadikan temuan nyata KKP pusat di PT GMS dan peran pembiaran Syahbandar Lapuko hanya sebagai pajangan tampilan media atau kosmetik penegakan hukum semata! Publik butuh rompi tahanan disematkan pada para aktor intelektual korporasi dan oknum pejabat yang terbukti memfasilitasi kejahatan lingkungan laut ini,” tegas Andi, Ketua Umum APIK Sultra.

APIK Sultra menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak konstitusional mutlak warga negara Indonesia yang dijamin oleh negara melalui:

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Andi menekankan, ketika korporasi merusak pesisir demi keuntungan pribadi dan aparat daerah membiarkannya, mereka tidak hanya menabrak undang-undang sekunder, tetapi telah secara nyata mengkhianati amanat konstitusi tertinggi UUD 1945.

Aktivitas reklamasi pantai seluas 2,23 hektare tanpa dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) oleh PT GMS bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan delik pidana murni berdasarkan:

Pasal 101 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (sebagaimana telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja):Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindakan PT GMS yang dikabarkan sempat beraktivitas kembali di atas objek yang terikat garis segel KKP melanggar aturan hukum pidana umum:

Pasal 232 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):Menyatakan barang siapa dengan sengaja memutus, membuang, atau merusak penyegelan yang dilakukan oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

 

APIK Sultra secara tegas menolak alibi Syahbandar Lapuko yang mengklaim urusan PKKPRL adalah kewenangan KKP pusat. Secara hukum kepelabuhanan, segala sesuatu berkaitan dengan pelabuhan dan pelayaran yang berada di wilayah perairan kewenangannya wajib tunduk dan patuh terhadap aturan di bawah kepemimpinannya. Tindakan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada jeti ilegal yang koordinatnya melenceng dari SK Tersus resmi (terdaftar di Desa Sangi-Sangi) memenuhi unsur:

 

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penyalahgunaan wewenang jabatan yang menguntungkan korporasi melawan hukum) [Komando Sultra].

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Penyertaan): Bertindak sebagai pihak yang turut serta memfasilitasi terjadinya kejahatan maritim dan kelancaran sirkulasi logistik tambang ilegal [GRPS Sultra] [Komando Sultra].

APIK Sultra menilai sangat ironis dan memalukan ketika kejahatan di depan mata harus selalu menunggu penindakan dari pusat. Kondisi penegakan hukum di daerah hari ini seakan-akan memaksa masyarakat lokal untuk sekadar duduk menonton drama serial Asia: sebuah tontonan panjang di mana pelanggaran hukumnya sangat nyata, namun aktor penegak hukum daerah sengaja memperpanjang episode pembiaran.

 

Mandulnya efek jera pidana pada kasus PT GMS kini melahirkan petaka yang sangat identik dan serupa pada pembangunan galangan kapal di Kecamatan Moramo. Berdasarkan Surat Resmi DLH Provinsi Sultra Nomor 800.1.9.1/DLH/1180/IX/2025, tercatat 4 proyek maritim/galangan di Moramo beroperasi ilegal tanpa izin lingkungan. Para pelaku di Moramo dengan berani membabat habis hutan mangrove di zona konservasi pesisir KKP karena mereka melihat aktor di kasus PT GMS tetap bisa berjalan bebas tanpa rompi tahanan

 

APIK SULTRAMendesak Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Syahbandar Lapuko atas keterlibatan penerbitan SPB pada pelabuhan ilegal

Menuntut pengalihan sanksi PT GMS dari sanksi administratif murni menjadi penyidikan tindak pidana materiil korporasi.

Mendesak DLHK Provinsi dan Kabupaten segera turun ke Moramo melakukan penyegelan preventif sebelum kawasan mangrove musnah total berganti beton korporasi nakal.

 

Jika dalam waktu dekat Kejati Sultra tidak membuktikan nyalinya dan membiarkan kasus ini menguap, maka APIK Sultra bersama konsorsium pemuda siap turun ke jalan guna menyatakan mosi tidak percaya. Jangan biarkan hukum lingkungan hidup di perairan Bumi Anoa hanya menjadi guyonan di atas kertas dan pajangan media bagi kepentingan para elit!##

(Red)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga Pemain Minyak Solar Subsidi Sudah Lama Beroperasi di Pidie, Pertamina dan Polda Aceh Diminta Sidak Lokasi Gudang Penimbunan

    Diduga Pemain Minyak Solar Subsidi Sudah Lama Beroperasi di Pidie, Pertamina dan Polda Aceh Diminta Sidak Lokasi Gudang Penimbunan

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 181
    • 0Komentar

    SergapKriminalCom | Aceh Pidie – Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang sudah lama menjadi pertanyaan publik di Kabupaten Pidie, Aceh, kembali mencuat. Berdasarkan informasi dan dokumentasi lapangan yang diterima tim pada Minggu , 18 Oktober 2026, di wilayah Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh,diduga kuat adanya aktivitas pengumpulan dan penimbunan […]

  • Sikap Arogan Resmob Tamalate,Usai Mengamakan Sejumlah Anak Di Bawah Umur,Begini Kronologisnya.

    Sikap Arogan Resmob Tamalate,Usai Mengamakan Sejumlah Anak Di Bawah Umur,Begini Kronologisnya.

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 36
    • 0Komentar

    MAKASSAR//Sergapkriminal.Com. 04 November 2026//Sikap arogansi kembali mencuat di jajaran Polsek tamalate, dari satuan unit Resmob Tamalate kembali menjadi sorotan publik,dalam tindak pidana penanganan pengeroyokan yang di lakukan sekelompok remaja yang beralamat JL Deppasawi dalam ORT 03/ORW 03 Rabu (04/10/2026)   peristiwa bermula saat sekelompok remaja yang asyik nongkrong di toko grosir (mome) melihat MW yang […]

  • AKBP Wahyu Sulistyo Resmi Nahkodai Polres Kudus, Siap Jaga Kondusivitas Wilayah

    AKBP Wahyu Sulistyo Resmi Nahkodai Polres Kudus, Siap Jaga Kondusivitas Wilayah

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 81
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kudus – AKBP Wahyu Sulistyo resmi memulai tugas sebagai Kapolres Kudus setelah tiba di Markas Polres Kudus, Sabtu (1/8/2026). Perwira menengah Polri tersebut punya rekam jejak panjang di bidang reserse. Kedatangan AKBP Wahyu disambut melalui prosesi pengalungan bunga dan tradisi Pedang Pora. Upacara tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus penyambutan kepada pimpinan baru di […]

  • PMKRI Soroti Polarisasi di Era Algoritma, Mengajak Semua Pihak Menyukseskan Rakernas PP PMKRI Sebagai Representasi Semangat Kemahasiswaan dan Kepemudaan

    PMKRI Soroti Polarisasi di Era Algoritma, Mengajak Semua Pihak Menyukseskan Rakernas PP PMKRI Sebagai Representasi Semangat Kemahasiswaan dan Kepemudaan

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 45
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan – Kalangan akademisi dan aktivis mahasiswa mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat daya kritis generasi muda di tengah polarisasi yang dipicu media sosial. Pemuda juga dituntut mampu melahirkan gagasan dan tindakan nyata untuk menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Menyongsong Seabad Sumpah Pemuda dan Tantangan Ruang […]

  • Kota Langsa Tampilkan Pesona Budaya Pesisir Timur Aceh pada Karnaval Rakernas XVIII APEKSI 2026

    Kota Langsa Tampilkan Pesona Budaya Pesisir Timur Aceh pada Karnaval Rakernas XVIII APEKSI 2026

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 175
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan – Kota Langsa kembali mencuri perhatian pada panggung nasional dengan menampilkan pesona budaya pesisir timur Aceh dalam Karnaval Budaya yang menjadi rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI 2026, Kamis (2/7/2026) malam.   Sepanjang Jalan Pemuda hingga Lapangan Merdeka, kawasan Kesawan, Medan, ribuan masyarakat memadati jalur karnaval untuk menyaksikan parade budaya dari […]

  • Putra Mahkota Kerajaan Gowa Laporkan Dugaan Pengrusakan Gembok Kamar Kalompoang ke Polresta Gowa

    Putra Mahkota Kerajaan Gowa Laporkan Dugaan Pengrusakan Gembok Kamar Kalompoang ke Polresta Gowa

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Sungguminasa/ Sergapkriminal. Com.  12 November 2026//Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju bin Andi Kumala Idjo Daeng Sila Karaengta Lembang Parang Sultan Malikussaid II Batara Gowa III, didampinngi kuasa hukumnya Wawan Nur Rewa, mendatangi Sat Reskrim Mapolresta Gowa pada Kamis (12/11/26) malam.   Kedatangan Putra Mahkota Kerajaan Gowa ini, guna melaporkan adanya dugaan […]

expand_less