Breaking News
light_mode
Tags

DUGAAN PUNGUTAN Rp200 RIBU PER KK TERHADAP PENERIMA DANA STIMULAN WARGA MANE TUNONG, MASYARAKAT MINTA APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN

  • account_circle Muhammad
  • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
  • visibility 136
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

SergapKriminalCom, Aceh Utara — Masyarakat mempertanyakan adanya dugaan permintaan uang sebesar Rp200.000 kepada setiap kepala keluarga (KK) penerima jatah Dana Stimulan Rp.3000.000 per KK di Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara,Selasa(29/9/2026).

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa terdapat sekitar 422 KK yang menjadi penerima Dana Stimulan. Apabila benar seluruh penerima diminta Rp200.000 per KK, maka total dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp84.400.000.

Yang menjadi sorotan masyarakat adalah dugaan adanya permintaan dana tersebut dengan alasan untuk pembangunan atau kebutuhan masjid desa. Masyarakat tentu berhak mengetahui secara transparan: siapa yang meminta, atas dasar keputusan apa, apakah ada persetujuan resmi, bagaimana mekanisme pengumpulan uang tersebut, serta ke mana dan untuk apa dana itu digunakan.

Apabila bantuan jadup tersebut merupakan bantuan sosial yang haknya diberikan kepada masyarakat penerima, maka setiap bentuk pemotongan atau pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan mengenai bantuan sosial pada prinsipnya mengatur penggunaan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan sebagai penerimaan desa apabila pungutan tersebut tidak ditetapkan dalam peraturan desa dan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan pungutan tersebut, termasuk memeriksa:

Dasar hukum permintaan Rp200.000 per KK.

Apakah terdapat surat keputusan, berita acara, atau kesepakatan resmi mengenai pungutan tersebut.

Siapa yang menginisiasi dan mengumpulkan dana.

Daftar penerima jadup dan bukti pembayaran/penerimaan.

Total dana yang telah terkumpul.

Rekening atau tempat penyimpanan dana tersebut.

Bukti penggunaan dana apabila benar diperuntukkan bagi pembangunan atau kegiatan masjid.

Apakah terdapat unsur pemaksaan, pemotongan bantuan, atau penyalahgunaan kewenangan.

Masyarakat tidak mempersoalkan pembangunan masjid maupun kegiatan sosial yang dilakukan secara sukarela.

Yang dipersoalkan adalah apabila bantuan yang seharusnya diterima masyarakat justru dikaitkan dengan kewajiban menyerahkan sejumlah uang tanpa dasar hukum dan tanpa mekanisme yang transparan.

Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya unsur pidana, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan salah satu kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi; penerapan pasal tertentu tentunya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan terpenuhinya unsur pidana.

Masyarakat Desa Mane Tunong meminta transparansi dan keadilan.

Jangan sampai bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat penerima.

Jika dugaan ini benar, maka harus diusut secara terang-benderang.

Jika tidak benar, maka pihak yang dituduhkan juga berhak memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti serta dasar hukum kepada masyarakat.

Publik menunggu keterbukaan dan hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang.

(Tim Elang)

  • Penulis: Muhammad

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aceh Singkil Raih Dua Penghargaan Terbaik Pada HKN ke 62 Tingkat Provinsi Aceh

    Aceh Singkil Raih Dua Penghargaan Terbaik Pada HKN ke 62 Tingkat Provinsi Aceh

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 46
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Banda Aceh 13/11/2026 Kabupaten Aceh Singkil meraih dua penghargaan terbaik pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Aceh Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Aceh Singkil dalam penanganan tuberkulosis (TBC) dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Dua penghargaan yang diraih yakni Terbaik I kategori Angka Keberhasilan Pengobatan […]

  • Pemko Langsa Serahkan Kendaraan Operasional Koperasi Merah Putih, Dorong Penguatan Ekonomi Gampong

    Pemko Langsa Serahkan Kendaraan Operasional Koperasi Merah Putih, Dorong Penguatan Ekonomi Gampong

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 58
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Pemerintah Kota Langsa bersama Forkopimda menyerahkan 15 unit kendaraan Dum Truk operasional kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kota Langsa, Sabtu (15/8/2026) di Tribun Lapangan Merdeka setempat. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat di tingkat gampong.   Wali Kota Langsa, Jeffry […]

  • Sukses Digelar Di Medan, Kongres Ke-I BSD Momentum Pererat Persaudaraan, Purnama Barus Terpilih Ketua Umum Baru   

    Sukses Digelar Di Medan, Kongres Ke-I BSD Momentum Pererat Persaudaraan, Purnama Barus Terpilih Ketua Umum Baru  

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 64
    • 0Komentar

    MEDAN – Sergapkriminal. Com.  Barus Seluruh Dunia (BSD) sukses menyelenggarakan Kongres ke-I BSD di Restoran Kenanga, Medan, Sabtu, 31 Oktober 2026. Kombes Pol (purn) Purnama Barus, SH, MH terpilih sebagai ketua Umum DPP BSD periode 2026–2031.   Kongres ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi, evaluasi, serta pemilihan kepengurusan baru untuk mempererat tali persaudaraan dan memajukan […]

  • Bupati di Wakili Kepala Bapperida Aceh Barat, Abdul Wahab ST.MT Pimpin Rakor Realisasi Program Kegiatan Kementerian/Lembaga, Dalam Rangka Penanganan Pascabencana

    Bupati di Wakili Kepala Bapperida Aceh Barat, Abdul Wahab ST.MT Pimpin Rakor Realisasi Program Kegiatan Kementerian/Lembaga, Dalam Rangka Penanganan Pascabencana

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 154
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com | Aceh Barat 29/9/2026 – Bupati Aceh Barat diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Aceh Barat, Abdul Wahab, S.T., M.T. Memimpin Rapat Koordinasi Realisasi Program Kegiatan Kementrian/Lembaga di Kab. Aceh Barat dalam rangka penanganan pasca bencana berdasarkandokumen renduk Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (PRRP), bersama sejumlah Organisasi […]

  • Keluarga AS Angkat Suara: Jangan Hanya Tangkap Pelaku Lapangan, Ungkap Siapa Otak Penyerangan!

    Keluarga AS Angkat Suara: Jangan Hanya Tangkap Pelaku Lapangan, Ungkap Siapa Otak Penyerangan!

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.Com |Kato Langsa – Deli Serdang, – Menolong sesama manusia seharusnya menjadi perbuatan mulia, bukan justru berujung pada ancaman kehilangan nyawa. Namun, peristiwa memilukan yang menimpa seorang warga berinisial AS kini menyisakan luka mendalam sekaligus pertanyaan besar tentang rasa aman dan penegakan hukum. AS, yang disebut merupakan kerabat almarhum Doni Pacek, diduga menjadi korban penyerangan […]

  • Polres Aceh Tengah Ikuti Apel Kesiapsiagaan Pencegahan, Penanganan Karhutla dan Penanggulangan Bencana

    Polres Aceh Tengah Ikuti Apel Kesiapsiagaan Pencegahan, Penanganan Karhutla dan Penanggulangan Bencana

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 59
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Tengah – 14-08-2026 Polres Aceh Tengah bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD dan instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta bencana lainnya selama musim kemarau 2026.   Penguatan kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Penanganan Karhutla di Lapangan Setdakab Aceh Tengah, Jumat (14/8/2026) pukul 10.00 WIB. Apel […]

expand_less