DUGAAN PUNGUTAN Rp200 RIBU PER KK TERHADAP PENERIMA DANA STIMULAN WARGA MANE TUNONG, MASYARAKAT MINTA APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN
- account_circle Muhammad
- calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
- visibility 135
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminalCom, Aceh Utara — Masyarakat mempertanyakan adanya dugaan permintaan uang sebesar Rp200.000 kepada setiap kepala keluarga (KK) penerima jatah Dana Stimulan Rp.3000.000 per KK di Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara,Selasa(29/9/2026).
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa terdapat sekitar 422 KK yang menjadi penerima Dana Stimulan. Apabila benar seluruh penerima diminta Rp200.000 per KK, maka total dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp84.400.000.
Yang menjadi sorotan masyarakat adalah dugaan adanya permintaan dana tersebut dengan alasan untuk pembangunan atau kebutuhan masjid desa. Masyarakat tentu berhak mengetahui secara transparan: siapa yang meminta, atas dasar keputusan apa, apakah ada persetujuan resmi, bagaimana mekanisme pengumpulan uang tersebut, serta ke mana dan untuk apa dana itu digunakan.
Apabila bantuan jadup tersebut merupakan bantuan sosial yang haknya diberikan kepada masyarakat penerima, maka setiap bentuk pemotongan atau pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan mengenai bantuan sosial pada prinsipnya mengatur penggunaan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan sebagai penerimaan desa apabila pungutan tersebut tidak ditetapkan dalam peraturan desa dan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan pungutan tersebut, termasuk memeriksa:
Dasar hukum permintaan Rp200.000 per KK.
Apakah terdapat surat keputusan, berita acara, atau kesepakatan resmi mengenai pungutan tersebut.
Siapa yang menginisiasi dan mengumpulkan dana.
Daftar penerima jadup dan bukti pembayaran/penerimaan.
Total dana yang telah terkumpul.
Rekening atau tempat penyimpanan dana tersebut.
Bukti penggunaan dana apabila benar diperuntukkan bagi pembangunan atau kegiatan masjid.
Apakah terdapat unsur pemaksaan, pemotongan bantuan, atau penyalahgunaan kewenangan.
Masyarakat tidak mempersoalkan pembangunan masjid maupun kegiatan sosial yang dilakukan secara sukarela.
Yang dipersoalkan adalah apabila bantuan yang seharusnya diterima masyarakat justru dikaitkan dengan kewajiban menyerahkan sejumlah uang tanpa dasar hukum dan tanpa mekanisme yang transparan.
Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya unsur pidana, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan salah satu kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi; penerapan pasal tertentu tentunya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan terpenuhinya unsur pidana.
Masyarakat Desa Mane Tunong meminta transparansi dan keadilan.
Jangan sampai bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat penerima.
Jika dugaan ini benar, maka harus diusut secara terang-benderang.
Jika tidak benar, maka pihak yang dituduhkan juga berhak memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti serta dasar hukum kepada masyarakat.
Publik menunggu keterbukaan dan hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang.
(Tim Elang)
- Penulis: Muhammad











Saat ini belum ada komentar