Pungutan Rp100 Ribu Per KK Dana Stimulan di Teupin Kuyuen Disorot Warga
- account_circle Muhammad
- calendar_month Sabtu, 3 Okt 2026
- visibility 264
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Berdalih Arahan Tengku Imum
SergapKriminal.Com | ACEH UTARA – Polemik dugaan pungutan terhadap penerima Dana Stimulan Isi Hunian senilai Rp3.000.000 di Gampong Teupin Kuyuen, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, kini menjadi sorotan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim Elang Sergap Kriminal pada Selasa, 29 September 2026, dari sejumlah warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, diduga terjadi pungutan sebesar Rp100.000 kepada setiap Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan.
Fakta Lapangan:Jumlah penerima Dana Stimulan di Teupin Kuyuen: ± 240 KK Besaran bantuan per KK: Rp3.000.000 Dugaan pungutan per KK: Rp100.000 Estimasi total pungutan: 240 KK x Rp100.000 = Rp24.000.000
Warga menyebutkan pungutan tersebut disampaikan dalam forum musyawarah desa dengan dalih arahan Tengku Imum Gampong.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dan terbuka mengenai dasar hukum pungutan, mekanisme pengelolaan dana, serta peruntukannya.
Suara Warga:
“Kami heran, kenapa uang Rp100 ribu yang dipungut dari penerima Dana Stimulan tidak diberikan kepada kami yang belum mendapatkan bantuan Rp3 juta itu. Padahal kami juga korban dan masih menunggu pengajuan ulang,” ungkap seorang warga Teupin Kuyuen kepada media ini.
Warga menilai, jika memang ada kebijakan musyawarah, seharusnya hasil musyawarah tersebut transparan, dituangkan dalam berita acara yang sah, dan tidak membebani penerima bantuan yang notabene adalah masyarakat terdampak.
Tuntutan Masyarakat:
Masyarakat Teupin Kuyuen berharap agar Pemerintah Gampong memberikan klarifikasi terbuka terkait tiga poin penting:
1. Legalitas: Apa dasar hukum dan aturan yang membolehkan pungutan Rp100 ribu dari Dana Stimulan?
2. Transparansi:Siapa yang mengelola dan menyimpan dana total Rp24 juta tersebut?
3. Akuntabilitas: Untuk kepentingan apa dana itu digunakan dan adakah laporan pertanggungjawabannya?
Masyarakat juga meminta Camat Seunuddon, Dinas Sosial, dan Inspektorat Aceh Utara untuk melakukan pengawasan serta pembinaan agar tidak menimbulkan keresahan.
Upaya Konfirmasi:
Hingga Berita ini diterbitkan, Kepala Desa Teupin Kuyuen, Bustamam, belum berhasil dimintai keterangan. Tim Sergap Kriminal masih berupaya melakukan konfirmasi sebagai bentuk keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Elang)
- Penulis: Muhammad











Saat ini belum ada komentar