Breaking News
light_mode
Tags

Diduga Tak Sesuai SPEK, Proyek Revitalisasi SDN 6 Tanah Pasir Rp 695 Juta Disorot: Besi Ring Balok Tidak Dicangkang

  • account_circle Muhammad
  • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
  • visibility 207
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

ACEH UTARA – SergapKriminal.Com – Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan SD Negeri 6 Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp. 695.351.446 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 disorot karena dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Proyek yang dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SD Negeri 6 Tanah Pasir* dengan waktu pelaksanaan 150 Hari Kalender ini berlokasi di Jln. Nyak Asiah, Desa Cangguenk, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan dokumentasi awak media pada Kamis, 08 Oktober 2026, Pukul 10:43 WIB (Lat 5.137048° Long 97.259186°), di papan informasi proyek tertera jelas anggaran tersebut di bawah Program Bantuan Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

TEMUAN KRUSIAL DI LAPANGAN

Saat investigasi lapangan pada hari yang sama, awak media menemukan dugaan pelanggaran teknis serius pada pekerjaan struktur:

Besi ring (sengkang) balok tidak dicangkang dan tidak diikat sempurna dengan besi memanjang (riak).

Secara teknis, sengkang berfungsi mengikat dan mengunci besi utama balok agar mampu menahan beban dan gaya geser. Jika tidak dicangkang sempurna, kekuatan struktur balok akan jauh berkurang dan sangat berbahaya, apalagi untuk bangunan sekolah dasar yang dihuni anak-anak.

TARUHAN NYAWA SISWA DAN POTENSI KERUGIAN NEGARA

Revitalisasi sekolah seharusnya menghasilkan bangunan yang lebih aman dan layak. Dengan anggaran hampir Rp700 Juta dari uang rakyat, publik mempertanyakan kualitas pengawasan.

Jika dibiarkan, bangunan ini berpotensi retak, melendut, bahkan ambruk saat terjadi getaran atau beban berlebih.

Masyarakat mendesak tiga pihak bertanggung jawab:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara – selaku pembina P2SP

2. Konsultan Pengawas / Manajemen Konstruksi – yang seharusnya menolak pekerjaan tidak sesuai spek

3. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum – untuk audit mutu, karena ada potensi kerugian keuangan negara APBN 2026

Pekerjaan yang tidak sesuai bestek dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua P2SP SD Negeri 6 Tanah Pasir belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi membuka hak jawab seluas-luasnya sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

(Tim Elang)

  • Penulis: Muhammad

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less