Breaking News
light_mode
Tags

Kejam & Bangkang Negara! DPC KCBI Deli Serdang Tuntut Cabut Izin & Tutup PT ES Hupindo Jika Abaikan Pesangon Karyawan Meninggal

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
  • visibility 344
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Deli Serdang – DPC LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Deli Serdang mengecam keras Direktur PT ES Hupindo yang dinilai membangkang terhadap Surat Anjuran resmi Disnaker Provinsi Sumatera Utara dan menzalimi ahli waris karyawan yang meninggal dunia.

DPC LSM KCBI menilai Direktur PT ES Hupindo tidak layak beroperasi di wilayah hukum NKRI jika tidak taat hukum dan tidak memiliki rasa kemanusiaan.

 

“Ini bukan perusahaan. Ini penjahat kemanusiaan berkedok perusahaan. Jika hak pesangon karyawan yang meninggal tidak segera dibayarkan, kami meminta negara segera mencabut izin dan menutup PT ES Hupindo!” tegas Sarman, Ketua DPC LSM KCBI Deli Serdang.

Direktur PT ES Hupindo Dinilai Zalim: Angkuh, Abaikan Hukum dan Kemanusiaan

Alm. Edy Sukidi, yang merupakan karyawan PT ES Hupindo di Jalan Pulau Komodo 2, KIM 5, meninggal dunia pada akhir Februari 2026. Hingga 7 Agustus 2026, hak pesangon “sekali bayar” untuk ahli warisnya belum dibayarkan lunas. Kondisi tersebut telah berlangsung lebih dari lima bulan.

 

Persoalan ini bermula karena Direktur PT ES Hupindo dinilai tidak menaati ketentuan perundang-undangan. Faktanya, telah ada Surat Anjuran dari Disnaker Provinsi Sumatera Utara yang memerintahkan pembayaran secara “sekali bayar” sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan.

 

Namun, Direktur PT ES Hupindo tetap pada pendiriannya untuk membayar sebanyak 10 kali cicilan. Alasannya, “biaya produksi dan lain-lain naik”. Padahal, menurut DPC LSM KCBI, kegiatan produksi PT ES Hupindo tetap berjalan lancar.

Penolakan tersebut disampaikan pihak manajemen PT ES Hupindo melalui Sdr. Herry Pranoto selaku Manager Operasional.

“Ini arogansi seorang Direktur. Ada Anjuran resmi Disnaker saja dilawan. Alasan inflasi itu bohong. Produksi lancar, kok hak orang yang meninggal dicicil. Ini biadab, melanggar UU Ketenagakerjaan, dan melecehkan negara,” kecam Sarman dengan nada keras.

Kasus ini juga telah dilaporkan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Namun, hingga 7 Agustus 2026, belum ada penyelesaian.

3 Pelanggaran Fatal yang Diduga Dilakukan Direktur PT ES Hupindo

Sarman menegaskan bahwa Direktur PT ES Hupindo diduga telah melakukan:

1. Pelanggaran UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan — pesangon yang menjadi hak ahli waris atas kematian pekerja wajib dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pembangkangan terhadap Surat Anjuran Disnaker Provinsi Sumatera Utara — yang dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap anjuran lembaga negara.

3. Pelanggaran hak asasi manusia — yang dinilai berkaitan dengan penelantaran hak ahli waris karyawan yang meninggal dunia.

“Perusahaan seperti ini tidak pantas menghirup udara Deli Serdang. Jangan berlindung di balik Manager. Sebagai pimpinan tertinggi, Direktur wajib bertanggung jawab penuh,” tegasnya.

Ultimatum Terakhir: 7 Hari Kerja

DPC LSM KCBI Deli Serdang memberikan waktu 7 hari kerja, terhitung sejak 7 Agustus 2026, kepada Direktur PT ES Hupindo untuk melaksanakan Surat Anjuran Disnaker Sumut dan membayarkan lunas hak pesangon ahli waris Alm. Edy Sukidi.

Catat Baik-Baik!

Jika dalam waktu 7 hari kerja tidak dilaksanakan, DPC LSM KCBI Deli Serdang menyatakan akan:

1. Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Disnaker Sumut untuk mencabut izin operasional PT ES Hupindo.

2. Mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menutup PT ES Hupindo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Melayangkan surat resmi kedua langsung kepada Direktur PT ES Hupindo.

4. Melaporkan persoalan tersebut kepada Ombudsman RI dan APH terkait dugaan pelanggaran normatif dan HAM.

 

“Kami akan kawal sampai tuntas. Negara tidak boleh kalah dengan Direktur perusahaan yang zalim. Tutup saja jika tidak becus menghargai hak pekerja! Jangan uji kesabaran masyarakat Deli Serdang,” tutup Sarman dengan nada tegas.

Saya juga mengubah beberapa kata yang terlalu absolut seperti “terbukti”, “pelanggaran HAM”, dan “wajib” menjadi formulasi yang lebih aman secara jurnalistik, terutama karena naskah memuat tuduhan terhadap pihak tertentu. (C)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bongkar Gudang Beras Oplosan 600 Ton, PP IPA Apresiasi Mentan Andi Amran: Contoh Cerminan Pejabat Publik

    Bongkar Gudang Beras Oplosan 600 Ton, PP IPA Apresiasi Mentan Andi Amran: Contoh Cerminan Pejabat Publik

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 46
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | JAKARTA — Publik kembali digemparkan oleh tindakan tegas Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, yang bersama Badan Pangan Nasional melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah gudang penyimpanan beras di kawasan Jalan Kayumanis X, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Dalam sidak tersebut, ditemukan lebih dari 600 ton beras […]

  • Buat Rumit, Pelapor Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kasat Reskrim Polrestabes Medan

    Buat Rumit, Pelapor Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kasat Reskrim Polrestabes Medan

    • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 69
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan,- Pelapor kasus dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah, Hj. Fadlina Raya Lubis, mempertanyakan belum ditandatanganinya surat panggilan kedua terhadap dua tersangka dugaan pemberian keterangan palsu dibawah sumpah oleh Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis. Menurut Fadlina, berkas surat panggilan tersebut telah diajukan penyidik pembantu hingga tiga kali, tetapi belum […]

  • Ketua DPRD Wong Chun Sen Desak Polrestabes Medan Terapkan RJ dalam Kasus AT, Legislatif Nilai Syarat Perdamaian Telah Terpenuhi

    Ketua DPRD Wong Chun Sen Desak Polrestabes Medan Terapkan RJ dalam Kasus AT, Legislatif Nilai Syarat Perdamaian Telah Terpenuhi

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 86
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MEDAN // Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, mendesak Polrestabes Medan segera menindaklanjuti penyelesaian perkara dugaan pengeroyokan yang menjerat anggota DPRD Medan berinisial AT melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Desakan tersebut disampaikan setelah kedua belah pihak dikabarkan telah mencapai kesepakatan damai dan pelapor menyatakan bersedia mencabut laporan polisi.   Menurut Wong, penyelesaian […]

  • Proyek RKB MI Ar-Rahman Sidangkasih Konsel Diduga Manipulasi Progres Pekerjaan : Kejati Sultra Diminta Periksa PPK dan Kontraktor

    Proyek RKB MI Ar-Rahman Sidangkasih Konsel Diduga Manipulasi Progres Pekerjaan : Kejati Sultra Diminta Periksa PPK dan Kontraktor

    • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Konawe Selatan – Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di Madrasah Ibtidaiyah Ar‑Rahman, Sindangkasih, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. KPH Sultra meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) segera memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor CV Bumi Kreasi Konstruksi, […]

  • FRIC Gerak Cepat, Warga Haur Kuning Hilang 10 Hari Akhirnya Ditemukan di Cirebon

    FRIC Gerak Cepat, Warga Haur Kuning Hilang 10 Hari Akhirnya Ditemukan di Cirebon

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 55
    • 0Komentar

    SrgapKriminal.Com | KUNINGAN — Penantian panjang keluarga warga Desa Haur Kuning, Kabupaten Kuningan, akhirnya berbuah lega. Setelah sekitar 10 hari tidak diketahui keberadaannya, seorang warga yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan di wilayah Kusambi, Kabupaten Cirebon.   Penemuan tersebut tidak lepas dari gerak cepat Fast Respon Indonesia Center (FRIC) setelah menerima pengaduan dari Pemerintah Desa […]

  • Operasi Tambang Berujung Polemik, Warga Pertanyakan Dugaan Pembakaran Alat oleh Aparat

    Operasi Tambang Berujung Polemik, Warga Pertanyakan Dugaan Pembakaran Alat oleh Aparat

    • calendar_month Minggu, 2 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 103
    • 0Komentar

    SergapKriminal | LUWU 02/8//2026 – Suasana di lokasi tambang emas di wilayah Kabupaten Luwu dilaporkan memanas setelah aparat kepolisian melakukan operasi penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang diduga ilegal. Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi tersebut diwarnai penolakan dari sejumlah warga hingga terjadi aksi saling bertahan di lokasi. (02/7/2026). Dalam operasi tersebut, aparat diduga melakukan pembakaran sejumlah […]

expand_less