Dugaan Pungli Di Smkn 1 Tuban: Pungutan Seragam Rp4 Juta Dan Iuran Rp1,2 Juta Disorot
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
- visibility 72
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminal.Com | TUBAN, JAWA TIMUR — Dugaan pungutan terhadap wali murid SMKN 1 Tuban menjadi sorotan. Seorang wali murid berinisial M mengaku diminta membayar Rp4 juta saat anaknya kelas X pada 2023 dan Rp1,2 juta ketika kelas XI. Total yang disebut mencapai Rp5,2 juta per siswa dalam dua periode.
Menurut keterangan wali murid tersebut, pembayaran dikaitkan dengan akses memperoleh kartu ujian. Jika benar terjadi, dugaan pembatasan hak siswa karena tunggakan pembayaran perlu segera diklarifikasi dan diperiksa oleh instansi berwenang.
Di sisi lain, Ketua Komite Sekolah, Ir. H. Choliq Qunnasich, M.Ap., sebagaimana dikutip dalam informasi yang disampaikan, menyatakan bahwa tidak ada nominal yang ditetapkan dan sumbangan bersifat sukarela. Perbedaan keterangan ini perlu ditelusuri melalui dokumen resmi dan keterangan para pihak.
DANA BOS IKUT DISOROT
Data anggaran yang disampaikan menunjukkan biaya pemeliharaan sarana sebesar Rp59 juta pada 2023, meningkat menjadi Rp396,57 juta pada 2024, kemudian tercatat Rp223,9 juta pada 2025. Pos administrasi kegiatan juga disebut mendekati Rp980 juta selama tiga tahun. Angka tersebut perlu dicocokkan dengan laporan realisasi, bukti belanja, dan kondisi fisik di lapangan sebelum disimpulkan adanya penyimpangan.
DASAR HUKUM DAN TUNTUTAN AUDIT
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 mengatur penggalangan dana oleh komite sekolah dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Ketentuan ini perlu diterapkan dengan memperhatikan aturan pembiayaan pendidikan yang berlaku bagi sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi.
Masyarakat meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur, Inspektorat, dan aparat penegak hukum menelaah dugaan pungutan serta mengaudit pengelolaan dana BOS dan BPOPP periode 2023–2025. Jika ditemukan bukti pelanggaran, tindakan harus diproses sesuai ketentuan hukum.
PENEGASAN: Hingga berita ini disusun, dugaan pungutan paksa dan penyimpangan anggaran belum dapat dinyatakan terbukti berdasarkan informasi yang tersedia. Klarifikasi dari pihak sekolah dan pemeriksaan dokumen diperlukan agar persoalan ini terang serta hak peserta didik tetap terlindungi.
(Tim)
- Penulis: Admin











Saat ini belum ada komentar