Breaking News
light_mode
Tags

Dugaan Pungli Di Smkn 1 Tuban: Pungutan Seragam Rp4 Juta Dan Iuran Rp1,2 Juta Disorot

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
  • visibility 72
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | TUBAN, JAWA TIMUR — Dugaan pungutan terhadap wali murid SMKN 1 Tuban menjadi sorotan. Seorang wali murid berinisial M mengaku diminta membayar Rp4 juta saat anaknya kelas X pada 2023 dan Rp1,2 juta ketika kelas XI. Total yang disebut mencapai Rp5,2 juta per siswa dalam dua periode.

Menurut keterangan wali murid tersebut, pembayaran dikaitkan dengan akses memperoleh kartu ujian. Jika benar terjadi, dugaan pembatasan hak siswa karena tunggakan pembayaran perlu segera diklarifikasi dan diperiksa oleh instansi berwenang.

Di sisi lain, Ketua Komite Sekolah, Ir. H. Choliq Qunnasich, M.Ap., sebagaimana dikutip dalam informasi yang disampaikan, menyatakan bahwa tidak ada nominal yang ditetapkan dan sumbangan bersifat sukarela. Perbedaan keterangan ini perlu ditelusuri melalui dokumen resmi dan keterangan para pihak.

DANA BOS IKUT DISOROT

Data anggaran yang disampaikan menunjukkan biaya pemeliharaan sarana sebesar Rp59 juta pada 2023, meningkat menjadi Rp396,57 juta pada 2024, kemudian tercatat Rp223,9 juta pada 2025. Pos administrasi kegiatan juga disebut mendekati Rp980 juta selama tiga tahun. Angka tersebut perlu dicocokkan dengan laporan realisasi, bukti belanja, dan kondisi fisik di lapangan sebelum disimpulkan adanya penyimpangan.

DASAR HUKUM DAN TUNTUTAN AUDIT

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 mengatur penggalangan dana oleh komite sekolah dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Ketentuan ini perlu diterapkan dengan memperhatikan aturan pembiayaan pendidikan yang berlaku bagi sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi.

Masyarakat meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur, Inspektorat, dan aparat penegak hukum menelaah dugaan pungutan serta mengaudit pengelolaan dana BOS dan BPOPP periode 2023–2025. Jika ditemukan bukti pelanggaran, tindakan harus diproses sesuai ketentuan hukum.

PENEGASAN: Hingga berita ini disusun, dugaan pungutan paksa dan penyimpangan anggaran belum dapat dinyatakan terbukti berdasarkan informasi yang tersedia. Klarifikasi dari pihak sekolah dan pemeriksaan dokumen diperlukan agar persoalan ini terang serta hak peserta didik tetap terlindungi.

(Tim)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satgas PRR Kemendagri Laksanakan Monitoring Penanganan Pascabencana di Kota Langsa

    Satgas PRR Kemendagri Laksanakan Monitoring Penanganan Pascabencana di Kota Langsa

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 37
    • 0Komentar

    SergapMriminal.Com.Com | Kota Langsa – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan pemulihan pascabencana di Kota Langsa, Jumat (30/10/2026). Kegiatan ini bertujuan mendorong percepatan realisasi anggaran, pembangunan infrastruktur di daerah terdampak bencana. Ketua Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., […]

  • Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Wali Kota Langsa Lepas 10003 Peserta Pawai Alegoris

    Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Wali Kota Langsa Lepas 10003 Peserta Pawai Alegoris

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 194
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa – Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Langsa berlangsung meriah dengan digelarnya Pawai Alegoris, Sepeda Hias dan Becak Hias yang melibatkan 10.003 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, Rabu (19/8/2026). Kegiatan tersebut dilepas langsung oleh Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S Putra, S.E., bersama, Ketua DPRK […]

  • Ketum FRN Agus Flores Soroti Polsek Bunut Kantor Polisi Tidak Boleh Kosong Saat Jam Pelayanan dan Dugaan Intimidasi Terhadap Wartawan 

    Ketum FRN Agus Flores Soroti Polsek Bunut Kantor Polisi Tidak Boleh Kosong Saat Jam Pelayanan dan Dugaan Intimidasi Terhadap Wartawan 

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 86
    • 0Komentar

    SetgapKriminal.Com | Jakarta – Ketua Umum DPP Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW FRN) Agus Flores menyoroti pelayanan di Polsek Bunut, Kabupaten Pelalawan yang dinilai tidak sesuai standar pelayanan publik. Sorotan ini muncul setelah tim FRN bersama Pimpinan Redaksi JudicialJustice.com mendatangi Mapolsek Bunut pada Jumat (18/7/2026) untuk konfirmasi terkait dua unit mobil colt diesel bermuatan […]

  • Sat Reskrim Polres Subulussalam Evakuasi dan Identifikasi Penemuan Jenazah Pria Tanpa Identitas di Sungai Lae Kombih

    Sat Reskrim Polres Subulussalam Evakuasi dan Identifikasi Penemuan Jenazah Pria Tanpa Identitas di Sungai Lae Kombih

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 240
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Subulussalam – Sat Reskrim Polres Subulussalam evakuasi dan identifikasi penemuan kenazah berjenis kelamin Pria tanpa identitas (Mr. X) di aliran Sungai Lae Kombih Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Jumat, 25 September 2026.   Kapolres Subulussalam AKBP Muhammad Yusuf, dalam keterangannya menyampaikan bahwa, kronologi penemuan jenazah tersebut berawal sekira pukul 14.30 WIB, Kepala […]

  • Miris! Di Tengah Keterbatasan Keuangan Daerah, Oknum Pungut Dana Titipan Rp7 Juta Per Desa di Subulussalam

    Miris! Di Tengah Keterbatasan Keuangan Daerah, Oknum Pungut Dana Titipan Rp7 Juta Per Desa di Subulussalam

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 88
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com|SUBULUSSALAM (Aceh) — Situasi keuangan Kota Subulussalam, Aceh yang saat ini berada dalam kondisi defisit dan sangat tertekan, justru diwarnai praktik pungutan liar yang membebani desa-desa. Belum lama ini muncul laporan adanya oknum yang memaksakan penitipan kegiatan dalam anggaran Dana Desa dengan nilai sebesar Rp7 juta per desa.   Praktik ini dinilai sangat tidak beretika […]

  • Perwakilan Negara ASEAN Siap Hadiri Promosi Budaya dan Pariwisata Sultra “Mangkasara’ Molulo 2026” di Pantai Losari

    Perwakilan Negara ASEAN Siap Hadiri Promosi Budaya dan Pariwisata Sultra “Mangkasara’ Molulo 2026” di Pantai Losari

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Makassar, – Sergapkriminal.Com Perwakilan negara-negara anggota ASEAN dipastikan siap menghadiri ajang Promosi Budaya dan Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra) yang bertajuk “Mangkasara’ Molulo 2026”. Kegiatan kolaborasi budaya berskala internasional ini dijadwalkan berlangsung di ikon pariwisata Kota Makassar, yakni Anjungan Pantai Losari.   Sejumlah delegasi asing yang terkonfirmasi hadir merupakan lembaga-lembaga kebudayaan dari negara tetangga seperti Malaysia, […]

expand_less