Dugaan Pungutan Rp:500 Ribu Dari Bantuan Banjir Rp:3 Jiya di Desa Nibong Aceh Utara, 62 KK Pertanyakan Legalitas dan Desak Aparat Turun
- account_circle Muhammad
- calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
- visibility 119
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminal.Com | ACEH UTARA – Penyaluran bantuan Isi Hunian bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Utara kembali tercoreng dugaan pungutan liar. Kali ini mencuat di Desa Nibong, Kecamatan Meurah Mulia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Sergap Kriminal, sebanyak 62 Kepala Keluarga (KK)penerima bantuan senilai Rp3.000.000 per KK diduga diminta menyerahkan uang sebesar Rp500.000 per KK.
Dugaan permintaan tersebut mencuat pada Senin, 5 Oktober 2026, saat warga mengambil undangan penerimaan bantuan di gampong setempat. Uang tersebut disebut-sebut diminta untuk diserahkan ke kediaman Geuchik Desa Nibong, Abdulhamid.

POTENSI RP31 JUTA DIPERTANYAKAN
Jika dugaan tersebut benar, maka total uang yang terkumpul tidak sedikit.
Perhitungannya:
Total Bantuan Negara: 62 KK x Rp3.000.000 = Rp186.000.000 Total Dugaan Pungutan: 62 KK x Rp500.000 = Rp31.000.000
Angka Rp31 Juta itu kini menjadi tanda tanya besar bagi warga yang baru saja kehilangan harta benda akibat banjir. Bantuan yang seharusnya untuk membeli kasur, beras, dan perabot pengganti, justru diduga berkurang 16,6 persen sebelum sampai ke tangan korban.
WARGA: ATURAN DARI MANA?
Warga penerima bantuan mempertanyakan legalitas pungutan tersebut.
“Kalau ini sumbangan sukarela, kenapa nominalnya dipatok Rp500 ribu? Ada SK Desa? Ada Qanun? Ada berita acara musyawarah warga? Ini bantuan bencana, bukan arisan,” ujar salah satu warga korban banjir yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pertanyaan warga sangat mendasar:
1. Apa dasar hukum yang mewajibkan penerima bantuan menyerahkan Rp500 ribu?
2. Apakah ada peraturan gampong, surat keputusan camat, atau instruksi bupati?
3. Apakah warga yang tidak membayar tetap bisa menerima bantuan Rp3 juta secara utuh?
4. Siapa yang mengelola uang Rp31 juta tersebut dan untuk kepentingan apa?
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Gampong Nibong terkait peruntukan uang tersebut.
BERTENTANGAN DENGAN ARAHAN BUPATI DAN JUKNIS BNPB
Dugaan pungutan ini jelas bertentangan dengan arahan tegas Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil (Ayah Wa) yang berulang kali menegaskan di berbagai kesempatan bahwa bantuan Jadup dan Isi Hunian korban banjir HARUS diterima utuh, tidak boleh ada potongan sepeser pun.
Juknis BNPB juga mengatur bahwa bantuan Isi Hunian adalah hak penuh korban bencana dan penyalurannya tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban apapun, baik untuk maulid, kas desa, maupun pembangunan.
Sebelumnya, kasus serupa juga mencuat di Desa Meunasah Pinto, Kecamatan Muara Batu, dengan dugaan dobel pungutan Rp150 ribu per KK (Rp50 ribu untuk maulid dan Rp100 ribu untuk perangkat desa) dengan total Rp28,9 juta dari 193 KK.
APARAT DIMINTA TURUN, POTENSI PIDANA MENANTI
Masyarakat mendesak Camat Meurah Mulia, Inspektorat Aceh Utara, Polres Aceh Utara, dan Kejaksaan Negeri Aceh Utara untuk segera turun melakukan klarifikasi dan audit.
Jika pemeriksaan membuktikan adanya paksaan dengan menyalahgunakan jabatan, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dengan ancaman pidana 4 sampai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp1 Miliar.
Namun demikian, dugaan ini masih memerlukan pembuktian. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dengan memeriksa dokumen, saksi penerima bantuan, bukti komunikasi, dan aliran dana.
REDAKSI BUKA RUANG HAK JAWAB
Pemberitaan ini disusun berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Redaksi tidak bermaksud memvonis Geuchik Abdulhamid telah melakukan tindak pidana.
Redaksi memberikan hak jawab seluas-luasnya kepada Geuchik Desa Nibong Abdulhamid, Pemerintah Desa Nibong, Camat Meurah Mulia, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memberikan klarifikasi berimbang.
Apabila informasi permintaan Rp500 ribu tidak benar, silakan dibantah dengan bukti. Apabila benar, masyarakat berhak tahu dasar hukum, tujuan, dan pertanggungjawabannya.
(Tim)
- Penulis: Muhammad











Saat ini belum ada komentar