Breaking News
light_mode
Tags

Dugaan Pungutan Rp:500 Ribu Dari Bantuan Banjir Rp:3 Jiya di Desa Nibong Aceh Utara, 62 KK Pertanyakan Legalitas dan Desak Aparat Turun

  • account_circle Muhammad
  • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
  • visibility 119
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | ACEH UTARA – Penyaluran bantuan Isi Hunian bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Utara kembali tercoreng dugaan pungutan liar. Kali ini mencuat di Desa Nibong, Kecamatan Meurah Mulia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Sergap Kriminal, sebanyak 62 Kepala Keluarga (KK)penerima bantuan senilai Rp3.000.000 per KK diduga diminta menyerahkan uang sebesar Rp500.000 per KK.

Dugaan permintaan tersebut mencuat pada Senin, 5 Oktober 2026, saat warga mengambil undangan penerimaan bantuan di gampong setempat. Uang tersebut disebut-sebut diminta untuk diserahkan ke kediaman Geuchik Desa Nibong, Abdulhamid.

POTENSI RP31 JUTA DIPERTANYAKAN

Jika dugaan tersebut benar, maka total uang yang terkumpul tidak sedikit.

Perhitungannya:

Total Bantuan Negara: 62 KK x Rp3.000.000 = Rp186.000.000 Total Dugaan Pungutan: 62 KK x Rp500.000 = Rp31.000.000

Angka Rp31 Juta itu kini menjadi tanda tanya besar bagi warga yang baru saja kehilangan harta benda akibat banjir. Bantuan yang seharusnya untuk membeli kasur, beras, dan perabot pengganti, justru diduga berkurang 16,6 persen sebelum sampai ke tangan korban.

WARGA: ATURAN DARI MANA?

Warga penerima bantuan mempertanyakan legalitas pungutan tersebut.

“Kalau ini sumbangan sukarela, kenapa nominalnya dipatok Rp500 ribu? Ada SK Desa? Ada Qanun? Ada berita acara musyawarah warga? Ini bantuan bencana, bukan arisan,” ujar salah satu warga korban banjir yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pertanyaan warga sangat mendasar:

1. Apa dasar hukum yang mewajibkan penerima bantuan menyerahkan Rp500 ribu?

2. Apakah ada peraturan gampong, surat keputusan camat, atau instruksi bupati?

3. Apakah warga yang tidak membayar tetap bisa menerima bantuan Rp3 juta secara utuh?

4. Siapa yang mengelola uang Rp31 juta tersebut dan untuk kepentingan apa?

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Gampong Nibong terkait peruntukan uang tersebut.

BERTENTANGAN DENGAN ARAHAN BUPATI DAN JUKNIS BNPB

Dugaan pungutan ini jelas bertentangan dengan arahan tegas Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil (Ayah Wa) yang berulang kali menegaskan di berbagai kesempatan bahwa bantuan Jadup dan Isi Hunian korban banjir HARUS diterima utuh, tidak boleh ada potongan sepeser pun.

Juknis BNPB juga mengatur bahwa bantuan Isi Hunian adalah hak penuh korban bencana dan penyalurannya tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban apapun, baik untuk maulid, kas desa, maupun pembangunan.

Sebelumnya, kasus serupa juga mencuat di Desa Meunasah Pinto, Kecamatan Muara Batu, dengan dugaan dobel pungutan Rp150 ribu per KK (Rp50 ribu untuk maulid dan Rp100 ribu untuk perangkat desa) dengan total Rp28,9 juta dari 193 KK.

APARAT DIMINTA TURUN, POTENSI PIDANA MENANTI

Masyarakat mendesak Camat Meurah Mulia, Inspektorat Aceh Utara, Polres Aceh Utara, dan Kejaksaan Negeri Aceh Utara untuk segera turun melakukan klarifikasi dan audit.

Jika pemeriksaan membuktikan adanya paksaan dengan menyalahgunakan jabatan, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dengan ancaman pidana 4 sampai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp1 Miliar.

Namun demikian, dugaan ini masih memerlukan pembuktian. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dengan memeriksa dokumen, saksi penerima bantuan, bukti komunikasi, dan aliran dana.

REDAKSI BUKA RUANG HAK JAWAB

Pemberitaan ini disusun berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Redaksi tidak bermaksud memvonis Geuchik Abdulhamid telah melakukan tindak pidana.

Redaksi memberikan hak jawab seluas-luasnya kepada Geuchik Desa Nibong Abdulhamid, Pemerintah Desa Nibong, Camat Meurah Mulia, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memberikan klarifikasi berimbang.

Apabila informasi permintaan Rp500 ribu tidak benar, silakan dibantah dengan bukti. Apabila benar, masyarakat berhak tahu dasar hukum, tujuan, dan pertanggungjawabannya.

(Tim)

  • Penulis: Muhammad

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tim Labfor Dari Polda Sumut Terjun Langsung Menyelidiki SPPG Pasca Siswa Keracunan di SMA Negeri Berastagi

    Tim Labfor Dari Polda Sumut Terjun Langsung Menyelidiki SPPG Pasca Siswa Keracunan di SMA Negeri Berastagi

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 60
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |KARO – Tim Labfor dari Polda Sumatera Utara didampingi Inavis Polres Karo lakukan penyelidikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi [ SPPG ] milik Karo Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang terletak di area Kodim 0205/Tanah Karo, Jumat 13/8/2026. Dalam penyelidikan tersebut, Tim Laboratorium langsung memeriksa beberapa barang bukti berupa sisa makanan, pembuangan limbah dan […]

  • Kapolres Bener Meriah Kumpul Bersama Masyarakat, Warga Apresiasi Penertiban BBM Bersubsidi

    Kapolres Bener Meriah Kumpul Bersama Masyarakat, Warga Apresiasi Penertiban BBM Bersubsidi

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 40
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com|Bener Meriah 4/11/2026 Kapolres Bener Meriah AKBP Ricky Nugraha, S.I.K., M.Si., menggelar kegiatan silaturahmi dan berbincang santai bersama masyarakat di Warung Sara Langit, Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Rabu , 4/11/2026   Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi wadah bagi Kapolres untuk mendengarkan langsung aspirasi, masukan, sekaligus menjalin komunikasi […]

  • Istri Gubernur Aceh Marlina Usman Kunjungi Gosong Telaga Selatan, Tinjau Pembinaan Desa Gammawar

    Istri Gubernur Aceh Marlina Usman Kunjungi Gosong Telaga Selatan, Tinjau Pembinaan Desa Gammawar

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 47
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com|Aceh Singkil 3/11/2026 SergapKriminal.Com – Istri Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Marlina Usman atau yang akrab disapa Kak Na, mengunjungi Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Selasa 3/11/2026 Kunjungan tersebut bertujuan meninjau sekaligus memberikan pembinaan kepada desa yang mengikuti program Desa Gammawar (Gerakan Mawaddah wa Rahmah). Kedatangan Kak Na bersama Bupati Aceh […]

  • GILA! Meunasah Aron Glumpang VII Paling Parah — 107 KK Diduga Kena Pungli Rp21,4 Juta Uang Hunian

    GILA! Meunasah Aron Glumpang VII Paling Parah — 107 KK Diduga Kena Pungli Rp21,4 Juta Uang Hunian

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 356
    • 0Komentar

    SergapKriminalCom, ACEH UTARA | Dugaan pungutan liar (Pungli) uang hunian mencuat di Meunasah Aron Glumpang VII , Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, Jumat 25 September 2026. Sebanyak 107 KK di Meunasah Aron Glumpang VII diduga dimintai uang sebesarRp200 Ribu per KK dalih buat admin, diduga atas perintah Geuchik Meunasah Aron, Iskandar. Modus: Perangkat Dusun […]

  • PPA Jalin Silaturahmi dan Bangun Sinergi dengan PT Hutama Karya

    PPA Jalin Silaturahmi dan Bangun Sinergi dengan PT Hutama Karya

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 83
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Tengah —SergapKriminal.com 18-09-2026 Sore hari ini, PPA Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi, berbincang, dan berdiskusi bersama pihak PT Hutama Karya (HK) yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi PPA untuk memperkenalkan sekaligus menyampaikan gambaran umum mengenai berbagai program dan kegiatan yang […]

  • Ketua DPD Laskar NKRI Cilegon Datangi Polres Cilegon, Minta APH Rampas Alat Berat Tambang Balgenong Jika Izinnya Tidak Jelas

    Ketua DPD Laskar NKRI Cilegon Datangi Polres Cilegon, Minta APH Rampas Alat Berat Tambang Balgenong Jika Izinnya Tidak Jelas

    • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 49
    • 0Komentar

          Sergapjriminal.com | CILEGON, (banten) – Ketua DPD Laskar NKRI Kota Cilegon, Cepi, mendatangi Mapolres Cilegon Kota untuk menyerahkan Laporan Pengaduan (Lapdu), Kamis malam sekitar pukul 19.00 WIB. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran pada aktivitas penambangan pasir di kawasan Balgenong, Desa Cigedong, Kecamatan Mancak, yang dikelola CV Sartika Putra Jaya Perkasa.   […]

expand_less