Breaking News
light_mode
Tags

Diduga Ilegal dan Gunakan Solar Subsidi, Aktivitas Galian C Batu Gajah Meureudu Pidie Jaya.

  • account_circle Muhammad
  • calendar_month Sabtu, 17 Okt 2026
  • visibility 209
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminalCom, | PIDIE JAYA, ACEH –Dugaan praktik galian C ilegal di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh kembali mencuat. Tim investigasi lapangan berhasil mengantongi dua bukti foto berbasis GPS Map Camera yang menunjukkan aktivitas alat berat di kawasan Batu Gajah, Kecamatan Meureudu.

Dua bukti tersebut merekam rantai aktivitas secara lengkap, mulai dari titik pengerukan hingga jalur distribusi material, yang diduga kuat beroperasi tanpa izin dan menggunakan BBM bersubsidi serta kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).

Dua Titik Bukti Otentik

Bukti Pertama – Titik Pengerukan:

Waktu: Rabu, 14 Oktober 2026, Pukul 15:11 WIB

Lokasi: Jalan Tanpa Nama, Kawasan Hutan Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Koordinat: Latitude 5.203751° Longitude 96.242188°

Fakta: Satu unit excavator biru tampak beroperasi di dalam kawasan hutan tertutup semak. Lokasi berada jauh dari permukiman dan tidak terlihat adanya papan informasi izin tambang.

Bukti Kedua – Jalur Distribusi:

Waktu: Rabu, 14 Oktober 2026, Pukul 16:04 WIB

Lokasi: Jalan Desa Rungkom, 667v+rm5, Rungkom, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Koordinat: Latitude 5.21483° Longitude 96.245452°

Fakta: Satu unit dump truck besar bermuatan batu gajah raksasa dalam kondisi overload (muatan menjulang melebihi bak) melintas di jalan desa yang sempit. Aktivitas ini terekam dari dalam kendaraan yang berada di belakang truk tersebut.

Empat Dugaan Pelanggaran Hukum

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat empat dugaan pelanggaran hukum yang perlu didalami Aparat Penegak Hukum (APH):

1. Dugaan Tambang Tanpa Izin – UU Minerba

Mengacu pada UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

Pasal 35 menegaskan setiap usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Pasal 158 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin.

Pasal 161 mengatur pidana bagi setiap orang yang menampung, mengangkut, dan menjual mineral/batubara dari tambang tidak berizin.

2. Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi – UU Migas

Mengacu pada UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Perpres Nomor 191 Tahun 2014:

Biosolar bersubsidi harga Rp6.800 per liter diperuntukkan hanya untuk transportasi umum, nelayan, petani, dan UMKM. Alat berat pertambangan seperti excavator dan dump truck tambang wajib menggunakan BBM non-subsidi jenis Dexlite atau Pertamina Dex.

Pasal 55 UU 22/2001 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

Jika dugaan ini terbukti, potensi kerugian negara dari selisih harga subsidi diperkirakan mencapai Rp4,5 juta per hari untuk satu set alat (1 excavator + 2 dump truck), atau lebih dari Rp1,4 miliar per tahun.

3. Dugaan Angkutan ODOL – UU Lalu Lintas

Mengacu pada UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Pasal 307 jo Pasal 169 mengatur larangan kendaraan angkutan barang melanggar tata cara pemuatan dan daya angkut. Pelanggaran dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.

Muatan batu gajah yang overload selain melanggar hukum, juga membahayakan pengguna jalan lain dan merusak infrastruktur jalan desa.

4. Dugaan Perusakan Lingkungan

Mengacu pada UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha tambang wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL. Tanpa itu, aktivitas pengerukan dapat dikategorikan merusak lingkungan.

Desakan Warga dan Tuntutan

Warga di sekitar Batu Gajah dan Rungkom mengaku resah. Jalan desa rusak, debu tebal masuk ke rumah, dan aktivitas truk besar mengganggu kenyamanan.

“Kami minta aparat turun langsung. Jalan kami hancur dilalui truk batu besar setiap hari. Kami tidak tahu apakah tambang itu ada izinnya atau tidak,” ujar salah seorang warga Meureudu yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Atas temuan ini, publik mendesak:

1. Polres Pidie Jaya dan Polda Aceh untuk melakukan penyelidikan ke dua titik koordinat tersebut.

2. BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga untuk mengaudit penyaluran Biosolar subsidi di SPBU wilayah Meureudu.

3. Dinas Perhubungan Pidie Jaya untuk menindak tegas angkutan ODOL.

4. DLHK Aceh untuk memeriksa aspek perizinan lingkungan dan reklamasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pemilik usaha galian C tersebut belum berhasil dikonfirmasi.

(Tim Elang)

Tags
  • Penulis: Muhammad

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemilik Tak Tahu Lahannya Beralih, Dugaan Penjualan dan Surat Sporadik Desa Mencuat: Uangnya Mengalir ke Mana?

    Pemilik Tak Tahu Lahannya Beralih, Dugaan Penjualan dan Surat Sporadik Desa Mencuat: Uangnya Mengalir ke Mana?

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Aceh Tamiang, Sergapkriminal.Com. Dugaan peralihan penguasaan lahan tanpa sepengetahuan pemilik mencuat di Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Persoalan ini tidak hanya menyangkut status kepemilikan tanah, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai penerbitan surat sporadik oleh pemerintah desa hingga dugaan aliran uang dari transaksi lahan tersebut.   Berdasarkan penelusuran awak media dan sejumlah dokumen yang diperoleh, […]

  • Diduga Cemarkan Lingkungan dan Abaikan Surat LSM Lingkungan Hidup, SIJI Aceh Kecam PT. Mifa Bersaudara.

    Diduga Cemarkan Lingkungan dan Abaikan Surat LSM Lingkungan Hidup, SIJI Aceh Kecam PT. Mifa Bersaudara.

    • calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Kota Langsa  – Sergapkriminal.Com Suara Independen Jurnalis  Wilayah Aceh (SIJI Aceh) mengecam PT Mifa Bersaudara terkait dugaan pencemaran lingkungan di wilayah operasional perusahaan.   SIJI Aceh menilai perusahaan tambang batu bara itu tidak mengindahkan surat teguran yang sebelumnya telah dilayangkan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan hidup (Bungong Lam Jaro)   Dewan Pembina SIJI Aceh […]

  • Polres Aceh Tengah Ikuti Apel Kesiapsiagaan Pencegahan, Penanganan Karhutla dan Penanggulangan Bencana

    Polres Aceh Tengah Ikuti Apel Kesiapsiagaan Pencegahan, Penanganan Karhutla dan Penanggulangan Bencana

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 58
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Tengah – 14-08-2026 Polres Aceh Tengah bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD dan instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta bencana lainnya selama musim kemarau 2026.   Penguatan kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Penanganan Karhutla di Lapangan Setdakab Aceh Tengah, Jumat (14/8/2026) pukul 10.00 WIB. Apel […]

  • Sekda Langsa Tinjau Hari Perdana Penyaluran Jadup Tahap II Termin Kedua

    Sekda Langsa Tinjau Hari Perdana Penyaluran Jadup Tahap II Termin Kedua

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 146
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa  (Aceh)  – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa melalui PT Pos Indonesia Cabang Langsa kembali menyalurkan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tahap II termin kedua bagi masyarakat terdampak bencana banjir. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 24.203 jiwa dari 11.738 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai Rp32.674.050.000. Penyaluran bantuan dimulai pada Rabu (23/9/2026) dan dijadwalkan berlangsung […]

  • Dugaan Ilegal Mining PT Pandu Urane Perkasa di Konawe Selatan Dilaporkan ke Kejati Sultra

    Dugaan Ilegal Mining PT Pandu Urane Perkasa di Konawe Selatan Dilaporkan ke Kejati Sultra

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 107
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Konawe Selatan – Dugaan aktivitas pertambangan ilegal atau illegal mining yang diduga dilakukan oleh PT Pandu Urane Perkasa (PUP) di wilayah Desa Wawo Wonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mendapat sorotan dari Forum Aktivis Pemerhati Lingkungan Sulawesi Tenggara (FAPL Sultra) Rabu (7/10/2026)   Indra Dapa Saranani, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) […]

  • Bupati Madina Ditantang Sikat Kades GD, Aktivis: Surat Penghentian PETI Jangan Jadi “Macan Kertas” dan  Ecek-Ecek

    Bupati Madina Ditantang Sikat Kades GD, Aktivis: Surat Penghentian PETI Jangan Jadi “Macan Kertas” dan Ecek-Ecek

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 121
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Panyabungan _ Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) resmi menerbitkan Surat Perintah Nomor: 680/2133/DLH/2026 tertanggal 28 Juli 2026. Surat yang diteken langsung oleh Bupati Madina Saipullah Nasution ini menginstruksikan penghentian total aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di 16 kecamatan zona merah, termasuk Panyabungan, Hutabargot, Kotanopan, hingga Muara Batang Gadis. Langkah taktis ini […]

expand_less