Breaking News
light_mode
Tags

15 Gampong di Aceh Raih Penghargaan Desa Antikorupsi 2026,Dek Fadh Apresiasi Komitmen Integritas

  • account_circle Dila Andrian
  • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
  • visibility 100
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.com|Aceh Barat.21/10/2026

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Ibnu Basuki Widodo, menyerahkan penganugerahan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 kepada 15 desa dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh, Rabu, 21/10/2026.

 

Penganugerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap desa-desa yang menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Program ini juga diharapkan dapat mendorong semakin luasnya penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, para bupati dan wali kota se-Aceh, para kepala desa, keuchik, reje, dan penghulu penerima penganugerahan, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Aceh, para inspektur kabupaten/kota, serta kepala dinas yang membidangi pemerintahan desa dan komunikasi serta informatika se-Aceh.

 

Dalam sambutannya, Dek Fadh menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas inisiatif dan komitmennya dalam mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang berintegritas. Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan sehingga setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

“Pemerintahan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Dek Fadh.

 

Ia menegaskan, pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

 

Kepada 15 desa penerima penghargaan, Dek Fadh menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas komitmen serta kerja keras perangkat desa bersama masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah.

 

Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

 

Dek Fadh juga mengharapkan desa-desa percontohan tersebut dapat menjadi teladan bagi desa lainnya di Aceh. Karena itu, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait perlu terus diperkuat agar praktik tata kelola pemerintahan yang baik dapat diterapkan secara lebih luas.

 

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam sambutannya menjelaskan pentingnya memahami korupsi serta berbagai dampak yang ditimbulkannya. Ia mengapresiasi Pemerintah Aceh atas kesungguhan dalam menjalankan program Percontohan Desa Antikorupsi dan menyampaikan selamat kepada 15 desa yang menerima penganugerahan tahun ini.

 

Ibnu menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan, tetapi harus disertai langkah pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Upaya tersebut sejalan dengan pendekatan trisula pemberantasan korupsi yang diterapkan KPK, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

 

Ia juga memaparkan berbagai persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia, termasuk penyalahgunaan dana desa. Menurut pemaparan Ibnu, sepanjang 2016 hingga 2023 tercatat 869 kasus korupsi dana desa.

 

Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana desa membutuhkan pengawasan dan keterlibatan masyarakat agar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

 

Ibnu turut menjelaskan sejumlah persoalan yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan desa. Di antaranya adalah rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, belum aktifnya saluran pengaduan masyarakat, minimnya partisipasi warga dalam mengawasi pembangunan, serta belum kuatnya budaya kerja antikorupsi.

 

Karena itu, ia mendorong pemerintah desa untuk membangun sistem tata kelola yang terbuka, memperkuat pengawasan internal, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyampaikan pengaduan.

 

Pada kesempatan tersebut, Ibnu juga menyampaikan tujuh pesan pemberantasan korupsi sebagai pengingat bagi aparatur desa agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan amanah. Pesan-pesan tersebut menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

 

Melalui program Percontohan Desa Antikorupsi, KPK berharap nilai-nilai integritas tidak hanya menjadi formalitas dalam pemenuhan indikator penilaian, tetapi benar-benar diterapkan dalam keseharian penyelenggaraan pemerintahan desa.

 

Adapun 15 desa yang menerima penganugerahan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 adalah:

 

1. Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

2. Desa Amiria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

3. Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

4. Kampung Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

5. Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.

6. Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah.

7. Gampong Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya.

8. Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

9. Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

10. Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

11. Gampong Dayah Timu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

12. Kampung Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.

13. Gampong Seuneubok, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

14. Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

15. Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.

 

Penganugerahan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemerintah desa di Aceh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang berkelanjutan, dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan warga.

 

Pemerintah Aceh bersama KPK dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan terus memperkuat sinergi agar upaya pencegahan korupsi dapat diterapkan secara konsisten, dimulai dari tingkat gampong hingga pemerintahan yang lebih tinggi ****

  • Penulis: Dila Andrian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jika Tender PKP Janggal, King Naga dan Ratusan Korban Banjir Lebak Siap Menginap di Kementerian

    Jika Tender PKP Janggal, King Naga dan Ratusan Korban Banjir Lebak Siap Menginap di Kementerian

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 82
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | LEBAK Jumat,4/9/2026 – Komando LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak, yang akrab disapa King Naga, resmi melayangkan surat pemberitahuan kunjungan besar, Terbuka dan Tak Terbatas ke Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas dugaan kejanggalan dalam proses tender penanganan pascabencana di Kabupaten […]

  • Heboh Lampung Tengah! Proyek Jalan Dinas Bina Marga Di Bumi Nabung Ilir Disorot, Diduga Dikerjakan Asal-asalan — Bupati Dan APH Diminta Turun Tangan

    Heboh Lampung Tengah! Proyek Jalan Dinas Bina Marga Di Bumi Nabung Ilir Disorot, Diduga Dikerjakan Asal-asalan — Bupati Dan APH Diminta Turun Tangan

    • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Lampung Tengah, 7 NOVEMBER 2026 — Pembangunan jalan di Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya pada ruas jalan Dusun 4 menuju Dusun 5, menuai sorotan dan kekecewaan masyarakat.   Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis, 5 November 2026, tersebut diduga tidak dikerjakan […]

  • Isu “Tangkap Lepas Pelaku Narkoba” Rp. 30 Juta Dikaitkan dengan BNN Palopo dan BNNP Sulawesi Selatan, BNN Tegaskan Tidak Benar.

    Isu “Tangkap Lepas Pelaku Narkoba” Rp. 30 Juta Dikaitkan dengan BNN Palopo dan BNNP Sulawesi Selatan, BNN Tegaskan Tidak Benar.

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 88
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Makassar / 14 September 2026 – Isu dugaan praktik “tangkap lepas” dengan nominal mencapai Rp. 30 juta dalam penanganan perkara narkotika yang dikaitkan dengan BNN Palopo dan BNNP Sulawesi Selatan menjadi perhatian publik setelah informasi tersebut beredar di media sosial.   ‎Isu itu turut menyeret nama seorang warga berinisial Arif. Beredarnya informasi tersebut […]

  • Wabup Aceh Barat Said Fadheil Presentasikan Strategi Serta Inovasi Keterbukaan Informasi Publik

    Wabup Aceh Barat Said Fadheil Presentasikan Strategi Serta Inovasi Keterbukaan Informasi Publik

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Sergap kriminal.com|Aceh Barat 14/10/2026 Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, didamping Kadis Diskominsa, Dedi Mulianda S.I.P MSi mengikuti presentasi kepala daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di kantor Komisi Informasi Aceh (KIA), Rabu 14/10/2026. Dalam kegiatan tersebut, Said Fadheil memaparkan strategi dan inovasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk […]

  • Dugaan Ketidaksesuaian Data Siswa Bop Pkbm Bina Warga Tanah Bumbu, Total Indikatif Rp1,61 Miliar

    Dugaan Ketidaksesuaian Data Siswa Bop Pkbm Bina Warga Tanah Bumbu, Total Indikatif Rp1,61 Miliar

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Kalimantan Selatan – Sergapkriminal.com, Dugaan ketidaksesuaian data peserta didik dalam penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di PKBM Bina Warga, Jalan Karya Bersama, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, perlu mendapat perhatian dan verifikasi serius dari instansi berwenang.   1. FAKTA AWAL: RINCIAN DATA DAN PERHITUNGAN Berdasarkan informasi yang disampaikan pelapor, berikut rincian jumlah siswa dan […]

  • Simpan Shabu di Kantong Celana, 2 Warga Sergai Ditangkap Sat Narkoba Polresta Deli Serdang

    Simpan Shabu di Kantong Celana, 2 Warga Sergai Ditangkap Sat Narkoba Polresta Deli Serdang

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Sumut – Deli Serdang,-Sergapkriminal.Com Sat Narkoba Polresta Deli Serdang kembali tangkap 2 pria yang diduga sebagai pengedar narkoba di Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang. Sabtu (08/08/26) Kedua pelaku berinisial I alias M (30) warga Dusun IV Desa Kebun Ubi Kec.Teluk Mengkudu Kab.Serdang Bedagai dan ASN (33) warga Dusun I Desa Makmur […]

expand_less