Breaking News
light_mode
Tags

15 Gampong di Aceh Raih Penghargaan Desa Antikorupsi 2026,Dek Fadh Apresiasi Komitmen Integritas

  • account_circle Dila Andrian
  • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
  • visibility 99
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.com|Aceh Barat.21/10/2026

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Ibnu Basuki Widodo, menyerahkan penganugerahan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 kepada 15 desa dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh, Rabu, 21/10/2026.

 

Penganugerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap desa-desa yang menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Program ini juga diharapkan dapat mendorong semakin luasnya penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, para bupati dan wali kota se-Aceh, para kepala desa, keuchik, reje, dan penghulu penerima penganugerahan, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Aceh, para inspektur kabupaten/kota, serta kepala dinas yang membidangi pemerintahan desa dan komunikasi serta informatika se-Aceh.

 

Dalam sambutannya, Dek Fadh menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas inisiatif dan komitmennya dalam mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang berintegritas. Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan sehingga setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

“Pemerintahan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Dek Fadh.

 

Ia menegaskan, pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

 

Kepada 15 desa penerima penghargaan, Dek Fadh menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas komitmen serta kerja keras perangkat desa bersama masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah.

 

Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

 

Dek Fadh juga mengharapkan desa-desa percontohan tersebut dapat menjadi teladan bagi desa lainnya di Aceh. Karena itu, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait perlu terus diperkuat agar praktik tata kelola pemerintahan yang baik dapat diterapkan secara lebih luas.

 

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam sambutannya menjelaskan pentingnya memahami korupsi serta berbagai dampak yang ditimbulkannya. Ia mengapresiasi Pemerintah Aceh atas kesungguhan dalam menjalankan program Percontohan Desa Antikorupsi dan menyampaikan selamat kepada 15 desa yang menerima penganugerahan tahun ini.

 

Ibnu menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan, tetapi harus disertai langkah pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Upaya tersebut sejalan dengan pendekatan trisula pemberantasan korupsi yang diterapkan KPK, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

 

Ia juga memaparkan berbagai persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia, termasuk penyalahgunaan dana desa. Menurut pemaparan Ibnu, sepanjang 2016 hingga 2023 tercatat 869 kasus korupsi dana desa.

 

Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana desa membutuhkan pengawasan dan keterlibatan masyarakat agar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

 

Ibnu turut menjelaskan sejumlah persoalan yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan desa. Di antaranya adalah rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, belum aktifnya saluran pengaduan masyarakat, minimnya partisipasi warga dalam mengawasi pembangunan, serta belum kuatnya budaya kerja antikorupsi.

 

Karena itu, ia mendorong pemerintah desa untuk membangun sistem tata kelola yang terbuka, memperkuat pengawasan internal, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyampaikan pengaduan.

 

Pada kesempatan tersebut, Ibnu juga menyampaikan tujuh pesan pemberantasan korupsi sebagai pengingat bagi aparatur desa agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan amanah. Pesan-pesan tersebut menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

 

Melalui program Percontohan Desa Antikorupsi, KPK berharap nilai-nilai integritas tidak hanya menjadi formalitas dalam pemenuhan indikator penilaian, tetapi benar-benar diterapkan dalam keseharian penyelenggaraan pemerintahan desa.

 

Adapun 15 desa yang menerima penganugerahan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 adalah:

 

1. Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

2. Desa Amiria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

3. Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

4. Kampung Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

5. Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.

6. Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah.

7. Gampong Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya.

8. Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

9. Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

10. Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

11. Gampong Dayah Timu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

12. Kampung Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.

13. Gampong Seuneubok, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

14. Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

15. Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.

 

Penganugerahan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemerintah desa di Aceh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang berkelanjutan, dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan warga.

 

Pemerintah Aceh bersama KPK dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan terus memperkuat sinergi agar upaya pencegahan korupsi dapat diterapkan secara konsisten, dimulai dari tingkat gampong hingga pemerintahan yang lebih tinggi ****

  • Penulis: Dila Andrian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengurus BKMT Kota Langsa Periode 2025-2030 Dikukuhkan, Wakil Wali Kota Dorong Peran Lebih Luas di Masyarakat

    Pengurus BKMT Kota Langsa Periode 2025-2030 Dikukuhkan, Wakil Wali Kota Dorong Peran Lebih Luas di Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 179
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh)  – Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD BKMT) Kota Langsa periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Ballroom L Ruma Hotel, Rabu (16/9/2026). Momentum tersebut diharapkan menjadi langkah baru bagi BKMT untuk semakin solid, aktif, dan memperluas kontribusinya dalam pembinaan umat serta kehidupan sosial masyarakat. Pengukuhan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis […]

  • Cetak Generasi Muda Terampil, Pemko Gelar Pelatihan Gratis Program Langsa Juara

    Cetak Generasi Muda Terampil, Pemko Gelar Pelatihan Gratis Program Langsa Juara

    • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com.| Kota Langsa (Aceh) – Membuka lebih banyak peluang kerja dan melahirkan wirausaha muda menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Langsa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Langsa Juara Tahun Anggaran 2026 dengan menggelar pelatihan operator alat berat dan barista secara gratis yang diikuti 160 peserta. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, […]

  • Praktisi Hukum Muhammad Yazid S.H: Kasus Korupsi Dana Hibah KIP Aceh Tamiang KIP dan Kejaksaan Saling Lempar Alasan

    Praktisi Hukum Muhammad Yazid S.H: Kasus Korupsi Dana Hibah KIP Aceh Tamiang KIP dan Kejaksaan Saling Lempar Alasan

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Khairil
    • visibility 126
    • 0Komentar

    SERGAP KRIMINAL.COM || Aceh Tamiang — Praktisi hukum pidana dari Yayasan Pejuang Penegak Keadilan, Muhammad Yazid, S.H., menyoroti perkembangan penanganan dugaan kasus korupsi dana hibah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang yang hingga kini belum menunjukkan kepastian hukum. Rabu (22/7). Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Yazid, S.H. dikantor nya dikomplek terminal kuala simpang, terkait bahasa […]

  • Polres Aceh Tengah Ikuti Apel Kesiapsiagaan Pencegahan, Penanganan Karhutla dan Penanggulangan Bencana

    Polres Aceh Tengah Ikuti Apel Kesiapsiagaan Pencegahan, Penanganan Karhutla dan Penanggulangan Bencana

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 57
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Tengah – 14-08-2026 Polres Aceh Tengah bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD dan instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta bencana lainnya selama musim kemarau 2026.   Penguatan kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Penanganan Karhutla di Lapangan Setdakab Aceh Tengah, Jumat (14/8/2026) pukul 10.00 WIB. Apel […]

  • Sudahkah Negara Taat pada Hak Asasi Manusia?

    Sudahkah Negara Taat pada Hak Asasi Manusia?

    • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Opini Oleh: Zulfadli, S.Sos.I., MM –  Pendiri LSM BUNGONG LAM JAROE SergapKriminal.Com | Kota Kangsa (Aceh) – Negeri Indonesia ini, dari pusat hingga ke daerah, seolah memaksa rakyatnya tunduk pada aturan yang dibuat pemerintah — sementara rakyat sendiri hidup dalam kesulitan. Ketika ada masalah, mereka terpaksa mencari jalan keluar sendiri. Ketika tak sanggup menanggung beban, […]

  • Aksi Demo Korban Banjir Kota Langsa Dibayangi Teror dan Intimidasi

    Aksi Demo Korban Banjir Kota Langsa Dibayangi Teror dan Intimidasi

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 46
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa 1/4/2026 Terkait Rencana Aksi damai (Demo) di Kota Langsa yang akan di gelar pada Kamis 2 April 2026. Masyarakat kota Langsa di bayang-bayangi oleh teror dan intimidasi. Informasi yang diperoleh media ini bahwa telah beredar sebuah surat yang tidak jelas asal muasalnya. Isi surat tersebut menyatakan himbauan untuk tidak melakukan demo, karna hal tersebut […]

expand_less