Praktisi Hukum Muhammad Yazid S.H: Kasus Korupsi Dana Hibah KIP Aceh Tamiang KIP dan Kejaksaan Saling Lempar Alasan
- account_circle Khairil
- calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
- visibility 127
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SERGAP KRIMINAL.COM || Aceh Tamiang — Praktisi hukum pidana dari Yayasan Pejuang Penegak Keadilan, Muhammad Yazid, S.H., menyoroti perkembangan penanganan dugaan kasus korupsi dana hibah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang yang hingga kini belum menunjukkan kepastian hukum. Rabu (22/7).
Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Yazid, S.H. dikantor nya dikomplek terminal kuala simpang, terkait bahasa pak Kajari Aceh Tamiang , kepada Edy yang dikenal sebagai salah satu pendiri Aceh Tamiang Corruption Watch (ATCW), terkait dokumen yang disebut hilang akibat banjir bandang di sekretariat KIP .
“Saya sangat terheran-heran dengan pernyataan Pak Kajari terkait kasus KIP Kabupaten Aceh Tamiang. Seolah-olah kasus ini baru terungkap, padahal setelah pelaksanaan Pilkada 2024 perkara ini sudah terbuka lebar. Yang pastinya, seluruh berkas pengadaan maupun belanja semestinya sudah diminta sejak awal proses penyelidikan sehingga datanya tentu sudah lengkap,” ujar Muhammad Yazid, S.H.
Menurutnya, dalam proses penegakan hukum terdapat batasan waktu yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Meskipun terjadi bencana alam, terdapat mekanisme dan kompensasi waktu dalam proses penanganan perkara, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan berlarut-larutnya penyelesaian kasus.
“Semua perkara di negara kita ini ada batasan waktunya. Memang terkait bencana ada kompensasi waktu bagi lembaga penegak hukum untuk melakukan proses, tetapi jangan memakai alasan klasik bahwa berkas hanyut akibat banjir. Kasus ini bermula saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang digelarr pada tahun 2024. Artinya, dugaan korupsi dana hibah KIP Kabupaten Aceh Tamiang sudah berusia kurang lebih satu tahun. Mana mungkin seluruh berkas itu belum diamankan sejak awal proses perkara berjalan,” tegasnya.
Muhammad Yazid S.H, juga mengingatkan agar tidak terjadi kesan saling melempar tanggung jawab antara pihak KIP dengan Kejaksaan.
“Jangan sampai publik menilai KIP dan Kejaksaan saling lempar alasan. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan perkembangan nyata dalam penanganan perkara ini. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, transparan, dan mampu memberikan kejelasan kepada publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu perkembangan lanjutan dari proses penanganan dugaan korupsi dana hibah KIP Kabupaten Aceh Tamiang serta kejelasan mengenai keberadaan dokumen yang disebut hilang akibat bencana banjir bandang.
- Penulis: Khairil











Saat ini belum ada komentar