Diduga Sunat Dana Jadup Rp300 Ribu per KK, Geuchik Baroh Blang Rimung Aceh Utara Terancam Pidana
- account_circle Muhammad
- calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
- visibility 342
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminalCom / ACEH UTARA — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap bantuan Jatah Hidup (Jadup) kembali mengguncang Kabupaten Aceh Utara. Kali ini, dugaan penyunatan dana bantuan menyasar 127 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat di Gampong Baroh Blang Rimung, Kecamatan Syamtalira Bayu.
Dari dana Jadup senilai Rp3.000.000 per KK, diduga terjadi pemotongan secara tidak sah sebesar Rp300.000 per KK. Jika dikalkulasikan, total uang warga penerima bantuan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp38.100.000 (127 KK × Rp300.000).
Modus operandi yang digunakan dinilai halus dan terstruktur. Dalam rapat di Meunasah pada Selasa malam (6/10/2026), Geuchik tidak menetapkan atau mengumumkan pungutan secara terbuka di hadapan forum warga.
Namun, sehari setelah warga mencairkan uang Jadup secara utuh di Kantor Pos pada Rabu (7/10/2026), aparat Kepala Dusun (Kadus) mulai mendatangi rumah-rumah penerima bantuan satu per satu untuk menagih uang tunai Rp300.000.
”Di rapat tidak ditetapkan terang-terangan, tapi Dusun datang langsung ke rumah minta Rp300 ribu. Katanya untuk uang lelah dan operasional gampong. Kami 127 KK semua dimintai,” ujar salah seorang warga penerima Jadup yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan.
Warga menduga kuat tindakan para Kepala Dusun tersebut dilakukan atas arahan dan instruksi “bisik-bisik” dari Geuchik. Sebab, secara struktur pemerintahan gampong, perangkat dusun tidak mungkin berani melakukan pemotongan atau penagihan bantuan tanpa adanya perintah atasan.
Terancam Pidana Korupsi dan Sanksi Copot Jabatan
Atas tindakan pemotongan dana bantuan sosial yang mencapai puluhan juta rupiah ini, Geuchik beserta aparat gampong yang terlibat terancam sanksi hukum berat.
Perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang melarang keras kepala desa/perangkat desa melakukan pungli, dengan sanksi tegas berupa pemberhentian dari jabatan.
Selain sanksi administratif, tindakan ini juga berpotensi dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun hingga 20 tahun serta denda Rp200 juta hingga Rp1 Miliar.
Masyarakat Gampong Baroh Blang Rimung kini mendesak pihak Camat Syamtalira Bayu, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara, Inspektorat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, serta Polres Lhokseumawe untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan penyelewengan ini.
Warga menuntut penegakan hukum secara transparan dan meminta uang potongan sebesar Rp38,1 juta tersebut segera dikembalikan secara utuh kepada 127 KK yang berhak. (Tim).
- Penulis: Muhammad











Saat ini belum ada komentar