Dugaan Penyimpangan Dana Revitalisasi Sma It Miftahul Huda 562 Disorot, Kepala Sekolah Diminta Buka Data Anggaran Tahun 2026
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
- visibility 167
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminal.Com | Lampung Selatan — Pengelolaan program revitalisasi sekolah Tahun Anggaran 2026 di SMA IT Miftahul Huda 562, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, perlu mendapat perhatian dan pengawasan serius. Dugaan keterlibatan pihak pengelola dalam penyimpangan anggaran harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi fisik pekerjaan, dan audit oleh lembaga berwenang.
Sekolah dengan NPSN 70057365 tersebut tercatat beralamat di Jalan Pesantren Sindangsari No. 25, Desa Bakti Rasa, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan. Data resmi Kemendikdasmen mencatat status sekolah swasta dengan bentuk pendidikan SMA.
Nama Jajang Supriyatna, M.Pd., disebut dalam informasi awal sebagai kepala sekolah yang perlu dimintai klarifikasi terkait pelaksanaan program tersebut.
Hal dugaan ini memicu publik sebab beliau tidak pernah mau menemui publik dan di minta konfirmasi selalu menghindar bukti terverifikasi dalam bahan yang diterima untuk menyimpulkan bahwa yang bersangkutan diduga kuat mengomandoi tindak pidana korupsi dalam proses pembangunan revitalisasu ta 2026 ini sebagai penerimaan bantuan, nilai anggaran, serta realisasi pekerjaan di duga di kerjakan asal jadi ..
FAKTA AWAL
1. Identitas SMA IT Miftahul Huda 562 tercantum dalam basis data pendidikan Kemendikdasmen.
2. Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan program pemerintah yang membutuhkan pengelolaan transparan, pertanggungjawaban yang akuntabel, dan pengawasan terhadap potensi penyimpangan.
3. Belum ada dokumen anggaran, laporan realisasi, hasil pemeriksaan fisik, atau temuan audit yang disertakan untuk membuktikan adanya kerugian negara di sekolah tersebut.
DUGAAN YANG PERLU DIVERIFIKASI
Apabila sekolah benar menerima bantuan revitalisasi TA 2026, sejumlah aspek perlu diperiksa, antara lain:
– Kesesuaian nilai bantuan dengan kontrak atau dokumen pelaksanaan yang berlaku.
– Kesesuaian volume, mutu, dan spesifikasi material bangunan dengan pekerjaan di lapangan.
– Kebenaran laporan penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban.
– Kesesuaian progres pekerjaan dengan pencairan serta realisasi anggaran.
– Ada atau tidaknya indikasi penggelembungan harga, pekerjaan fiktif, atau pengurangan volume pekerjaan.
Poin-poin tersebut merupakan objek pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa penyimpangan telah terjadi.
DESAKAN AUDIT DAN KLARIFIKASI
Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, BPK sesuai kewenangannya, serta aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti laporan apabila disertai bukti awal yang memadai. Pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan dokumen dan kondisi fisik, tanpa mendahului kesimpulan hukum.
Pihak sekolah juga perlu diberi kesempatan menyampaikan penjelasan mengenai status bantuan, besaran anggaran, pelaksana kegiatan, progres pekerjaan, dan laporan pertanggungjawaban.
Prinsipnya, dana revitalisasi sekolah harus benar-benar menghasilkan bangunan yang aman, layak, dan bermanfaat bagi peserta didik. Jika ditemukan bukti penyimpangan, penanganan harus dilakukan sesuai hukum. Jika tidak terbukti, nama baik pihak yang diperiksa wajib dihormati.
( Tim )
- Penulis: Admin











Saat ini belum ada komentar