Dugaan Cacat Mutu Box Culvert Lombueya Rp398,7 Juta, KPH Sultra Desak Kejati Sultra Periksa PPK dan Kontraktor
- account_circle Muttaqin
- calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
- visibility 97
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Konawe Selatan – Sergapkriminal. Com.
Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) menyoroti dugaan ketidaksesuaian mutu fisik pada proyek pembangunan Box Culvert di Desa Lombueya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Proyek ini bernilai kontrak Rp398.793.471,53, bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026.
KPH Sultra mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara segera menindaklanjuti temuan tersebut, serta memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana CV Cahaya Lima Mandiri, konsultan pengawas, dan pihak terkait lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Koordinator KPH Sultra, Indra Dapa Saranani menyampaikan “Sorotan ini didasarkan pada pengamatan visual dan dokumentasi kami di lapangan yang menunjukkan sejumlah indikasi permasalahan fisik konstruksi, di antaranya dugaan segregasi campuran beton, keropos atau honeycombing pada struktur, besi tulangan yang terekspos, serta kondisi sambungan pengecoran yang perlu dievaluasi secara teknis.” ungkap nya Indra
Jum’at (23/10/2026)
Berdasarkan data kontrak, pekerjaan dengan nomor 602/03/SPK-PL/BOX/DPUTR-BM/VIII/2026 ini memiliki masa pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak 4 Agustus hingga 1 November 2026.
Sorotan dan Tuntutan KPH Sultra
1. Kejati Sultra : Menelusuri proses dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban kontrak. Memeriksa PPK dan CV Cahaya Lima Mandiri untuk mengungkap adanya kelalaian, pelanggaran kontrak, atau dugaan tindak pidana.
2. BPK RI Perwakilan Sultra : Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran, kesesuaian pembayaran dengan volume pekerjaan, progres, serta kualitas fisik hasil pembangunan.
3. DPUTR Kabupaten Konawe Selatan : Melakukan pemeriksaan teknis menyeluruh, mencakup mutu beton, kondisi tulangan, ketebalan selimut beton, sambungan pengecoran, serta kesesuaian hasil dengan dokumen kontrak. KPH Sultra juga mendorong pengujian mutu beton secara independen, termasuk metode core drill jika diperlukan.
Indra Dapa menegaskan, anggaran hampir Rp400 juta adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan. “Apabila hasil pemeriksaan membuktikan pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi, kontraktor wajib melakukan perbaikan. Jika ditemukan kerugian keuangan negara atau dugaan tindak pidana, penanganannya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah,” tegasnya.
Sorotan ini, kata Indra, adalah bentuk dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dugaan ketidaksesuaian mutu tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan! Usut dugaan cacat mutu Box Culvert Lombueya!
- Penulis: Muttaqin











Saat ini belum ada komentar