Dugaan Kongkalikong Kadis,KA MKKS dan Kepala Sekolah Tentang Pungli Rp20.000 Per Siswa Di SMPN 1 Tulungagung Semakin Tajam, Kemana Alir Dananya
- account_circle Admin
- calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
- visibility 190
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminal.Com | Tulungagung, Jawa Timur — Kecurigaan masyarakat semakin menguat terkait dugaan praktik pungutan dengan nominal Rp20.000 per siswa yang diduga berlangsung terkoordinir di lingkungan SMP Negeri 1 Tulungagung. Modus yang mencurigakan ini diduga berjalan dengan dukungan diam-diam dari oknum Dinas Pendidikan, kepala sekolah, hingga Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Kabupaten Tulungagung yang serentak bungkam tidak memberikan penjelasan apa pun .
APA YANG DILANGGAR?
– Permendikbud No. 75 Tahun 2016: Secara tegas melarang sekolah negeri melakukan pungutan wajib dalam bentuk apa pun. Sumbangan harus sukarela, tidak mengikat, tidak ada nominal tetap, dan tidak ada tenggat waktu
– Permendikbud No. 44 Tahun 2012: Pungutan yang mengandung unsur kewajiban = pelanggaran tegas. Sanksi: teguran tertulis, mutasi kepala sekolah, hingga sanksi kepegawaian
– Pasal 127 UU No. 20 Tahun 2001: Jika pungutan dilakukan secara terkoordinir dan disalahgunakan, dapat masuk ranah dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat
PERTANYAAN MASYARAKAT YANG BELUM TERJAWAB:
1. Kemanakah perginya uang sebesar Rp20.000 per siswa tersebut? Siapa yang menerima, siapa yang mencatat, siapa yang mempertanggungjawabkan?
2. Mengapa oknum Kadis, Kepala Sekolah, dan MKKS serentak diam bersuara? Apakah ini bukti ada “kongkalikong terkoordinir”?
3. Apakah pungutan ini tercatat secara transparan? Di laporan keuangan mana uang itu tertampung? Kwitansi apa yang diberikan?
4. Siapa yang memerintahkan pungutan ini? Apakah satu kepala sekolah saja atau ada “instruksi dari atas” yang tersembunyi?
MASYARAKAT MEMINTA:
Inspektorat Daerah, BPK Perwakilan Jatim, Kejaksaan Negeri Tulungagung, serta Ombudsman RI segera membuka pemeriksaan transparan. Pungutan wajib di sekolah negeri adalah pelanggaran hukum. Jangan biarkan kebisuan menjadi tameng pelanggaran. Semua pihak yang terlibat harus memberikan penjelasan resmi kepada publik.##
(Red)
- Penulis: Admin











Saat ini belum ada komentar