Breaking News
light_mode
Tags

Dugaan Kongkalikong Kadis,KA MKKS dan Kepala Sekolah Tentang Pungli Rp20.000 Per Siswa Di SMPN 1 Tulungagung Semakin Tajam, Kemana Alir Dananya

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
  • visibility 189
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Tulungagung, Jawa Timur — Kecurigaan masyarakat semakin menguat terkait dugaan praktik pungutan dengan nominal Rp20.000 per siswa yang diduga berlangsung terkoordinir di lingkungan SMP Negeri 1 Tulungagung. Modus yang mencurigakan ini diduga berjalan dengan dukungan diam-diam dari oknum Dinas Pendidikan, kepala sekolah, hingga Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Kabupaten Tulungagung yang serentak bungkam tidak memberikan penjelasan apa pun .

 

APA YANG DILANGGAR?

– Permendikbud No. 75 Tahun 2016: Secara tegas melarang sekolah negeri melakukan pungutan wajib dalam bentuk apa pun. Sumbangan harus sukarela, tidak mengikat, tidak ada nominal tetap, dan tidak ada tenggat waktu

– Permendikbud No. 44 Tahun 2012: Pungutan yang mengandung unsur kewajiban = pelanggaran tegas. Sanksi: teguran tertulis, mutasi kepala sekolah, hingga sanksi kepegawaian

– Pasal 127 UU No. 20 Tahun 2001: Jika pungutan dilakukan secara terkoordinir dan disalahgunakan, dapat masuk ranah dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat

 

PERTANYAAN MASYARAKAT YANG BELUM TERJAWAB:

1. Kemanakah perginya uang sebesar Rp20.000 per siswa tersebut? Siapa yang menerima, siapa yang mencatat, siapa yang mempertanggungjawabkan?

​

2. Mengapa oknum Kadis, Kepala Sekolah, dan MKKS serentak diam bersuara? Apakah ini bukti ada “kongkalikong terkoordinir”?

​

3. Apakah pungutan ini tercatat secara transparan? Di laporan keuangan mana uang itu tertampung? Kwitansi apa yang diberikan?

​

4.  Siapa yang memerintahkan pungutan ini? Apakah satu kepala sekolah saja atau ada “instruksi dari atas” yang tersembunyi?

MASYARAKAT MEMINTA:

Inspektorat Daerah, BPK Perwakilan Jatim, Kejaksaan Negeri Tulungagung, serta Ombudsman RI segera membuka pemeriksaan transparan. Pungutan wajib di sekolah negeri adalah pelanggaran hukum. Jangan biarkan kebisuan menjadi tameng pelanggaran. Semua pihak yang terlibat harus memberikan penjelasan resmi kepada publik.##

(Red)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ATCW Kasus Dana Hibah KIP Aceh Tamiang, Kejaksaan Sebut Berkas yang Dibutuhkan Dari Sekretariat Hanyut 

    ATCW Kasus Dana Hibah KIP Aceh Tamiang, Kejaksaan Sebut Berkas yang Dibutuhkan Dari Sekretariat Hanyut 

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Khairil
    • visibility 160
    • 0Komentar

    SERGAP KRIMINAL.COM | Aceh Tamiang – Koordinator Aceh Tamiang Corruption Watch (ATCW), Edy Arnaldi Harahap, menilai penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dan terkesan berjalan di tempat. Saat ditemui wartawan SERGAP KRIMINAL.COM  di Kantor Redaksi BeritaAktual.Online, Kompleks Terminal Kuala Simpang, Selasa (21/7/2026), Edy Arnaldi […]

  • Ketum PW FRN Agus Flores Murka: Jangan Ada Lagi Wartawan Dipersulit, Hormati Kebebasan Pers

    Ketum PW FRN Agus Flores Murka: Jangan Ada Lagi Wartawan Dipersulit, Hormati Kebebasan Pers

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 201
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Jakarta – Ketua Umum PW Fast Respon (FRN), Agus Flores, melontarkan peringatan keras menyusul adanya laporan dugaan wartawan dipersulit, bahkan mendapat intimidasi saat menjalankan tugas jurnalistik di lapangan. Agus Flores menegaskan, tidak boleh ada siapa pun yang menghambat kerja wartawan dalam mencari dan mengonfirmasi informasi kepada narasumber. Menurutnya, kebebasan pers merupakan bagian dari […]

  • Dalam HUT GK Center Ke 14 di Hotel Ciputra Jakarta, King Naga GK Lebak Hadir Mengenakan Baju Adat Baduy serta tidak mengenakan alas kaki

    Dalam HUT GK Center Ke 14 di Hotel Ciputra Jakarta, King Naga GK Lebak Hadir Mengenakan Baju Adat Baduy serta tidak mengenakan alas kaki

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 179
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sergapkriminal. Com Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Galang Kemajuan (GK) Center ke-14 yang berlangsung di Hotel Ciputra, Jakarta, menjadi momen yang sangat berkesan. Kehadiran Ketua GK Center Lebak, King Naga, berhasil mencuri perhatian seluruh hadirin karena tampil beda dan sarat akan pesan budaya. (22/08/2026)   King Naga hadir dengan mengenakan baju adat Baduy […]

  • Perkuat Integrasi Data Pembangunan,Pemkab Aceh Barat Gelar Rakor Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten Tahun 2026

    Perkuat Integrasi Data Pembangunan,Pemkab Aceh Barat Gelar Rakor Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten Tahun 2026

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 44
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com|Aceh Barat 5/11/2026 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Pocut Baren, Setdakab Aceh Barat, Kamis, 5/11/2026 Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat, Wistha Nowar, S.Pt., M.Si.., didampingi Kepala Badan […]

  • DANA PEMELIHARAAN SEKOLAH DISOROT, EIMPI DESAK KEJATI SULTRA PERIKSA SMA 1 WAWONII TENGGARA

    DANA PEMELIHARAAN SEKOLAH DISOROT, EIMPI DESAK KEJATI SULTRA PERIKSA SMA 1 WAWONII TENGGARA

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 79
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | KONAWE KEPULAUAN — East Indonesia Malaka Project Institute (EIMPI) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) segera memanggil dan memeriksa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.   Desakan tersebut muncul setelah EIMPI menyoroti […]

  • Wakapolres Lhokseumawe Pimpin Gaktiblin di Polsek Banda Sakti, Tekankan Disiplin dan Pengawasan Senjata Api

    Wakapolres Lhokseumawe Pimpin Gaktiblin di Polsek Banda Sakti, Tekankan Disiplin dan Pengawasan Senjata Api

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 189
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Lhokseumawe (Aceh) – Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Iswahyudi, S.H., CPHR., CBA, memimpin langsung pelaksanaan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) di Polsek Banda Sakti, Jalan Prof. Dr. Hasbi As-Sidiqy, Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Rabu (22/7/2026) pagi. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat disiplin personel sekaligus memastikan kesiapan anggota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. […]

expand_less