Breaking News
light_mode
Tags

Skor Murid Kelas 6 SD Selama 6 Bulan, Kepala Sekolah Diduga Langgar HAM di Bidang Pendidikan, PELITA Sultra Desak Dicopot

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
  • visibility 268
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kepala SDN 15 Moramo Skorsing Siswa Kelas 6 Karena Alasan Nakal, PELITA Sultra Desak Pencopotan, Sebut langgar HAM di bidang pendidikan

SergapKriminal.Com | KONSEL (SULTRA) : Tindakan Kepala Sekolah (KS) SDN 15 Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, yang melakukan skorsing terhadap seorang murid kelas 6 Sekolah Dasar (SD) dengan alasan nakal, menuai kecaman keras.

Direktur Eksekutif Pusat Edukasi dan Layanan Informasi Transparan Anti Korupsi (PELITA) Sultra, Sarwan, SH, menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum serius dan mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia pendidikan.

“Skorsing yang dilakukan KS SDN 15 Moramo adalah bentuk pelanggaran hukum serius dan mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kami meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan untuk segera mencopot Kepala Sekolah tersebut,” tegas Sarwan, Selasa (28/10/2026).

Menurut Sarwan, tidak ada satu pun regulasi pendidikan di Indonesia yang membenarkan skorsing berbulan-bulan untuk anak jenjang SD hanya dengan alasan subjektif “nakal”.

PELITA Sultra menegaskan, tindakan skorsing tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1. UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2)
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Skorsing 6 bulan jelas merampas hak konstitusional anak.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 5 Ayat (1)
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1) huruf a
“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat JO. Pasal 76 A yang melarang perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian fisik, mental, maupun sosial.

4. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. JO, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman.

Menegaskan bahwa penanganan perilaku peserta didik wajib mengedepankan pendekatan edukatif, pembinaan, dan pemulihan, bukan penghukuman yang mengandung kekerasan dan merampas hak belajar. Skorsing panjang dikategorikan sebagai kebijakan yang mengandung kekerasan psikis.

5. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 sebelumnya dan diperkuat di Permen terbaru, serta UU No. 23 Tahun 2002 jo UU 35/2014, setiap pengambilan keputusan terkait anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).

Sarwan menilai, untuk jenjang SD, mekanisme pembinaan yang dibenarkan hukum adalah teguran lisan, pemanggilan orang tua/wali, konseling, hingga rapat bersama Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan. Bukan pemberhentian dari proses belajar.

“Anak SD itu berada pada fase wajib belajar 12 tahun. Jika anak dianggap nakal, tugas sekolah adalah membina, bukan menghukum dengan mengeluarkan dari sekolah. Apalagi ini kelas 6, mau ujian akhir. Ini bisa merusak masa depan anak,” pungkas Sarwan.

PELITA Sultra mendesak:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan membatalkan SK Skorsing tersebut dan mengembalikan hak belajar siswa.
2. Inspektorat Daerah dan BKD Konawe Selatan memeriksa Kepala SDN 15 Moramo terkait dugaan maladministrasi dan pelanggaran kode etik pendidik.
3. Ombudsman RI Perwakilan Sultra dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) turun tangan melakukan pengawasan.
4.segera mencopot KS 15 moramo.##

(Indra)

Tags
  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ForBINA Desak Pemerintah Aceh Percepat Transisi WPR IPR di Aceh Barat dan Nagan Raya

    ForBINA Desak Pemerintah Aceh Percepat Transisi WPR IPR di Aceh Barat dan Nagan Raya

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 222
    • 0Komentar

    SergabKriminal.com – Aceh Barat  26/9/2026 Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) mendesak Pemerintah Aceh untuk mempercepat proses transisi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang legal, aman, dan berkelanjutan. Penataan ini dinilai sangat mendesak, khususnya untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya.   Koordinator ForBINA Aceh Barat dan Nagan Raya, T. […]

  • LSM Laskar NKRI DPW Banten Kecam Dugaan Pembuangan Limbah Ilegal Asal Karawang di Tangerang, Diduga Ada Konspirasi Oknum

    LSM Laskar NKRI DPW Banten Kecam Dugaan Pembuangan Limbah Ilegal Asal Karawang di Tangerang, Diduga Ada Konspirasi Oknum

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 108
    • 0Komentar

    SERANG, BANTEN | SergapKriminal.Com Jumat,04 September 2026 — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI Provinsi Banten melayangkan kecaman keras atas dugaan praktik pembuangan limbah ilegal (dumping) secara masif di wilayah Tangerang, Banten. Limbah tersebut disinyalir berasal dari aktivitas PT DAME ALAM SEJAHTERA, sebuah pelaku usaha yang berbasis di Karawang, Jawa Barat. […]

  • Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers

    Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 47
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | JAKARTA —  Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) dijadwalkan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) APPI 2026 pada Rabu, 11 November 2026, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, bertempat di Hotel The Thavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Agenda ini mengusung semangat memperkuat persatuan, profesionalisme, integritas, kebebasan pers, serta tanggung jawab jurnalistik demi mendorong kemajuan pers […]

  • Meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, SDN Simpang Kiri Gelar Karnaval Tingkat Sekolah

    Meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, SDN Simpang Kiri Gelar Karnaval Tingkat Sekolah

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Aceh Tamiang – Sergapkriminal. Com Semangat cinta tanah air mewarnai lingkungan SDN Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah menggelar pawai karnaval yang diikuti seluruh siswa sebagai wujud rasa syukur dan kasih kepada negeri, Senin (24/8/2026). Acara dimulai dengan pembukaan yang khidmat, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, […]

  • Lahan Dipakai Pembangunan Sekolah Rakyat, Risman Pakpahan Warga Sipirok Minta Ganti Rugi Ke Kemensos RI 

    Lahan Dipakai Pembangunan Sekolah Rakyat, Risman Pakpahan Warga Sipirok Minta Ganti Rugi Ke Kemensos RI 

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 107
    • 0Komentar

    SergapKriminla.Com| Tapsel – Program pemerintah Republik Indonesia membangun sekolah rakyat di kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) provinsi Sumatera Utara masuk zona program nasional dari Kemensos RI berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem.   Pada prinsipnya warga masyarakat kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan mendukung program pemerintah tersebut dengan adanya pembangunan sekolah […]

  • LSM KCBI Sumsel Bongkar Dugaan Pengangkutan 368 Ton Batubara Ilegal dari Muara Enim, Polres OKUT Diminta Tidak Hanya Menindak Sopir

    LSM KCBI Sumsel Bongkar Dugaan Pengangkutan 368 Ton Batubara Ilegal dari Muara Enim, Polres OKUT Diminta Tidak Hanya Menindak Sopir

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 138
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Martapura, 22/7/2026 – LSM KEMILAU CAHAYA BANGSA INDONESIA – KORWIL PROVINSI SUMATERA SELATAN menuding kuat adanya KONGKALIKONG MAFIA BATUBARA lintas Muara Enim – OKU Timur, setelah 9 Truk Tronton bermuatan 368 Ton Batubara Ilegal ditahan Satreskrim Polres OKUT pada 10 Juli 2026. “Ini bukan kecelakaan. Ini skenario rapi. Batubara dari lubang ilegal Muara […]

expand_less