Dugaan Pembuangan Limbah Non B3 Ilegal di Area Mangrove, PB Hmi Mpo Desak Kejati dan DLH Segera Panggil Dirut PT Dokmor Optimal Kajaya shipyard
- account_circle Admin
- calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
- visibility 142
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SergapKriminal.Com | KONAWE SELATAN – Aktivitas operasional galangan kapal milik PT Dokmor Optimal Kajaya Shipyard di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) kini tengah menuai sorotan. Perusahaan yang dilaporkan telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tersebut diduga melakukan pelanggaran berupa penumpukan material yang dinilai berada di kawasan lindung sempadan pantai yang berbatasan langsung dengan ekosistem mangrove.
Berdasarkan dokumentasi lapangan per Selasa (27/10/2026), terlihat adanya tumpukan material berupa ban bekas serta potongan besi tua (scrap) yang ditempatkan di atas area terbuka di sekitar pesisir pantai. Keberadaan tumpukan material non-B3 ini dikhawatirkan dapat berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan kelestarian vegetasi bakau di sekitarnya.
Sebagai korporasi yang wajib AMDAL, PT Dokmor Optimal Kajaya Shipyard secara regulasi terikat komitmen dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Penempatan material industri secara terbuka di tepi pantai tanpa fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sesuai standar ini diduga kuat tidak sejalan dengan komitmen perlindungan lingkungan hidup.
Sorotan terkait persoalan ini datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO). Indra Dapa Saranani, Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, mendesak pihak otoritas terkait untuk segera melakukan evaluasi terhadap kepatuhan lingkungan pihak korporasi di lapangan.
“Status perusahaan yang wajib AMDAL seharusnya memastikan tata kelola operasional berjalan sesuai dengan zonasi ekologi. Penumpukan material industri non-B3 yang diduga diletakkan begitu saja di tepi pantai tanpa adanya proteksi yang memadai mengindikasikan adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup,” ujar Indra Dapa Saranani dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Mengacu pada asas praduga tak bersalah dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan, Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sultra untuk segera memanggil pihak manajemen perusahaan.
Berikut adalah tiga poin utama yang disampaikan demi memastikan transparansi dan penegakan aturan:
Klarifikasi Direktur Utama: Mendesak Kejati Sultra dan DLH Sultra segera memanggil serta meminta keterangan dari Direktur Utama PT Dokmor Optimal Kajaya Shipyard guna mengklarifikasi dugaan pembiaran atau dampak operasional terhadap kawasan penyangga mangrove.
Audit Kepatuhan Dokumen AMDAL:
Meminta DLH Sultra melakukan evaluasi menyeluruh guna mencocokkan kondisi faktual di lapangan dengan dokumen RKL-RPL perusahaan, terutama mengenai standarisasi penempatan sisa material industri galangan kapal.
Pemeriksaan Hukum Terkait Dampak Lingkungan: Mendorong instansi berwenang melakukan penyelidikan berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta aturan terkait pengelolaan wilayah pesisir guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran pidana lingkungan.
Pihak-pihak terkait berharap agar DLH dan Kejati Sultra segera mengambil langkah proaktif untuk mengaudit aktivitas di lokasi tersebut agar kepastian hukum dan perlindungan ekosistem mangrove di wilayah Moramo tetap terjaga. Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih mengumpulkan informasi lebih lanjut dan mengupayakan konfirmasi resmi dari pihak manajemen PT Dokmor Optimal Kajaya Shipyard guna perimbangan berita.##
(Red)
- Penulis: Admin











Saat ini belum ada komentar