Breaking News
light_mode
Tags

Pengguna Jalan Keluhkan Aksi Unras Ilegal Yang Dipimpin Istri DPO LS, Sebabkan Kemacetan Hampir 1 Km

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
  • visibility 115
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Medan – Warga atau pengguna jalan akan membubarkan aksi demo susulan menuntut SP3 DPO LS. Pasalnya, aksi ilegal yang dipimpin Tionia Br Sihotang, istri DPO penganiayaan berat, LS banyak dikeluhkan para pengguna jalan karena menyebabkan kemacetan hampir sepanjang 1 Km.

 

Salah seorang pengguna jalan yang tak ingin disebutkan namanya mengeluhkan aksi para pendemo diduga bayaran ini. “Demo gak jelas. Buat macet jalan saja,”ungkap salah seorang pengguna jalan.

 

Aksi yang berjalan sekitar 30 menit di kawasan Jalan Protokol Sudirman itu sangat berdampak terhadap kemacetan. Warga minta agar petugas tegas dalam menindak para pendemo ilegal (tak berizin) ini.

Bahkan warga Medan ini, tak segan akan membubarkan demo tak berizin jika terus dilangsungkan. “Kalau mereka demo lagi besok, kami tak segan akan membubarkan demo tersebut,”tegasnya.

 

Sebelumnya diberitakan, pimpin aksi ilegal (tak berizin) menuntut Polrestabes segera SP3 kasus yang menjerat, suaminya, LS yang kini jadi buronan Polrestabes Medan. Padahal, sebelumnya, Tionia Br Sihotang tak pernah menghadiri panggilan penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

 

Selain itu, demo yang digelar di beberapa titik ini dinilai menyalahi aturan karena menggelar aksi di lokasi privat. Massa aksi yang menggunakan angkutan umum tak sesuai trayek ini, menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Medan seperti yang dikeluhkan para pengguna jalan. *(Tim)*

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengembalian Uang Hasil Pungli dan Korupsi Tidak Menghapus Tuntutan Pidana, Apa Pun Dalilnya

    Pengembalian Uang Hasil Pungli dan Korupsi Tidak Menghapus Tuntutan Pidana, Apa Pun Dalilnya

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Khairil
    • visibility 81
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Tamiang – Pengembalian uang yang diduga berasal dari praktik pungutan liar (pungli) terhadap korban bencana hidrometeorologi di Kampung Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda , Kabupaten Aceh Tamiang, tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana yang telah terjadi. Jum’at (17/7). Kasus dugaan pungli ini mencuat setelah perangkat Kampung (Desa) Alur Mentawak mengembalikan uang kepada […]

  • Pastikan Tepat Sasaran, Pemko Langsa Turun Langsung Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Pastikan Tepat Sasaran, Pemko Langsa Turun Langsung Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Kota Langsa (Aceh)  – Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) melakukan monitoring penyaluran dan peredaran pupuk serta pestisida di sejumlah kios pengecer di wilayah Kota Langsa, Selasa (17/11/2026). Kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Langsa yang dibuka oleh Plt. Kepala DPPKP Kota […]

  • Dari Pangadakkang hingga LP3 Atlantara: Badko HMI Sulsel Mencari Wajah Baru Pendidikan

    Dari Pangadakkang hingga LP3 Atlantara: Badko HMI Sulsel Mencari Wajah Baru Pendidikan

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 138
    • 0Komentar

    SergapKiminal.Com | MAKASSAR 07 Oktober 2026 – Rembuk Pendidikan Jilid I Badko HMI Sulawesi Selatan tidak berakhir di ruang diskusi. Di hadapan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, forum yang diikuti sekitar 400 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar itu mendorong lahirnya Lembaga Pemantau dan Pemerhati Pendidikan (LP3) Atlantara. Rembuk Pendidikan digelar di Ballroom Teater […]

  • Polda Aceh PTDH Anggota Polres Aceh Selatan yang Terlibat Dugaan Perampokan Toko Emas

    Polda Aceh PTDH Anggota Polres Aceh Selatan yang Terlibat Dugaan Perampokan Toko Emas

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 91
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |Banda Aceh – Polda Aceh menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu MZ, Polres Aceh Selatan, setelah Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela dalam sidang etik yang digelar di Ruang Sidang Bidpropam Polda Aceh, Selasa (28/7/2026). Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan putusan […]

  • Belum 24 Jam, Tim URC Sat Reskrim Polres Bener Meriah Ringkus Spesialis Pembobol Rumah Kosong

    Belum 24 Jam, Tim URC Sat Reskrim Polres Bener Meriah Ringkus Spesialis Pembobol Rumah Kosong

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Bener Meriah – Gerak cepat Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Sat Reskrim Polres Bener Meriah kembali membuahkan hasil. Belum genap 24 jam sejak laporan diterima, polisi berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pencurian yang menyasar rumah warga saat ditinggalkan pemiliknya. Terduga pelaku berinisial MP (27), warga Kecamatan Bener Kelipah, diamankan Tim URC Sat Reskrim […]

  • AMPAS: Jangan Persulit Masyarakat, Bupati Diminta Evaluasi Kepala Disdukcapil

    AMPAS: Jangan Persulit Masyarakat, Bupati Diminta Evaluasi Kepala Disdukcapil

    • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
    • account_circle Irwan,S
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Aceh Singkil, SergapKriminal.Com – Banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Singkil mendapat sorotan serius dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pemerhati Aceh Singkil (AMPAS). AMPAS mendesak Bupati Aceh Singkil agar mengambil sikap tegas dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Disdukcapil. Bahkan, jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas […]

expand_less