Breaking News
light_mode
Tags

Partai Politik Dinilai Hanya Perpanjangan Tangan Pusat, Bukan Wakil Rakyat Aceh

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
  • visibility 123
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) — Pertanyaan besar kini menggema di seantero Tanah Rencong: untuk apa sebenarnya rakyat Aceh memilih para wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun di tingkat daerah? Jika setiap persoalan yang menyangkut hajat hidup dan kekayaan Aceh justru dibiarkan begitu saja tanpa perlawanan yang berarti, lalu apa gunanya kehadiran mereka di lembaga wakil rakyat?

 

Satu hal yang semakin terang benderang terlihat: partai politik yang seharusnya menjadi wadah memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh, justru lebih tampak berperan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Bukan untuk memperjuangkan hak-hak Aceh, melainkan untuk menindas dan menzalimi rakyat sendiri demi kepentingan kekuasaan di Jakarta.

 

Fungsi utama keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sejatinya adalah melakukan pengawasan, mengontrol setiap kebijakan dan kinerja pemerintahan pusat yang menyangkut wilayah Aceh. Termasuk menjaga agar kekayaan alam tanah ini tidak diambil seenaknya tanpa memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

 

Namun lihatlah kenyataan yang terjadi saat ini. Kasus Blok Andaman, di mana minyak dan gas bumi Aceh disedot lewat pipa penyaluran yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga kerugian jatuh kepada pihak Aceh, tampaknya belum menyentuh kesadaran para wakil rakyat. Di mana suara lantang mereka? Di mana pembelaan mereka terhadap kekayaan rakyat yang lari begitu saja? Hening dan sepi, seolah-olah tidak ada yang terjadi.

Menyikapi hal tersebut, Aktivis LSM Bungong Lam Jaroe (BLJ), Muhammad Ali C, JB, menyampaikan pandangannya dengan tegas.

“Atas nama kesadaran dan keadilan, kami nyatakan: partai politik itu sejatinya hanyalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang bertugas menindas dan menzalimi rakyat Aceh. Mereka tidak menjadi wakil rakyat di sana, melainkan menjadi wakil kepentingan pusat yang mengabaikan hak-hak rakyat yang telah memilih mereka,” tegas Muhammad Ali.

Pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Aceh agar semakin kritis melihat dinamika politik yang berjalan, dan mempertanyakan kembali kesetiaan para wakil rakyat yang telah dipilih. Apakah mereka benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat Aceh, atau sekadar menjadi alat yang dikendalikan dari jauh? Hanya masyarakat Aceh yang dapat menjawab.

(Team-Red)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ramces Pandiangan Soroti Pembongkaran Rumah di Rugemuk: Kalau Hutan Lindung, Siapa Berwenang

    Ramces Pandiangan Soroti Pembongkaran Rumah di Rugemuk: Kalau Hutan Lindung, Siapa Berwenang

    • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 46
    • 0Komentar

    DELISERDANG – SergapKriminal.com 11 September 2026. Kuasa hukum Abdul Rahim alias Sadek Jokowi, Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., mempertanyakan dasar hukum pembongkaran rumah kliennya di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deli Serdang.   Bermula saat Dr Ramces Pandiangan SH . MH mempertanyakan perihal keterlibatan […]

  • Afdhal Desak Kapolda Sulsel Usut Tuntas Kasus Bea Cukai, Minta Ditreskrimsus Turun Tangan

    Afdhal Desak Kapolda Sulsel Usut Tuntas Kasus Bea Cukai, Minta Ditreskrimsus Turun Tangan

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 123
    • 0Komentar

    SergapKrininal.Com | Makassar — Aliansi Pemuda Sulawesi Selatan mendesak Kapolda Sulawesi Selatan segera memberikan atensi terhadap persoalan yang berkaitan dengan Bea Cukai. Mereka meminta dugaan pelanggaran yang muncul diperiksa secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Desakan itu disampaikan Afdhal, perwakilan Aliansi Pemuda Sulawesi Selatan. Menurut dia, persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan berlarut apabila terdapat […]

  • Wali Kota Langsa Tinjau Langsung Proses Penyaluran Jadup dan Sapa Warga di Lokasi

    Wali Kota Langsa Tinjau Langsung Proses Penyaluran Jadup dan Sapa Warga di Lokasi

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 275
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) 24/9/2026 – Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, SE, meninjau langsung pelaksanaan penyaluran Bantuan Jatah Hidup (Jadup) Tahap II Termin Kedua di Kantor Pos Indonesia Cabang Langsa, Kamis (24/9/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berjalan tertib, lancar, dan masyarakat penerima dapat memperoleh haknya sesuai […]

  • Tiga Pilar kelurahan Bontoduri Satukan Langkah, Perkuat Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Tamalate

    Tiga Pilar kelurahan Bontoduri Satukan Langkah, Perkuat Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Tamalate

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 92
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Sergapkriminal. Com.  Sinergitas Tiga Pilar bersama tokoh masyarakat dan pengurus wilayah terus diperkuat untuk menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui Forum Diskusi Kamtibmas di kantor kelurahan Bontoduri, Jalan Daeng tata 1 nomor 05 kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate kota Makassar, Jumat (28/08/2026).   Kegiatan yang dimulai kamis malam pukul 22.00 wita […]

  • Muallem-Dek Fadh Desak Pusat Tak Berlarut larut Selesaikan Dana Otsus dan Bendera Aceh

    Muallem-Dek Fadh Desak Pusat Tak Berlarut larut Selesaikan Dana Otsus dan Bendera Aceh

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 166
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Barat. 2/11/2026 Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah (Dek Fadh) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin, 2/11/2026. Pertemuan tingkat tinggi ini fokus membahas evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), kepastian status tanah wakaf Lapangan […]

  • GERIMIS Aceh Tolak Keras Rencana Pengalihan Pengelolaan MBG ke Sekolah dan Skema Tunai

    GERIMIS Aceh Tolak Keras Rencana Pengalihan Pengelolaan MBG ke Sekolah dan Skema Tunai

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Aceh Singkil | Sergap Kriminal.Com – Komite Pusat Gerakan Rakyat Miskin Indonesia (Gerimis) Daerah Aceh melayangkan surat pernyataan sikap tegas kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Senin 14 September 2026. Organisasi ini menolak keras rencana teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang wacananya akan diserahkan kepada pihak sekolah atau disalurkan dalam bentuk tunai […]

expand_less