Breaking News
light_mode
Tags

Nekad serobot lahan : pasutri di laporkan ke poldasu

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
  • visibility 55
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Medan,- Sergapkriminal. Com

Indra Bangsawan Harahap ahli waris Almarhum Abd Halim Harahap, pemilik lahan seluas kurang lebih 15 hektare (Ha) yang berada di wilayah Gunung Tua Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara melaporkan pasangan suami-istri (Pasutri), RLS dan JH atas dugaan penguasaan tanpa hak, klaim

sepihak, pengkaplingan, serta dugaan transaksi atas sejumlah bidang tanah yang menurut pihak ahli waris merupakan bagian dari harta warisan keluarga dengan luas keseluruhan kurang lebih 15 Ha. Dalam laporan yang teregister dengan Nomor:STTLP/B/1394/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 21 Agustus 2026 kedua terlapor dilaporkan atas dugaan tindak pidana memaksa masuk menetap tanpa hak di properti orang lain dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun sesuai dengan Pasal 257 Undang-Undang No.1 tahun 2023 Tentang KUHP Baru, serta Pasal 502 Undang-Undang No.1 tahun 2023 Tentang KUHP Baru tentang Penipuan atau Perbuatan Curang terkait hak atas tanah (Penyerobotan Tanah) dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara, serta Pasal 6 Perppu No.51

tahun 1950 yang mengatur tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 bulan penjara.

 

Lebih jauh, persoalan ini bermuasal, adanya salah satu objek dari tanah seluas lebih kurang 15 Ha tersebut yang berdiri sebuah rumah permanen yang sebelumnya merupakan rumah panggung milik almarhum Abd Halim Harahap dan saat ini rumah permanen tersebut di tempati dan dikuasai oleh kedua terlapor, RLS dan JH.

 

Atas persoalan ini, salah seorang ahli waris dari almarhum Abd.Halim Harahap yang bernama, Indra Bangsawan Harahap, pada tanggal 21 Agustus 2026 telah melaporkan kedua terlapo ke SPKT Poldasu.

 

Berdasarkan dokumen yang dimiliki keluarga, salah satu dasar penting penguasaan dan pembagian

harta pusaka adalah Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 10 Juni 1977, yang membagi sejumlah bidang tanah antara almarhum Abd. Halim Harahap dan pihak keluarga lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, sebagian hak tersebut juga dituangkan dalam dokumen pembagian warisan tahun 1989.

 

Menurut pihak ahli waris, terdapat sejumlah lokasi yang saat ini telah dikuasai, dimanfaatkan, dibangun, bahkan diduga di kapling atau dipasarkan kepada pihak lain, padahal menurut dokumen keluarga bidang tanah tersebut masih merupakan bagian dari hak almarhum Abd. Halim Harahap dan para ahli warisnya.

 

Objek yang dipersoalkan antara lain berada di kawasan: Tanah di kanan Jalan Gunung Tua–Langga Payung, Kawasan Gomburan Besar, Kawasan lereng Tor Siboru Tompul, sejumlah bidang lain yang menurut ahli waris merupakan bagian dari pembagian harta pusaka

keluarga.

 

Tim hukum ahli waris juga mencatat adanya dugaan penguasaan tanpa hak, penjualan sepihak, dan pengkaplingan tanpa persetujuan ahli waris.

Pihak ahli waris menegaskan bahwa klaim tersebut tidak semata-mata didasarkan pada penguasaan

fisik tanah, tetapi didukung oleh sejumlah dokumen historis, antara lain, Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 10 Juni 1977 , Akta Pembagian Harta Warisan tahun 1989, Surat pembatalan terhadap pernyataan tahun 2004 yang disampaikan pada tahun 2017, Surat-surat jual beli dan dokumen pendukung lainnya dan saksi keluarga, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang mengetahui sejarah tanah.

 

Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya ahli waris untuk mempertahankan hak mereka dan meminta adanya kejelasan mengenai status hukum seluruh objek tanah yang

dipersoalkan.

 

Tim hukum ahli waris dari Law Firm Indra Tan & Partners, menilai setiap pihak yang mengklaim kepemilikan harus dapat menunjukkan dasar hak yang sah, asal-usul tanah, dokumen

peralihan, serta persetujuan pihak-pihak yang secara hukum berhak atas tanah tersebut. Apabila benar terdapat penguasaan, pengalihan, penjualan, atau pengkaplingan atas tanah milik

pihak lain tanpa dasar hak yang sah, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana, bergantung pada fakta dan hasil pembuktian.

 

“Dalam materi hukum, persoalan tersebut antara lain dianalisis dari kemungkinan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Untuk menghindari semakin luasnya sengketa dan kemungkinan berpindahnya objek kepada pihak ketiga, ahli waris meminta agar dilakukan, pertama, pemeriksaan dan verifikasi status seluruh bidang tanah pada Badan Pertanahan Nasional

(BPN),”jelas Indra Tan di dampingi Dr Khomaini,SE, SH, MH dan Ayu Noveritasari Limbong, SH, MH serta Debreri Irfansyah Sembiring, SH, MH.

 

Sementara, Dr Khomaini, SE, SH, MH menambahkan pihaknya harapkan pemetaan dan pengukuran ulang terhadap seluruh objek yang dipersoalkan agar batas, luas, dan letaknya dapat dipastikan secara objektif. Kemudian penelusuran terhadap setiap dokumen peralihan, sertifikat, akta, surat jual beli, maupun dokumen lainnya yang digunakan oleh pihak-pihak yang mengklaim tanah tersebut.

 

Sementara itu Ayu Limbong, SH, MH, meminta semua pihak menghentikan sementara segala bentuk transaksi, pengkaplingan atau pembangunan pada objek yang masih dalam perselisihan sampai terdapat kepastian hukum. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran hukum, pihak ahli waris akan mempertimbangkan langkah hukum melalui somasi, mediasi, gugatan perdata, maupun laporan pidana sesuai hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia.

 

“Kami menginginkan persoalan ini dibuka secara terang, objektif, dan berdasarkan dokumen serta

batas tanah yang sebenarnya. Bila ada pihak yang merasa memiliki hak, silakan dibuktikan melalui mekanisme hukum. Jangan ada klaim sepihak, jangan ada penguasaan sepihak, dan jangan ada

transaksi terhadap tanah yang statusnya masih diperselisihkan,”ungkapnya. *(Tim)*

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cegah Pencemaran Lingkungan, PT. SMM Bekerja Sama Dengan Pabrik dan Kontraktor Kelola Limbah Ban Tokoh Pemuda Bungku Beri Apresiasi

    Cegah Pencemaran Lingkungan, PT. SMM Bekerja Sama Dengan Pabrik dan Kontraktor Kelola Limbah Ban Tokoh Pemuda Bungku Beri Apresiasi

    • calendar_month Minggu, 25 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Sulteng – Sergapkriminal.Com. 25 OKTOBER 2026, Tokoh Pemuda Bungku, Ardiansyah Emba, menyampaikan dukungannya terhadap langkah yang diambil PT. Sarita Mitra Mulia (SMM) dalam menangani limbah ban di wilayah Bungku, Sulawesi Tengah. PT. SMM bekerja sama dengan berbagai pabrik dan kontraktor untuk mengeluarkan dan mengelola limbah ban dari kawasan industri maupun area pertambangan. Kegiatan ini dinilai […]

  • Kejam & Bangkang Negara! DPC KCBI Deli Serdang Tuntut Cabut Izin & Tutup PT ES Hupindo Jika Abaikan Pesangon Karyawan Meninggal

    Kejam & Bangkang Negara! DPC KCBI Deli Serdang Tuntut Cabut Izin & Tutup PT ES Hupindo Jika Abaikan Pesangon Karyawan Meninggal

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 343
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Deli Serdang – DPC LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Deli Serdang mengecam keras Direktur PT ES Hupindo yang dinilai membangkang terhadap Surat Anjuran resmi Disnaker Provinsi Sumatera Utara dan menzalimi ahli waris karyawan yang meninggal dunia. DPC LSM KCBI menilai Direktur PT ES Hupindo tidak layak beroperasi di wilayah hukum NKRI jika […]

  • Peduli Warga Terdampak Bencana, Bhayangkari Aceh Tengah Hadirkan Bansos Huntara Linge

    Peduli Warga Terdampak Bencana, Bhayangkari Aceh Tengah Hadirkan Bansos Huntara Linge

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 82
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Tengah – Warga terdampak bencana yang masih bertahan di hunian sementara (huntara) di Kecamatan Linge, Aceh Tengah, mendapat perhatian dari Bhayangkari Cabang Aceh Tengah. Bantuan sosial disalurkan langsung kepada warga sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan selama menjalani masa pemulihan pascabencana. Kegiatan tersebut berlangsung di Huntara Kampung Umang dan Kampung Penarun, Kecamatan Linge, […]

  • HUT Kedua DePA-RI, Saatnya Advokat Bersatu dan Bergerak Untuk Keadilan

    HUT Kedua DePA-RI, Saatnya Advokat Bersatu dan Bergerak Untuk Keadilan

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 45
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | JAKARTA – Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) memperingati hari ulang tahunnya yang kedua di Satrio Tower, Kawasan Kuningan Jakarta dengan mengusung semangat persatuan advokat/organisasi advokat, pengabdian dan penguatan advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan.   Peringatan HUT yang kedua dihadiri oleh para pimpinan serta ketua Dewan Pimpinan Daerah […]

  • Rabu Berkah, Polres Aceh Tengah Ajak Warga Perkuat Silaturahmi dan Aktifkan Kembali Satkamling

    Rabu Berkah, Polres Aceh Tengah Ajak Warga Perkuat Silaturahmi dan Aktifkan Kembali Satkamling

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 101
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Tengah – Polres Aceh Tengah terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan Shubuh Berkah yang digelar bersama IAIN Takengon dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Aceh Tengah di Masjid Ar-Rahmah, Kampung Umang Cucut, Kecamatan Bebesen, Rabu (5/8/2026). Dalam kegiatan yang mengusung tema “Rabu Berkah” tersebut, Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq, S.I.K., M.H. […]

  • Pemerintah Kota Langsa Terima Bantuan Jadup dan Bufferstock Logistik Dari Kemensos RI

    Pemerintah Kota Langsa Terima Bantuan Jadup dan Bufferstock Logistik Dari Kemensos RI

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 246
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh)  – Pemerintah Kota Langsa menerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan bufferstock logistik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI, Masriani Mansyur, SE, MM, dan diterima langsung oleh Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, SE, […]

expand_less