Breaking News
light_mode
Tags

Dugaan Aktivitas Pertambangan Ilegal Kini Menjadi Sorotan Serius

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
  • visibility 164
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | MAGELANG – Aktivitas dugaan pertambangan ilegal di wilayah Magelang kini menjadi sorotan serius. Bareskrim Polri disebut telah melakukan tindakan penegakan hukum dengan mengamankan lima alat berat yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.

Di tengah operasi penindakan tersebut, nama Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, turut menjadi perhatian setelah berada di kawasan Borobudur, Magelang, untuk memantau langsung berbagai persoalan yang berkembang, termasuk dugaan praktik pertambangan tanpa izin.

Agus Flores menegaskan, tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum dengan mengatasnamakan kedekatan dengan pejabat, aparat, maupun membawa-bawa nama oknum jenderal.

“Negara ini negara hukum. Jangan ada yang merasa kuat, kebal, atau aman hanya karena membawa nama beck up jenderal. Kalau terbukti melanggar hukum, tetap harus diproses,” tegas Agus Flores.

Penindakan terhadap lima alat berat tersebut menjadi perhatian publik. Namun Agus Flores meminta agar aparat penegak hukum tidak berhenti hanya pada penyitaan alat berat atau pemeriksaan terhadap pekerja di lapangan.

Menurutnya, proses hukum harus menelusuri secara menyeluruh siapa pihak yang diduga berada di balik aktivitas tersebut.

Mulai dari pemilik modal, pemilik alat, pengelola tambang hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan harus diperiksa secara profesional dan objektif.

“Jangan hanya pemain lapangan. Kalau ingin memberantas tambang ilegal, bongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa pemodalnya, siapa pengendalinya dan siapa yang selama ini diduga berada di belakangnya,” ujar Agus Flores.

LGI Disebut Masih Dalam Pendalaman

Selain penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut, informasi yang berkembang menyebutkan adanya pihak berinisial atau disebut LGI yang masih dalam proses pendalaman oleh aparat.

Agus Flores meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dan tidak melakukan penghakiman sebelum adanya hasil penyidikan yang sah.

Namun demikian, ia menekankan bahwa proses hukum harus berjalan transparan dan tidak boleh tebang pilih.

Nama Jenderal Jangan Dijadikan Tameng

Agus Flores secara khusus menyoroti fenomena pihak-pihak tertentu yang diduga kerap menggunakan nama pejabat atau aparat sebagai tameng untuk menciptakan kesan memiliki kekuatan dan perlindungan.

Menurutnya, membawa-bawa nama seorang jenderal bukan alasan untuk menghentikan proses hukum.

“Kalau ada yang menggunakan nama oknum jenderal untuk menakut-nakuti atau menghambat penegakan hukum, itu justru harus dibuktikan. Jangan sampai nama institusi atau pejabat dicatut untuk melindungi kepentingan pribadi,” tegasnya.

Publik Menunggu Bongkar Sampai Aktor Utama

Kasus dugaan tambang ilegal di Magelang kini menjadi perhatian serius. Penindakan terhadap lima alat berat menjadi pintu awal untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.

Agus Flores memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta aparat tidak berhenti pada pelaku kecil.

“Tangkap bukan hanya alatnya. Bongkar siapa pemiliknya, siapa pemodalnya, siapa yang mengendalikan dan kalau benar ada yang mencatut nama jenderal, ungkap semuanya. Hukum tidak boleh kalah oleh nama besar,” pungkas Agus Flores.

Kini publik menunggu langkah lanjutan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan tambang ilegal di Magelang.

Sebab bagi Agus Flores, satu hal harus jelas: membawa-bawa nama ‘beck up jenderal’ bukan tiket untuk menjadi kebal hukum.

. Bareskrim Polri disebut telah melakukan tindakan penegakan hukum dengan mengamankan lima alat berat yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.

Di tengah operasi penindakan tersebut, nama Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, turut menjadi perhatian setelah berada di kawasan Borobudur, Magelang, untuk memantau langsung berbagai persoalan yang berkembang, termasuk dugaan praktik pertambangan tanpa izin.

Agus Flores menegaskan, tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum dengan mengatasnamakan kedekatan dengan pejabat, aparat, maupun membawa-bawa nama oknum jenderal.

“Negara ini negara hukum. Jangan ada yang merasa kuat, kebal, atau aman hanya karena membawa nama beck up jenderal. Kalau terbukti melanggar hukum, tetap harus diproses,” tegas Agus Flores.

Penindakan terhadap lima alat berat tersebut menjadi perhatian publik. Namun Agus Flores meminta agar aparat penegak hukum tidak berhenti hanya pada penyitaan alat berat atau pemeriksaan terhadap pekerja di lapangan.

Menurutnya, proses hukum harus menelusuri secara menyeluruh siapa pihak yang diduga berada di balik aktivitas tersebut.

Mulai dari pemilik modal, pemilik alat, pengelola tambang hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan harus diperiksa secara profesional dan objektif.

“Jangan hanya pemain lapangan. Kalau ingin memberantas tambang ilegal, bongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa pemodalnya, siapa pengendalinya dan siapa yang selama ini diduga berada di belakangnya,” ujar Agus Flores.

LGI Disebut Masih Dalam Pendalaman

Selain penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut, informasi yang berkembang menyebutkan adanya pihak berinisial atau disebut LGI yang masih dalam proses pendalaman oleh aparat.

Agus Flores meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dan tidak melakukan penghakiman sebelum adanya hasil penyidikan yang sah.

Namun demikian, ia menekankan bahwa proses hukum harus berjalan transparan dan tidak boleh tebang pilih.

Nama Jenderal Jangan Dijadikan Tameng

Agus Flores secara khusus menyoroti fenomena pihak-pihak tertentu yang diduga kerap menggunakan nama pejabat atau aparat sebagai tameng untuk menciptakan kesan memiliki kekuatan dan perlindungan.

Menurutnya, membawa-bawa nama seorang jenderal bukan alasan untuk menghentikan proses hukum.

“Kalau ada yang menggunakan nama oknum jenderal untuk menakut-nakuti atau menghambat penegakan hukum, itu justru harus dibuktikan. Jangan sampai nama institusi atau pejabat dicatut untuk melindungi kepentingan pribadi,” tegasnya.

Publik Menunggu Bongkar Sampai Aktor Utama

Kasus dugaan tambang ilegal di Magelang kini menjadi perhatian serius. Penindakan terhadap lima alat berat menjadi pintu awal untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.

Agus Flores memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta aparat tidak berhenti pada pelaku kecil.

“Tangkap bukan hanya alatnya. Bongkar siapa pemiliknya, siapa pemodalnya, siapa yang mengendalikan dan kalau benar ada yang mencatut nama jenderal, ungkap semuanya. Hukum tidak boleh kalah oleh nama besar,” pungkas Agus Flores.

Kini publik menunggu langkah lanjutan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan tambang ilegal di Magelang.

Sebab bagi Agus Flores, satu hal harus jelas: membawa-bawa nama ‘beck up jenderal’ bukan tiket untuk menjadi kebal hukum.#

(Red)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perwakilan Negara ASEAN Siap Hadiri Promosi Budaya dan Pariwisata Sultra “Mangkasara’ Molulo 2026” di Pantai Losari

    Perwakilan Negara ASEAN Siap Hadiri Promosi Budaya dan Pariwisata Sultra “Mangkasara’ Molulo 2026” di Pantai Losari

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Makassar, – Sergapkriminal.Com Perwakilan negara-negara anggota ASEAN dipastikan siap menghadiri ajang Promosi Budaya dan Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra) yang bertajuk “Mangkasara’ Molulo 2026”. Kegiatan kolaborasi budaya berskala internasional ini dijadwalkan berlangsung di ikon pariwisata Kota Makassar, yakni Anjungan Pantai Losari.   Sejumlah delegasi asing yang terkonfirmasi hadir merupakan lembaga-lembaga kebudayaan dari negara tetangga seperti Malaysia, […]

  • Proyek Jalan Amohalo Rp 4,82 Miliar Diduga Asal Jadi,CEO EIMPI (IDS) Desak Kejati Sultra Periksa CV. Kamila Jaya

    Proyek Jalan Amohalo Rp 4,82 Miliar Diduga Asal Jadi,CEO EIMPI (IDS) Desak Kejati Sultra Periksa CV. Kamila Jaya

    • calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 195
    • 0Komentar

    KENDARI – Sergapkriminal. Com.  East Indonesia Malaca Project Institute secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara untuk segera turun tangan memanggil dan memeriksa CV. Kamila Jaya selaku kontraktor pelaksana serta CV. Teknika Damayasa selaku konsultan pengawas terkait dugaan kuat penyimpangan teknis dan buruknya kualitas pekerjaan pada proyek Peningkatan Jalan Amohalo di Kota Kendari.   […]

  • Tegaskan Musda Sah dan Sesuai Aturan, PK Golkar bandar baro: “Ketua Baru Lahir Murni dari Aspirasi Kecamatan”

    Tegaskan Musda Sah dan Sesuai Aturan, PK Golkar bandar baro: “Ketua Baru Lahir Murni dari Aspirasi Kecamatan”

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Aceh Utara —SergapKriminal.Com – Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan bandar baro, Aceh Utara angkat suara menanggapi pemberitaan terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Aceh Utara. Langkah ini diambil demi menyuarakan fakta yang sebenarnya dari kacamata pemegang hak suara di tingkat basis.   Ketua PK Partai Golkar Kecamatan bandar baro menegaskan bahwa […]

  • Bantuan CSR PT. Mifa Bersaudara Diduga Tak Sesuai Kebutuhan Nelayan, Kelompok Lumba-Lumba Putih Kembalikan ke Kantor Perusahaan

    Bantuan CSR PT. Mifa Bersaudara Diduga Tak Sesuai Kebutuhan Nelayan, Kelompok Lumba-Lumba Putih Kembalikan ke Kantor Perusahaan

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Nelayan : Kami Menunggu Lebih dari Setahun, Tapih Pada saat Bantuan yang Datang Justru Tak Sesuai Kebutuhan Nelayan “ SergapKriminal.Com | ACEH BARAT  Selasa, 29/9/2026 – Program bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Mifa Bersaudara untuk Kelompok Nelayan Lumba-Lumba Putih Desa Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, menuai protes keras dari sejumlah anggota […]

  • Wakapolres Aceh Timur Periksa Senjata Dinas Jajaran Polsek

    Wakapolres Aceh Timur Periksa Senjata Dinas Jajaran Polsek

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 101
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Timur – Wakapolres Aceh Timur Periksa Senjata Dinas Jajaran Polsek, Tekankan Disiplin sebagai Bentuk Tanggung Jawab Disiplin dalam penggunaan senjata api dinas menjadi salah satu tolok ukur profesionalisme anggota Polri. Berangkat dari prinsip itu, Wakapolres Aceh Timur Kompol H. Abdul Muin, S.H., M.M., dengan didampingi Kabagren Kompol Teguh Budi Yano, S.H., Kabaglog […]

  • Bupati Aceh Singki Serahkan Bantuan Pendidikan Kepada 688 Mahasiswa, Alokasikan Anggaran Rp 800 Juta 

    Bupati Aceh Singki Serahkan Bantuan Pendidikan Kepada 688 Mahasiswa, Alokasikan Anggaran Rp 800 Juta 

    • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Aceh Singkil |  SergapKriminal.Com Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, SH, menyerahkan bantuan biaya pendidikan kepada 688 mahasiswa jenjang D-III, D-IV, S-1, S-2 dan S-3, baik dalam maupun luar negeri, Tahun Anggaran 2026. Penyerahan berlangsung di Operation Room (Op-Room) Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (17/11/2026).   Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekda Aceh Singkil H. […]

expand_less