Breaking News
light_mode
Tags

PROYEK PASAR PALOH IGEUH RP2,07 MILIAR DI UJUNG WAKTU KONTRAK: ATAP BELUM TERPASANG, PUBLIK MINTA PPK BUKA PROGRES

  • account_circle Muhammad
  • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
  • visibility 95
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

SergapKriminalCom, ACEH UTARA — Proyek lanjutan pembangunan Pasar Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, yang menelan anggaran Rp2.073.026.900, kini menjadi sorotan. Masa pelaksanaan tinggal menghitung hari, sementara berdasarkan pantauan/informasi lapangan, bagian atap bangunan disebut belum terpasang,Selasa(8/9/2026).

Proyek tersebut bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2026, dengan pelaksana CV Fata Putra Jaya dan pengawas CV Optimis Desing.

Berdasarkan data yang diperoleh, SPMK diterbitkan pada 24 April 2026, dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender.

Artinya, batas waktu pelaksanaan pekerjaan berada pada sekitar September 2026, sesuai mekanisme penghitungan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.

Persoalannya, ketika tenggat pelaksanaan semakin dekat, kondisi fisik pekerjaan di lapangan justru memunculkan pertanyaan serius.

Mengapa pekerjaan yang bernilai lebih dari Rp2 miliar tersebut belum menunjukkan progres yang secara kasatmata meyakinkan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu?

Lebih khusus lagi, benarkah bagian atap pasar hingga awal September 2026 belum terpasang?

Jika benar, publik tentu berhak mengetahui berapa sebenarnya persentase progres pekerjaan saat ini.

Rp2,07 MILIAR BUKAN ANGKA KECIL

Anggaran sebesar Rp2.073.026.900 merupakan uang publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa pekerjaan sedang berjalan.

 

Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang lebih konkret:

Berapa persen progres fisik aktual?

Berapa persen progres keuangan?

Berapa persen progres yang seharusnya menurut kurva-S?

Apakah terjadi deviasi?

Apakah penyedia telah menerima teguran?

Apakah PPK telah melakukan evaluasi?

Apakah ada kendala teknis?

Apakah terdapat perubahan pekerjaan atau adendum?

Dan yang paling penting: apakah pekerjaan dapat selesai sesuai masa kontrak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan karena pekerjaan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan.

PPK JANGAN HANYA MENUNGGU TENGGAT KONTRAK

Dalam kondisi progres yang dipertanyakan, perhatian publik tidak hanya tertuju kepada kontraktor.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga memiliki peran penting dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kontrak.

Apabila terdapat keterlambatan, harus ada langkah pengendalian sesuai ketentuan kontrak dan peraturan pengadaan pemerintah.

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih berlaku. Regulasi tersebut mengatur antara lain mengenai sanksi terhadap penyedia dan denda keterlambatan.

Bahkan, ketentuan tersebut menetapkan bahwa denda keterlambatan dalam kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Namun, penerapan denda tentunya harus didasarkan pada kondisi dan ketentuan kontrak yang sebenarnya, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.

Karena itu, publik meminta PPK menjelaskan secara terbuka kondisi proyek tersebut.

JANGAN SAMPAI KEJAR TAYANG MENGORBANKAN MUTU

Persoalan proyek bukan hanya soal selesai atau tidak selesai.

Mutu pekerjaan jauh lebih penting.

Jangan sampai karena masa kontrak hampir berakhir, pekerjaan kemudian dikebut sedemikian rupa sehingga mengabaikan kualitas konstruksi.

Pemasangan atap, struktur bangunan, pekerjaan lantai, dinding, instalasi, drainase maupun komponen lainnya harus sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, volume dan standar mutu yang ditentukan dalam kontrak.

Sebab bangunan pasar tersebut nantinya akan digunakan masyarakat.

Jangan sampai proyek selesai secara administratif tetapi kemudian menimbulkan persoalan kualitas di kemudian hari.

MEDIA MEMINTA JAWABAN, BUKAN SEKADAR ALASAN

Atas kondisi tersebut, redaksi meminta pihak-pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka:

Kepada PPK:

Berapa progres fisik proyek per 8 September 2026?

Berapa progres keuangan?

Berapa target progres berdasarkan kurva-S?

Apakah terjadi keterlambatan?

Jika terjadi deviasi, apa penyebabnya?

Apakah kontraktor sudah diberikan teguran?

Apakah telah dilakukan rapat evaluasi?

Apakah ada adendum kontrak?

Bagaimana strategi penyelesaian pekerjaan sampai batas akhir kontrak?

Kepada CV Fata Putra Jaya:

Mengapa progres pekerjaan terlihat belum mencapai target?

Apa kendala utama pekerjaan?

Berapa progres aktual saat ini?

Apakah perusahaan menjamin pekerjaan selesai sesuai kontrak?

Jika tidak selesai tepat waktu, apakah perusahaan siap mengikuti konsekuensi sesuai kontrak dan peraturan?

Kepada CV Optimis Desing selaku pengawas:

Bagaimana hasil pengawasan terhadap progres pekerjaan?

Apakah progres aktual sesuai jadwal?

Apakah terdapat deviasi?

Apakah pengawas telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada PPK?

Apakah pekerjaan yang sudah dilaksanakan telah sesuai spesifikasi teknis?

Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara:

Apakah Pemkab Aceh Utara memastikan proyek bernilai Rp2,07 miliar tersebut selesai sesuai kontrak, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat?

PERS PUNYA HAK MENGAWASI UANG PUBLIK

Pemberitaan mengenai proyek pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan kemerdekaan pers dan hak pers untuk mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pasal 6 juga menempatkan pers dalam fungsi memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Namun, kemerdekaan pers juga harus disertai tanggung jawab jurnalistik.

Karena itu, seluruh informasi mengenai proyek ini harus terus diverifikasi dan pihak pelaksana, pengawas maupun pemerintah daerah diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.

Pemberitaan ini tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana atau korupsi.

Yang dipertanyakan adalah progres pekerjaan, kepatuhan terhadap kontrak, transparansi penggunaan anggaran, dan langkah pemerintah dalam memastikan proyek tersebut selesai sesuai ketentuan.

PUBLIK MENUNGGU TRANSPARANSI

Proyek Pasar Paloh Igeuh bukan sekadar persoalan bangunan.

Di balik nilai kontrak Rp2.073.026.900, terdapat uang publik dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, ketika waktu pelaksanaan semakin mendekati batas akhir sementara bagian atap disebut belum terpasang, pertanyaan publik menjadi sangat sederhana:

Apakah proyek ini mampu selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi kontrak?

Jika jawabannya mampu, tunjukkan progres dan jadwal penyelesaiannya.

Jika terdapat keterlambatan, jelaskan penyebab dan langkah penanganannya.

Jika kontrak dilanggar, terapkan ketentuan sesuai hukum dan kontrak.

Jangan biarkan uang rakyat hanya menghasilkan bangunan yang selesai secara administratif, tetapi bermasalah secara fisik dan kualitas.

Publik berhak tahu.

Media berhak bertanya.

Dan pemerintah wajib memastikan setiap rupiah uang publik dipertanggungjawabkan

(Tim Macan)

  • Penulis: Muhammad

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga APH Tutup Mata dan Telinga Dari Penyerobotan Lahan Garapan hingga Sarang Perjudian Dadu & Sabung Ayam

    Diduga APH Tutup Mata dan Telinga Dari Penyerobotan Lahan Garapan hingga Sarang Perjudian Dadu & Sabung Ayam

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 161
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Deli Serdang (Sumut) — Kawasan tanah garapan di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, diduga kuat telah disulap menjadi “surga” baru bagi para penikmat judi dadu dan sabung ayam. Mirisnya, praktik haram yang memicu kerumunan massa massal ini disinyalir tidak lepas dari campur tangan oknum pengelola berinisial Edy alias Sembiring. Berdasarkan informasi dan […]

  • PW SEMMI Sulsel Sorot Dugaan Penyimpangan Program Aspirasi di Luwu Raya dan Tana Toraja, Desak Kejati Segera Panggil Ex Anggota DPR RI Inisial SB

    PW SEMMI Sulsel Sorot Dugaan Penyimpangan Program Aspirasi di Luwu Raya dan Tana Toraja, Desak Kejati Segera Panggil Ex Anggota DPR RI Inisial SB

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 105
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Makassar — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sulawesi Selatan menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah program aspirasi masyarakat yang bersumber dari anggaran negara, khususnya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan program bedah rumah di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.   Dugaan tersebut mencuat setelah adanya aspirasi dan laporan […]

  • Patroli Perintis Presisi Sat Samapta Hadir di Pusat Keramaian, Perkuat Rasa Aman Masyarakat Lhokseumawe

    Patroli Perintis Presisi Sat Samapta Hadir di Pusat Keramaian, Perkuat Rasa Aman Masyarakat Lhokseumawe

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 72
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | LHOKSEUMAWE (Aceh) – Satuan Samapta Polres Lhokseumawe terus mengoptimalkan kehadiran personel di tengah masyarakat melalui kegiatan Patroli Perintis Presisi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, Kamis (30/7/2026) pagi. Patroli ini menyasar pusat-pusat keramaian, kawasan padat penduduk, serta lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas).   Kegiatan yang dipimpin Kanit Patroli […]

  • Pemilik Tak Tahu Lahannya Beralih, Dugaan Penjualan dan Surat Sporadik Desa Mencuat: Uangnya Mengalir ke Mana?

    Pemilik Tak Tahu Lahannya Beralih, Dugaan Penjualan dan Surat Sporadik Desa Mencuat: Uangnya Mengalir ke Mana?

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Aceh Tamiang, Sergapkriminal.Com. Dugaan peralihan penguasaan lahan tanpa sepengetahuan pemilik mencuat di Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Persoalan ini tidak hanya menyangkut status kepemilikan tanah, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai penerbitan surat sporadik oleh pemerintah desa hingga dugaan aliran uang dari transaksi lahan tersebut.   Berdasarkan penelusuran awak media dan sejumlah dokumen yang diperoleh, […]

  • DePA-RI: Jangan Biarkan Viralitas Menjadi Pengadilan Media Sosial 

    DePA-RI: Jangan Biarkan Viralitas Menjadi Pengadilan Media Sosial 

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 104
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | JAKARTA – Menjelang HUT RI ke-81 Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) punya gawe yakni pengangkatan advokat baru sekaligus HUT ke-2 DePA-RI9 yang diselenggarakan di Summer Day Hotel, Banjarbaru pada Jumat (14-06-2026) Dalam Pidatonya Ketua Umum DePA-RI, TM Luthfi Yazid mengingatkan bahwa derasnya arus informasi di media sosial tidak boleh menggeser prinsip due […]

  • Pohon Sawit Timpa Rumah Warga, Kapolsek Idi Rayeuk Serahkan Bantuan

    Pohon Sawit Timpa Rumah Warga, Kapolsek Idi Rayeuk Serahkan Bantuan

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 81
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Timur — Sebatang pohon sawit tumbang dan menimpa sebagian rumah warga di Dusun Benkrueng, Gampong Bantayan Timu, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Jumat (04/09/2026) sekitar pukul 02.00 WIB. Sehari setelah kejadian, Kapolsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, Polda Aceh, AKP JM Tambunan, S.H. bersama sejumlah personel mendatangi rumah korban,. Kedatangan tersebut didampingi Geuchik Bantayan […]

expand_less