Breaking News
light_mode
Tags

Viralnya Tambang Emas Ilegal Di Lebak : Ketua LSM Laskar NKRI DPW Banten Mendesak APH Tangkap Bos Besarnya Demi Tegaknya Regulasi Bukan Gurandil Yang Mencari Sesuap Nasi.

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
  • visibility 53
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LEBAK, BANTEN – Sergapkriminal. Com

11 September 2026//

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kembali viral di media sosial dan memicu keresahan publik secara meluas. Menanggapi isu krusial tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Laskar NKRI Provinsi Banten angkat bicara dan menuntut ketegasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) agar bertindak adil tanpa tebang pilih.

 

Ketua LSM Laskar NKRI DPW Banten, Sigit Priatna Putra secara terbuka mendesak APH untuk langsung membongkar hulu dari bisnis gelap ini. Pihaknya meminta penegak hukum memfokuskan penindakan pada para bos besar, pemodal, dan aktor intelektual yang meraup keuntungan masif. LSM Laskar NKRI mengingatkan agar negara hadir untuk menegakkan regulasi secara substantif, bukan justru menyudutkan masyarakat kecil atau gurandil yang bertaruh nyawa di lubang tambang demi mencari sesuap nasi untuk bertahan hidup.

 

“Hukum jangan sampai tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang harus dikejar dan diseret ke pengadilan adalah aktor intelektual dan penyokong dana besarnya. Para gurandil di lapangan hanyalah pekerja kecil yang terdesak urusan perut. Jika komitmen menegakkan regulasi itu nyata, bersihkan hulunya dan tangkap bos besarnya!” tegas Ketua LSM Laskar NKRI DPW Banten dalam keterangan resminya, Jumat (11/09/2026).

 

Selain itu bukan hanya tambang emas, namun semua jenis tambang ilegal yang dapat merugikan pendapatan daerah akibat tiadanya izin resmi, aktivitas ilegal berskala besar ini juga memicu kerusakan ekologi yang parah. Oleh sebab itu, LSM Laskar NKRI berkomitmen mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya agar marwah hukum di Provinsi Banten tetap terjaga secara terhormat dan berkeadilan. ” Pungkas Sigit

 

 

Praktik pertambangan emas ilegal di Lebak merupakan pelanggaran berat terhadap rantai regulasi nasional. Untuk menjerat aktor intelektual (bos besar dan penadah), penegak hukum dapat menggunakan instrumen undang-undang terbaru berikut ini:

 

1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

 

Setiap kegiatan penambangan mineral yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah (IUP, IPR, atau IUPK) masuk ke dalam ranah pidana murni.

 

Pasal 158: Mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

 

Pasal 161 (Pasal Khusus Menjerat Cukong/Penadah): Menegaskan sanksi serupa (penjara maksimum 5 tahun dan denda Rp100 miliar) bagi setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan/pemurnian, pengangkutan, atau penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin resmi. Pasal ini menjadi senjata hukum utama APH untuk memenjarakan bos besar yang menampung emas dari gurandil.

 

2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jo. UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja)

 

Proses pemurnian emas ilegal yang kerap menggunakan zat kimia berbahaya seperti merkuri (raksa) dan sianida secara langsung merusak ekosistem tanah dan aliran sungai di Lebak.

 

Pasal 98 ayat (1): Pelaku penambangan yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

 

3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

 

Untuk memutus urat nadi mafia tambang, penegak hukum didorong menerapkan pendekatan follow the money. Karena pertambangan ilegal (illegal mining) dikategorikan sebagai tindak pidana asal (predicate crime), maka seluruh aliran dana hasil kejahatan serta aset tersembunyi milik bos besar dapat disita oleh negara di bawah rezim undang-undang TPPU.

 

HKz

((((Robby.R 07))))

((((081234444427))))

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ATCW Kasus Dana Hibah KIP Aceh Tamiang, Kejaksaan Sebut Berkas yang Dibutuhkan Dari Sekretariat Hanyut 

    ATCW Kasus Dana Hibah KIP Aceh Tamiang, Kejaksaan Sebut Berkas yang Dibutuhkan Dari Sekretariat Hanyut 

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Khairil
    • visibility 160
    • 0Komentar

    SERGAP KRIMINAL.COM | Aceh Tamiang – Koordinator Aceh Tamiang Corruption Watch (ATCW), Edy Arnaldi Harahap, menilai penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dan terkesan berjalan di tempat. Saat ditemui wartawan SERGAP KRIMINAL.COM  di Kantor Redaksi BeritaAktual.Online, Kompleks Terminal Kuala Simpang, Selasa (21/7/2026), Edy Arnaldi […]

  • Nekad serobot lahan : pasutri di laporkan ke poldasu

    Nekad serobot lahan : pasutri di laporkan ke poldasu

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Medan,- Sergapkriminal. Com Indra Bangsawan Harahap ahli waris Almarhum Abd Halim Harahap, pemilik lahan seluas kurang lebih 15 hektare (Ha) yang berada di wilayah Gunung Tua Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara melaporkan pasangan suami-istri (Pasutri), RLS dan JH atas dugaan penguasaan tanpa hak, klaim sepihak, pengkaplingan, serta dugaan transaksi atas […]

  • Mobil Operasional SPPG Malintang, Diduga Sengaja Gunakan Pertalite. Aktivis Bereaksi Keras.

    Mobil Operasional SPPG Malintang, Diduga Sengaja Gunakan Pertalite. Aktivis Bereaksi Keras.

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 73
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Panyabungan (Sumut) – Komitmen profesionalisme dan transparansi program ketahanan pangan nasional kembali dinodai oleh perilaku ugal-ugalan oknum di lapangan. Satu unit armada mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Malintang di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) kepergok tengah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum […]

  • Diduga Tak Sesuai SPEK, Proyek Revitalisasi SDN 6 Tanah Pasir Rp 695 Juta Disorot: Besi Ring Balok Tidak Dicangkang

    Diduga Tak Sesuai SPEK, Proyek Revitalisasi SDN 6 Tanah Pasir Rp 695 Juta Disorot: Besi Ring Balok Tidak Dicangkang

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 206
    • 0Komentar

    ACEH UTARA – SergapKriminal.Com – Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan SD Negeri 6 Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp. 695.351.446 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 disorot karena dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis. Proyek yang dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SD Negeri 6 Tanah Pasir* dengan waktu pelaksanaan 150 Hari Kalender […]

  • GEMPUR SARANG NARKOBA! Polresta Deli Serdang Amankan 57 Tersangka, Sita 23 Kg Sabu dan 24 Kg Ganja

    GEMPUR SARANG NARKOBA! Polresta Deli Serdang Amankan 57 Tersangka, Sita 23 Kg Sabu dan 24 Kg Ganja

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 242
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Sumatra Utara –  Polresta Deli Serdang sukses menggelar Operasi Sarang Narkoba secara masif dan mengamankan total 57 tersangka yang terdiri dari 12 bandar, 9 pengedar, dan 36 pengguna. Tidak tanggung – tanggung,petugas juga menyita barang bukti fantastis berupa sabu seberat 23 kilogram dan ganja seberat 24 kilogram! Dalam press release yang dipimpin langsung […]

  • Diduga Abaikan Keselamatan Kerja( K3), Sejumlah Buruh Bekerja Tanpa APD Lengkap

    Diduga Abaikan Keselamatan Kerja( K3), Sejumlah Buruh Bekerja Tanpa APD Lengkap

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 219
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Barat– Aktivitas bongkar muat dan penurunan alat berat milik salah satu perusahaan tambang batu bara di Dermaga Pelabuhan Pelindo, Desa Ujung Karang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, menuai sorotan tajam dari sejumlah pihak. Kegiatan yang melibatkan buruh lokal tersebut diduga berlangsung tanpa penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai.Rabu, 26 Agustus […]

expand_less