Breaking News
light_mode
Tags

Dr. Ramces Pandiangan Minta Dugaan Pengerusakan Diusut, Satpol PP Deli Serdang Dilaporkan ke Polda Sumut

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
  • visibility 82
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sumut,— Sergapkriminal. Com. 

Advokat Dr. Ramces Pandiangan, S.H., M.H., bersama tim kuasa hukum melaporkan dugaan pengerusakan rumah milik Abdul Rahim ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara, Rabu (14/10/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan pembongkaran rumah kliennya di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang diduga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deli Serdang.

 

Laporan itu tercatat dengan nomor STTLP/B/1744/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Ramces menegaskan, pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pengerusakan tersebut serta memeriksa dasar hukum pembongkaran rumah milik kliennya.

 

“Kami mengutuk keras tindakan pembongkaran rumah klien kami yang sudah ditempati secara turun-temurun. Kami mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pihak yang melakukan pembongkaran tersebut,” ujar Ramces saat diwawancarai awak media di Polda Sumut.

 

Menurut Ramces, rumah milik Abdul Rahim berada di kawasan yang disebut sebagai hutan lindung. Ia menyatakan bahwa keluarganya telah tinggal di lokasi tersebut selama beberapa generasi, bahkan diperkirakan sudah berlangsung ratusan tahun.

 

Atas dasar itu, Ramces meminta pemerintah dan aparat terkait memperhatikan status kawasan, riwayat penguasaan tempat tinggal masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum melakukan tindakan penertiban.

 

Ia juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutnya sebagai Putusan MK Nomor 181. Namun, nomor dan substansi putusan yang dimaksud perlu dipastikan kembali agar penerapannya terhadap perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang sebenarnya.

 

Pertanyakan Kewenangan Satpol PP

 

Ramces menilai kewenangan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembongkaran di kawasan yang diklaim sebagai hutan lindung perlu diperiksa secara hukum.

 

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perizinan bangunan, tetapi juga menyangkut status kawasan dan kewenangan instansi yang melakukan penertiban.

 

Ia mempertanyakan alasan pembongkaran yang disebut berkaitan dengan ketiadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ramces berpendapat bahwa kondisi bangunan milik kliennya dan status kawasan tempat rumah itu berdiri harus dikaji terlebih dahulu sebelum tindakan pembongkaran dilakukan.

 

“Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum pembongkaran tersebut. Kami juga mempertanyakan apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan di lokasi yang disebut sebagai kawasan hutan lindung,” katanya.

 

Ramces turut menyoroti pengerahan personel dalam kegiatan pembongkaran rumah berukuran sekitar 3 x 4 meter yang menurut keterangannya terbuat dari tepas.

 

Ia mempertanyakan siapa yang memerintahkan dan membiayai pengerahan personel serta penggunaan alat berat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu perlu ditelusuri agar seluruh proses penertiban dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

 

Tiopan Tarigan Soroti Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

 

Sementara itu, Tiopan Tarigan, S.H., anggota tim kuasa hukum yang turut menjadi pelapor, meminta kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembongkaran tersebut.

 

Tiopan mengutip pemberitaan mengenai penertiban bangunan tanpa izin yang disebut berada di atas areal milik PT Tun Sewindu. Dalam pemberitaan itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satpol PP dikabarkan melakukan pembongkaran pada Selasa, 14 Juli 2026, dengan pengamanan personel Polresta Deli Serdang dan keterlibatan perangkat pemerintah daerah.

 

Ia juga menyebut PT Tun Sewindu sebagai perusahaan tambak udang yang menurut keterangannya telah beroperasi sejak 1988 di wilayah Desa Rugemuk/Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

 

Berdasarkan informasi tersebut, Tiopan mempertanyakan apakah terdapat kerja sama atau koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah dalam kegiatan penertiban, termasuk keterlibatan aparat keamanan.

 

“Yang menjadi pertanyaan kami, apakah memang ada kerja sama antara PT Tun Sewindu dengan Pemkab Deli Serdang melalui Satpol PP dan personel kepolisian dalam kegiatan tersebut, sementara lokasi yang kami persoalkan disebut sebagai kawasan hutan lindung,” ujar Tiopan.

 

Pertanyaan tersebut, menurut tim kuasa hukum, perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen, dasar pelaksanaan kegiatan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat. Dugaan mengenai hubungan atau kerja sama para pihak belum dapat disimpulkan tanpa bukti dan klarifikasi resmi.

 

Minta Aparat Mengusut

 

Laporan

Ramces dan tim kuasa hukum berharap laporan yang telah disampaikan ke Polda Sumut ditindaklanjuti secara profesional. Mereka meminta aparat memeriksa dugaan tindak pidana, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta mengkaji kemungkinan kerugian materiil dan imateriil yang dialami kliennya.

 

Ramces juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan agar memberikan perhatian terhadap perkara tersebut.

 

Ia meminta agar penanganan laporan dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

 

“Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara serius. Kami meminta agar dugaan pelanggaran hukum diperiksa secara objektif dan kerugian yang dialami klien kami dapat diproses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

 

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Satpol PP Deli Serdang, pihak PT Tun Sewindu, serta Polda Sumut mengenai dasar pembongkaran, status hukum lahan, dan tindak lanjut laporan tersebut belum dimuat dalam bahan pemberitaan yang tersedia.

 

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik. *(Tim)*

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Disambut Ribuan Warga, Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat dan Soroti Potensi Masjid Giok

    Disambut Ribuan Warga, Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat dan Soroti Potensi Masjid Giok

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 44
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com|Nagan Raya 11/11/2026 Ribuan warga menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026). Bentangan Merah Putih sepanjang sekitar 24 kilometer menghiasi jalur dari Bandara Cut Nyak Dhien menuju Kompleks Perkantoran Suka Makmue. Penyambutan tersebut menjadi bagian dari peringatan 24 tahun Kabupaten Nagan Raya. Sebanyak 12.000 peserta inti dan 1.200 peserta cadangan […]

  • GARDA HARAPAN SUMUT Tuntut Klarifikasi dan Keterbukaan Terkait Isu Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD SUMUT Berinisial JT

    GARDA HARAPAN SUMUT Tuntut Klarifikasi dan Keterbukaan Terkait Isu Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD SUMUT Berinisial JT

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 117
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com – Kota Medan  (Selasa, 20/10/2026) Hak Rakyat Pejuang Keadilan Sumatera Utara melaksanakan aksi unjuk rasa & penyampaian Aspirasi di Gedung DPRD Sumatera Utara. GARDA HARAPAN SUMUT berpendapat bahwa tidak boleh ada satupun pejabat negara yang mencoreng nama baik lembaga negara. Fikri Aulia selaku Kordinator Aksi GARDA HARAPAN Sumut menegaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk […]

  • Final Turnamen Voli HUT ke-25 Kota Langsa, Tim Bank Aceh Putra dan Kodim 0104/Atim Putri Raih Juara Pertama

    Final Turnamen Voli HUT ke-25 Kota Langsa, Tim Bank Aceh Putra dan Kodim 0104/Atim Putri Raih Juara Pertama

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Kota Langsa (Aceh) – Bank Aceh berhasil meraih juara pertama kategori putra, sedangkan Kodim 0104/Aceh Timur menjadi juara pertama kategori putri dalam Final Turnamen Bola Voli Antar Lembaga/Instansi dan Klub se-Kota Langsa yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Langsa, Minggu (15/11/2026). Turnamen yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Kota Langsa […]

  • Hari Ke 3 MTQ ke XXXVIII Tingkat Kabupaten Aceh Barat,Kadis Syariat Islam Husensah,Berjalan Lancar Tanpa Kendala

    Hari Ke 3 MTQ ke XXXVIII Tingkat Kabupaten Aceh Barat,Kadis Syariat Islam Husensah,Berjalan Lancar Tanpa Kendala

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Sergap kriminal.com|Aceh Barat.19/10/2026 Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Aceh Barat, Husensyah mengatakan bahwa, hingga hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke 38 tingkat kabupaten yang digelar di Masjid Agung Baitul Makmur berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. “Alhamdulillah sampai sore tadi tidak ada kendala, namun ada beberapa tempat yang masih belum […]

  • Wali Kota Langsa Lantik 143 Pejabat, Tekankan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat

    Wali Kota Langsa Lantik 143 Pejabat, Tekankan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat

    • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 89
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, S.E., melantik dan mengukuhkan 143 pejabat dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Pelantikan, pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut berlangsung di Pendopo Kota Langsa, Sabtu (3/10/2026) sore. Kegiatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Langsa […]

  • DUGAAN PUNGUTAN Rp200 RIBU PER KK TERHADAP PENERIMA DANA STIMULAN WARGA MANE TUNONG, MASYARAKAT MINTA APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN

    DUGAAN PUNGUTAN Rp200 RIBU PER KK TERHADAP PENERIMA DANA STIMULAN WARGA MANE TUNONG, MASYARAKAT MINTA APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 134
    • 0Komentar

      SergapKriminalCom, Aceh Utara — Masyarakat mempertanyakan adanya dugaan permintaan uang sebesar Rp200.000 kepada setiap kepala keluarga (KK) penerima jatah Dana Stimulan Rp.3000.000 per KK di Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara,Selasa(29/9/2026). Informasi yang beredar menyebutkan bahwa terdapat sekitar 422 KK yang menjadi penerima Dana Stimulan. Apabila benar seluruh penerima diminta Rp200.000 […]

expand_less