Proyek Box Culvert Laikandonga Rp:495 Juta Diduga Dikerjakan Asal Jadi, KPH Sultra Desak Kejati Sultra Periksa PPK dan Kontraktor
- account_circle Muttaqin
- calendar_month Senin, 16 Nov 2026
- visibility 196
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KENDARI – Sergapkriminal.Com
Dugaan penyimpangan mutu pengerjaan proyek infrastruktur kembali muncul di Kabupaten Konawe Selatan. Proyek Pembangunan Box Culvert di Desa Laikandonga senilai Rp495.000.000,00 yang dikerjakan CV Mahadewi dan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam dari Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra). Proyek tersebut tercatat dalam Perjanjian Kontrak nomor 602/05/KONTRAK/Boxculvert/BM1/X/2026.
Berdasarkan hasil pantauan dan dokumentasi lapangan KPH Sultra, sejumlah kejanggalan teknis teridentifikasi dan dinilai berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus membahayakan ketahanan konstruksi.
Pertama, kualitas pasangan batu kali pada fondasi dinilai dikerjakan asal jadi. Susunan batu tidak terikat kuat, adukan semen banyak kopong dan berongga, bahkan terlihat bercampur tanah serta lumpur yang dapat menurunkan daya rekat struktur.
Kedua, perakitan pembesian tidak memenuhi standar. Besi tulangan utama terlihat menumpuk dan diikat seadanya, sehingga berisiko menghalangi masuknya adukan beton. Selain itu, ditemukan besi tulangan berkarat yang digunakan tanpa proses pembersihan.
Ketiga, standar selimut beton tidak diterapkan dengan benar. Alih‑alih menggunakan tahu beton sesuai ketentuan, pelaksana justru mengganjal rangkaian besi dengan batu kali dan batu pecah di atas lantai kerja yang kotor.
Keempat, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dinilai sangat minim. Pekerja beraktivitas di galian tanah curam tanpa pengaman tebing, dan banyak yang tidak menggunakan alat pelindung diri seperti helm serta sepatu safety.
Koordinator I KPH Sultra, Akram Bandu menegaskan kondisi tersebut memicu kekhawatiran umur bangunan tidak akan bertahan lama, padahal anggaran yang diserahkan hampir mencapai setengah miliar rupiah.
“Kami mendesak Kejati Sultra segera melakukan penyelidikan, turun langsung mengecek fisik pekerjaan di Desa Laikandonga, serta memeriksa PPK proyek di Dinas PUTR Konsel dan direktur CV Mahadewi. Jangan sampai anggaran daerah sebesar Rp495 juta ini dikerjakan asal‑asalan tanpa pengawasan yang ketat,” ujar Akram Bandu, Senin (16/11/2026).
KPH Sultra juga meminta Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan dan Dinas PUTR Konsel untuk segera menghentikan sementara pekerjaan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya, serta mewajibkan CV Mahadewi membongkar dan memperbaiki bagian konstruksi yang tidak memenuhi standar mutu sebelum masa kontrak berakhir pada 26 Desember 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, PPK Dinas PUTR Kabupaten Konawe Selatan maupun manajemen CV Mahadewi belum memberikan keterangan resmi terkait temuan teknis tersebut.(*)
- Penulis: Muttaqin











Saat ini belum ada komentar