Dugaan Pungli Perangkat Kampung Mentawak Publik Meminta APH Tangkap Pelaku Dan Proses Hukum.
- account_circle Khairil
- calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
- visibility 233
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SERGAP KRIMINAL |Aceh Tamiang – Pengembalian uang yang diduga berasal dari praktik pungutan liar (pungli) terhadap korban bencana hidrometeorologi di Kampung(Desa) Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda , Kabupaten Aceh Tamiang, tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana yang telah dilakukan. kini publik meminta aparat penegak hukum (APH) , Minggu(19/7).
Kasus dugaan pungli ini viral setelah media online memberitakan nya, kini perbuatan pungli itu telah diakui secara tidak langsung oleh pelaku yaitu, perangkat Kampung Alur Mentawak dengan mengembalikan uang kepada seluruh warga penerima bantuan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada 25 November 2025.
Saat bencana melanda, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di bawah kepemimpinan Bupati Irjen Pol (P) Drs Atmia Pahmi M.H terus berupaya meringankan beban masyarakatnya dengan melobi Kementerian Sosial RI agar korban bencana memperoleh bantuan berupa uang stimulan perabot dan bantuan ekonomi sebesar Rp8 juta per keluarga, serta jaminan hidup sebesar Rp1.250.000 per jiwa
Ironis nya, dengan dalih membantu penderitaan masyarakat pasca bencana, perangkat kampung melakukan perbuatan melanggar hukum dengan dalih “uang tanda terima kasih”. padahal pungli.
Awak media berusaha menemui salah seorang warga Kampung Alur Mentawak di kawasan Karang Baru. Warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku uang yang sebelumnya dipungut telah dikembalikan.
“Uang saya sudah dikembalikan, Bang, sebanyak Rp 2 juta,” ungkapnya kepada Media.
Media kemudian mengonfirmasi Datok Penghulu (Kepala Desa) Kampung Alur Mentawak melalui sambungan telepon WhatsApp. Ia membenarkan bahwa uang tersebut telah diperintahkan untuk dikembalikan kepada seluruh masyarakat yang sebelumnya telah dikutip perangkat kampungnya.
“Uang itu sudah saya suruh kembalikan seluruhnya, dan kami juga akan membuat video pada saat pengembalian uang tersebut,” terang Datok Penghulu.
Di tempat yang berbeda, awak media pun menghubungi kepala inspektorat kabupaten Aceh Tamiang, Inspektur Aulia Azhari, S.STP., M.M., juga membenarkan bahwa uang tersebut telah dikembalikan kepada masyarakat.
“Sudah selesai pemeriksaan,uang sudah dikembalikan,” jelas inspektur .
Meski demikian, secara hukum, pengembalian uang tidak otomatis menghapus dugaan tindak pidana apabila unsur-unsur pelanggaran telah terpenuhi. Dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang menyerahkan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun.
Selain itu, apabila pungutan dilakukan oleh penyelenggara negara atau aparatur yang menyalahgunakan kewenangannya, penanganannya juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bergantung pada hasil penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Kini publik menunggu keseriusan APH, dalam menangani kasus dugaan pungli terhadap korban bencana, jangan sampai krisis kepercayaan publik atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegakan hukum di bumi muda sedia ini .
- Penulis: Khairil











Saat ini belum ada komentar