Breaking News
light_mode
Tags

Komisi III DPR RI DPR Skakmat Hotman Paris, Asas Kesetaraan Hukum Berlaku Tanpa Pandang Bulu

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
  • visibility 165
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan hukum yang mewajibkan aparat penegak hukum meminta izin kepada Presiden sebelum menangkap seorang jaksa.

 

Pernyataan ini dilontarkan Soedeson untuk merespons pembelaan Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Sebelumnya, Hotman mempersoalkan absennya koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di PT Asabri.

 

“Pernyataan dari Hotman Paris itu tidak berdasar. Jadi tidak ada satu aturan pun yang mengatakan bahwa menangkap seorang jaksa itu harus izin Presiden,” ujar Soedeson kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/7/2026).

 

Konstitusi Menjamin Kedudukan yang Sama di Hadapan Hukum

 

Soedeson memaparkan bahwa pasal dalam Undang-Undang Kejaksaan yang dulunya mengatur perlunya izin Jaksa Agung untuk memeriksa atau menangkap jaksa, kini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Tidak penting dia orang berpangkat tinggi, orang rendah, atau pejabat. Siapa pun yang melanggar hukum, tegakkan hukum, laksanakan ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas politisi DPR tersebut.

Ia juga mendesak tim penyidik khusus bentukan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas perkara yang menjerat Febrie secara tegas, profesional, dan transparan, mengingat kasus ini telah menjadi pusat perhatian publik.

Jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo

Lebih lanjut, Soedeson meminta semua pihak untuk tidak menyeret nama Kepala Negara ke dalam ranah murni penegakan hukum. Ia mengingatkan kembali komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi yang tertuang jelas dalam visi Asta Cita.

 

“Presiden sudah menegaskan, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapa yang melanggar hukum harus ditindak. Jadi tolong jangan membawa-bawa nama Presiden. Ini masalah yang berurusan dengan penegakan hukum,” imbuh Soedeson.

Awal Mula Polemik Kriminalisasi

Perdebatan ini mencuat setelah Hotman Paris menggelar konferensi pers di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026). Hotman menilai penetapan status tersangka terhadap Febrie Adriansyah merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pejabat berprestasi yang menjadi kebanggaan Presiden Prabowo.

“Bayangin, orang kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden,” cetus Hotman saat itu.

Hotman membela kliennya dengan membeberkan rekam jejak Febrie yang aktif dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan mengklaim telah berhasil menyelamatkan sekaligus mengembalikan aset negara senilai Rp430 triliun.

 

Atas dasar prestasi besar tersebut, Hotman menganggap proses hukum terhadap Febrie sebagai bentuk tindakan yang tidak menghormati wewenang Presiden.(*)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolres Bener Meriah Kumpul Bersama Masyarakat, Warga Apresiasi Penertiban BBM Bersubsidi

    Kapolres Bener Meriah Kumpul Bersama Masyarakat, Warga Apresiasi Penertiban BBM Bersubsidi

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 37
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com|Bener Meriah 4/11/2026 Kapolres Bener Meriah AKBP Ricky Nugraha, S.I.K., M.Si., menggelar kegiatan silaturahmi dan berbincang santai bersama masyarakat di Warung Sara Langit, Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Rabu , 4/11/2026   Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi wadah bagi Kapolres untuk mendengarkan langsung aspirasi, masukan, sekaligus menjalin komunikasi […]

  • Pelaku Usaha Pembibitan Klarifikasi Soal Perkara Yang Dialami, Herizal Hormati Proses Hukum

    Pelaku Usaha Pembibitan Klarifikasi Soal Perkara Yang Dialami, Herizal Hormati Proses Hukum

    • calendar_month Sabtu, 3 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Bireuen,- Sergapkriminal.Com Pengusaha pembibitan benur, Herizal menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka ke publik terkait kasus yang dialaminya yang saat ini sedang bergulir di Polres Bireuen. Klarifikasi itu disampaikan oleh istri Herizal mewakili pihak keluarga. “Saya istri sekaligus mewakili pihak keluarga Herizal menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang beredar mengenai perkara yang dialami Herizal yang […]

  • Dugaan Mark Up & Material Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Revitalisasi SD Negeri Air Mancur Disorot Tajam – Publik Minta APH Turun Tangan   

    Dugaan Mark Up & Material Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Revitalisasi SD Negeri Air Mancur Disorot Tajam – Publik Minta APH Turun Tangan  

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 431
    • 2Komentar

    ACEH TAMIANG – Sergapkriminal.Com Angka gelap pengadaan dan kualitas pekerjaan kembali menodai pelaksanaan pembangunan pendidikan. Proyek revitalisasi SD Negeri Air Mancur, Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, kini menjadi sorotan tajam publik. Diduga kuat terjadi praktik penandaan harga (mark‑up) serta penggunaan bahan bangunan yang jauh di bawah standar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis […]

  • Diduga Kebal Hukum, LSM KCBI Soroti Maraknya Pengisian BBM Jerigen Ilegal di SPBU Kacaribu

    Diduga Kebal Hukum, LSM KCBI Soroti Maraknya Pengisian BBM Jerigen Ilegal di SPBU Kacaribu

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 284
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Karo, 8 Oktober 2026 – Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Kabupaten Karo angkat bicara terkait dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 13.221.114 yang berlokasi di Jalan Rakoetta Brahmana, Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe.   Asisten Investigasi LSM KCBI Karo mengungkapkan bahwa SPBU tersebut secara terang-terangan melayani pembelian […]

  • Halaqah Ulama Dayah 2026 Perkuat Sinergi Ulama dan Umara Wujudkan 22 Program Unggulan Kota Langsa

    Halaqah Ulama Dayah 2026 Perkuat Sinergi Ulama dan Umara Wujudkan 22 Program Unggulan Kota Langsa

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 111
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa Pemerintah Kota (Pemko) Langsa terus memperkuat kolaborasi antara ulama dan pemerintah sebagai fondasi pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Halaqah Ulama dan Pimpinan Dayah Tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya mendukung implementasi 22 Program Unggulan Wali Kota Langsa. Kegiatan yang mengusung tema “Dengan Halaqah Kita Wujudkan 22 Program Wali […]

  • Pimpin Taptu dan Pawai Obor, Wakil Wali Kota Langsa Kobarkan Semangat di Malam HUT ke-81 Republik Indonesia

    Pimpin Taptu dan Pawai Obor, Wakil Wali Kota Langsa Kobarkan Semangat di Malam HUT ke-81 Republik Indonesia

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 82
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Suasana khidmat menyelimuti Kota Langsa pada malam menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat perjuangan dan penghormatan kepada para pahlawan diwujudkan melalui rangkaian Upacara Taptu, Pawai Obor, serta Apel Kehormatan dan Renungan Suci, Minggu malam (16/8/2026).   Rangkaian kegiatan yang melibatkan unsur Forkopimda Aceh Timur […]

expand_less