Breaking News
light_mode
Tags

Komisi III DPR RI DPR Skakmat Hotman Paris, Asas Kesetaraan Hukum Berlaku Tanpa Pandang Bulu

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
  • visibility 164
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan hukum yang mewajibkan aparat penegak hukum meminta izin kepada Presiden sebelum menangkap seorang jaksa.

 

Pernyataan ini dilontarkan Soedeson untuk merespons pembelaan Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Sebelumnya, Hotman mempersoalkan absennya koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di PT Asabri.

 

“Pernyataan dari Hotman Paris itu tidak berdasar. Jadi tidak ada satu aturan pun yang mengatakan bahwa menangkap seorang jaksa itu harus izin Presiden,” ujar Soedeson kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/7/2026).

 

Konstitusi Menjamin Kedudukan yang Sama di Hadapan Hukum

 

Soedeson memaparkan bahwa pasal dalam Undang-Undang Kejaksaan yang dulunya mengatur perlunya izin Jaksa Agung untuk memeriksa atau menangkap jaksa, kini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Tidak penting dia orang berpangkat tinggi, orang rendah, atau pejabat. Siapa pun yang melanggar hukum, tegakkan hukum, laksanakan ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas politisi DPR tersebut.

Ia juga mendesak tim penyidik khusus bentukan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas perkara yang menjerat Febrie secara tegas, profesional, dan transparan, mengingat kasus ini telah menjadi pusat perhatian publik.

Jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo

Lebih lanjut, Soedeson meminta semua pihak untuk tidak menyeret nama Kepala Negara ke dalam ranah murni penegakan hukum. Ia mengingatkan kembali komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi yang tertuang jelas dalam visi Asta Cita.

 

“Presiden sudah menegaskan, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapa yang melanggar hukum harus ditindak. Jadi tolong jangan membawa-bawa nama Presiden. Ini masalah yang berurusan dengan penegakan hukum,” imbuh Soedeson.

Awal Mula Polemik Kriminalisasi

Perdebatan ini mencuat setelah Hotman Paris menggelar konferensi pers di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026). Hotman menilai penetapan status tersangka terhadap Febrie Adriansyah merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pejabat berprestasi yang menjadi kebanggaan Presiden Prabowo.

“Bayangin, orang kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden,” cetus Hotman saat itu.

Hotman membela kliennya dengan membeberkan rekam jejak Febrie yang aktif dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan mengklaim telah berhasil menyelamatkan sekaligus mengembalikan aset negara senilai Rp430 triliun.

 

Atas dasar prestasi besar tersebut, Hotman menganggap proses hukum terhadap Febrie sebagai bentuk tindakan yang tidak menghormati wewenang Presiden.(*)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Wali Kota Langsa Anjangsana ke LKSA YPPN, Hadirkan Kepedulian untuk Anak Yatim Piatu

    Wakil Wali Kota Langsa Anjangsana ke LKSA YPPN, Hadirkan Kepedulian untuk Anak Yatim Piatu

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 103
    • 0Komentar

    SergapMriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Langsa diwujudkan Pemerintah Kota Langsa melalui kegiatan anjangsana ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Pemerhati Peduli Anak Negeri (YPPN) di Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Senin (17/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin, […]

  • Warga Mengamuk di Kotanopan, Alat Berat PETI Diduga Dibakar, Satgas Madina Disorot, Kapoldasu Didesak Ambil Alih

    Warga Mengamuk di Kotanopan, Alat Berat PETI Diduga Dibakar, Satgas Madina Disorot, Kapoldasu Didesak Ambil Alih

    • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 157
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | PANYABUNGAN — Puncak kemarahan masyarakat terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), diduga berujung pada aksi pembakaran alat berat yang disebut-sebut beroperasi di lokasi PETI Jambur Tarutung. Peristiwa tersebut terjadi baru-baru ini dan videonya beredar di media sosial. Berdasarkan informasi yang dihimpun, alat berat jenis excavator/beko […]

  • Nekad serobot lahan : pasutri di laporkan ke poldasu

    Nekad serobot lahan : pasutri di laporkan ke poldasu

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Medan,- Sergapkriminal. Com Indra Bangsawan Harahap ahli waris Almarhum Abd Halim Harahap, pemilik lahan seluas kurang lebih 15 hektare (Ha) yang berada di wilayah Gunung Tua Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara melaporkan pasangan suami-istri (Pasutri), RLS dan JH atas dugaan penguasaan tanpa hak, klaim sepihak, pengkaplingan, serta dugaan transaksi atas […]

  • Diduga Ilegal mining serta di BackUp Oknum APH, Kapolda Sultra diminta Memeriksa Dirut PT Bosowa Mining dan PT SHES

    Diduga Ilegal mining serta di BackUp Oknum APH, Kapolda Sultra diminta Memeriksa Dirut PT Bosowa Mining dan PT SHES

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 175
    • 0Komentar

    KENDARI, Sergapkriminal. Com. Pusat Edukasi Dan Layanan Informasi Transparan Anti Korupsi (Pelita) Sulawesi Tenggara, Menyoroti Aktivitas Pertambangan Diluar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pt.Bosowa Mining di kabupaten Konawe Utara (Konut) sulawesi tenggara.   Dugaan ilegal mining tersebut mencuat kepublik, berdasarkan hasil temuan Investigasi lembaga pelita Sultra, yang menemukan Fakta Aktivitas perambahan kawasan Hutan diluar IUP tanpa […]

  • Dek Fadh Tekankan Disiplin, Solidaritas,dan Kepedulian Sosial dalam Diklat Laskar Gerindra

    Dek Fadh Tekankan Disiplin, Solidaritas,dan Kepedulian Sosial dalam Diklat Laskar Gerindra

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 177
    • 0Komentar

    SergabKriminal.com, | Aceh Barat – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh menjadi Inspektur Upacara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laskar Gerindra Provinsi Aceh yang digelar di Lapangan Jantho Sport Center, Aceh Besar, Jumat 25/9/2026.   Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan DPP Gerindra Rizaldi, tokoh ulama Abi Daud, Kapolda Aceh, Plt Sekda Aceh, serta […]

  • Praktisi Hukum Muhammad Yazid S.H: Kasus Korupsi Dana Hibah KIP Aceh Tamiang KIP dan Kejaksaan Saling Lempar Alasan

    Praktisi Hukum Muhammad Yazid S.H: Kasus Korupsi Dana Hibah KIP Aceh Tamiang KIP dan Kejaksaan Saling Lempar Alasan

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Khairil
    • visibility 126
    • 0Komentar

    SERGAP KRIMINAL.COM || Aceh Tamiang — Praktisi hukum pidana dari Yayasan Pejuang Penegak Keadilan, Muhammad Yazid, S.H., menyoroti perkembangan penanganan dugaan kasus korupsi dana hibah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang yang hingga kini belum menunjukkan kepastian hukum. Rabu (22/7). Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Yazid, S.H. dikantor nya dikomplek terminal kuala simpang, terkait bahasa […]

expand_less