Breaking News
light_mode
Tags

Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan Anak Idi Tunong, Polisi Jelaskan Alasan Belum Tahan Tersangka

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
  • visibility 123
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | Aceh Timur – Penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anak berinisial IR di Gampong Paya Awe, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, terus berlanjut. Meski tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka,

Satreskrim Polres Aceh Timur menegaskan belum melakukan penahanan karena belum terpenuhinya syarat hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP Novrizaldi, S.H., menjelaskan bahwa penahanan bukan merupakan konsekuensi otomatis setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik wajib mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil, materiil, objektif, dan subjektif sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam perkara ini, penyidik menilai syarat objektif dan syarat subjektif belum terpenuhi.

Dari sisi syarat objektif, perkara yang disangkakan menggunakan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Ancaman pidana tersebut berada di bawah batas ancaman lima tahun yang menjadi salah satu syarat objektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Sementara itu, syarat subjektif juga dinilai belum terpenuhi karena para tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan dan penyidikan.

Mereka memenuhi panggilan penyidik, memberikan keterangan sesuai fakta, tidak menghambat proses pemeriksaan, tidak berupaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, maupun memengaruhi saksi. Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 100 ayat (5) KUHAP.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik juga menerapkan Pasal 466 ayat (1) KUHP yang mengatur tindak pidana kekerasan secara umum.

Namun karena korban merupakan seorang anak, penyidik mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, yakni ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Dengan demikian, penyidik mendahulukan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (dasar hukum Pasal 125 ayat (2) KUHP).

Selain itu, penyidik telah menerima permohonan dari penasihat hukum para tersangka agar klien mereka menjalani pemeriksaan kesehatan.

Permohonan tersebut menjadi salah satu bagian dari pertimbangan penyidik dalam proses penanganan perkara.

Kasat Reskrim menjelaskan, sejak video dugaan kekerasan terhadap anak tersebut viral di media sosial pada Sabtu (4/7/2026), Satreskrim Polres Aceh Timur langsung melakukan pendalaman dengan memanggil korban, perangkat gampong, keluarga korban, serta keluarga para terlapor guna mengungkap fakta yang sebenarnya.

“Kami pastikan dalam perkara ini, kami tetap objektif dan transparan” ujar AKP Novrizaldi.

Sebelum laporan polisi dibuat, penyidik juga telah melakukan wawancara terhadap ibu tiri korban dan abang kandung korban secara langsung di Polres Aceh Timur, serta ayah kandung korban yang berada di Malaysia melalui sambungan telepon.

Berdasarkan keterangan ibu tiri korban, setelah video tersebut viral, perkara sempat diselesaikan secara kekeluargaan melalui surat perjanjian damai yang difasilitasi ole perangkat gampong.

Dalam kesepakatan itu, para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban, sementara ibu tiri korban atas persetujuan ayah kandung korban memilih tidak melanjutkan perkara ke jalur hukum dan memperkuat keputusan tersebut melalui video pernyataan.

Namun pada Senin (06/07/2026), abang korban, Khairul Fahmi, didampingi penasihat hukum dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), datang dan melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak ke SPKT Polres Aceh Timur.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan visum et repertum, selanjutnya pada tanggal (10/07/2026).

Perkara tersebut di tingkatkan ke tahap penyidikan, dalam tahap penyidikan, penyidik telah memeriksa delapan orang saksi dan tiga orang terlapor, dua terlapor telah diperiksa lebih dahulu, sedangkan satu terlapor berinisial AS sempat menunda pemeriksaan karena alasan kesehatan.

Setelah kondisi kesehatannya memungkinkan, AS diperiksa pada Kamis (16/07/2026). Usai pemeriksaan tersebut, penyidik kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan ketiga terlapor sebagai tersangka.

Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/GAR/B/118/VII/2026/SPKT/POLRES ACEH TIMUR/POLDA ACEH tanggal 6 Juli 2026 dengan pelapor Khairul Fahmi dan korban inisial IR.

Dalam perkara ini, ketiga tersangka dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu tersangka diketahui masih berstatus anak sehingga penyidik telah menempuh mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun, upaya diversi tersebut tidak mencapai kesepakatan.

Kasat Reskrim menegaskan bahwa dengan penerapan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman pidana efektif yang disangkakan dalam perkara ini paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Oleh karena itu, syarat objektif penahanan belum terpenuhi.

Meski demikian, penyidikan dipastikan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.

Penyidik dalam waktu dekat juga akan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Jaksa Penuntut Umum.

“Pengawasan terhadap kinerja Polri merupakan hak masyarakat dan kami menghormatinya. Namun, kami juga meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum agar hasil penanganan perkara memberikan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata AKP Novrizaldi.

“Kami memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara Presisi dan Berkeadilan, Penegakan hukum secara tegas, Transparan, dan Berkeadilan tanpa pandang bulu.

Tidak ada satu pun tindakan penyidik yang didasarkan pada tekanan ataupun opini yang berkembang, melainkan semata-mata berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku” tutup Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Novrizaldi, S.H.(*)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bongkar Gudang Beras Oplosan 600 Ton, PP IPA Apresiasi Mentan Andi Amran: Contoh Cerminan Pejabat Publik

    Bongkar Gudang Beras Oplosan 600 Ton, PP IPA Apresiasi Mentan Andi Amran: Contoh Cerminan Pejabat Publik

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 45
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | JAKARTA — Publik kembali digemparkan oleh tindakan tegas Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, yang bersama Badan Pangan Nasional melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah gudang penyimpanan beras di kawasan Jalan Kayumanis X, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Dalam sidak tersebut, ditemukan lebih dari 600 ton beras […]

  • Dugaan Pengabaian Hak Normatif Pekerja: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Gaji di Bawah UMR

    Dugaan Pengabaian Hak Normatif Pekerja: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Gaji di Bawah UMR

    • calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 115
    • 0Komentar

    ‎Makassar – Sergapkriminal.com 13 September 2026// Koalisi Mahasiswa dan Aktivis Sulawesi Selatan memandang bahwa persoalan ketenagakerjaan pada PT. Ardas perlu ditempatkan dalam perspektif kepatuhan hukum, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap martabat pekerja. Sorotan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk resistensi terhadap investasi, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap praktik hubungan industrial agar tetap berada dalam […]

  • Geger..! Gudang Penyimpanan Narkoba Dibongkar Ditnarkoba Polda Riau

    Geger..! Gudang Penyimpanan Narkoba Dibongkar Ditnarkoba Polda Riau

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 127
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Pekan Baru (Riai) –  Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama Satresnarkoba Polres Kampar berkomitmen dengan gencar nya bratas narkoba kali ini berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial YY (42) serta menyita berbagai barang haram dari pria tersebut.   Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira, mengatakan pengungkapan tersebut […]

  • Warkop Mamarita Gunakan Fasum, Camat Mamajang Lakukan Pembiayaan 

    Warkop Mamarita Gunakan Fasum, Camat Mamajang Lakukan Pembiayaan 

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Makassar – Sergapkriminal. Com.  Kamis 24 September 2026// Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi mengintruksikan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha yang menggunakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), seperti trotoar, bahu jalan, serta area di atas saluran drainase.   Kebijakan yang digencarkan sejak awal 2026 ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi […]

  • Kader HmI Naungan Badko Sul-sel Inisiatif Buat Posko Pemenangan ELL Hakim untuk maju ketua Umum PB HMI di Kongres Lampung

    Kader HmI Naungan Badko Sul-sel Inisiatif Buat Posko Pemenangan ELL Hakim untuk maju ketua Umum PB HMI di Kongres Lampung

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 63
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR – Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Pemuda (PTKP) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Abdul El Hakim, menyempatkan menghadiri Sekretariat Pemenangan wilayah Sulawesi Selatan yang di inisiasi oleh beberapa kader-kader HmI yang merasa pernah dibantu oleh ELL Hakim Posko ini berlokasi di Jalan Tun Abdul Razak, perbatasan Gowa dan Makassar. […]

  • Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan di Kota Rantang Disikapi! Trantib Turun, CV Koranda Food Buka Penjelasan soal Pemeliharaan Parit

    Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan di Kota Rantang Disikapi! Trantib Turun, CV Koranda Food Buka Penjelasan soal Pemeliharaan Parit

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 66
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | HAMPARAN PERAK, —  Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan, Pemerintah Kecamatan Hamparan Perak melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) turun langsung ke lokasi usaha CV Koranda Food di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (20/10/2026). ‎ ‎Langkah turun ke lapangan ini menjadi bentuk respons pemerintah kecamatan […]

expand_less