Breaking News
light_mode
Tags

Polda Aceh PTDH Anggota Polres Aceh Selatan yang Terlibat Dugaan Perampokan Toko Emas

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
  • visibility 91
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com |Banda Aceh – Polda Aceh menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu MZ, Polres Aceh Selatan, setelah Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela dalam sidang etik yang digelar di Ruang Sidang Bidpropam Polda Aceh, Selasa (28/7/2026).

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan putusan tersebut dibacakan pada Selasa (28/7/2026), setelah melalui rangkaian persidangan yang dimulai sejak Jumat (24/7/2026) dengan agenda pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, dan pemeriksaan barang bukti. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pada Senin (27/7/2026).

Sidang Komisi Kode Etik Polri dipimpin oleh Kabidpropam Polda Aceh Kombes Pol. Bulang Bayu Samudra, S.I.K. selaku Ketua Komisi, didampingi Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Aceh AKBP Warosidi, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Komisi, dan Wakapolres Aceh Selatan Kompol M. Jafaruddin, S.E., M.A.P. sebagai anggota komisi. Bertindak sebagai penuntut adalah AKP Andri, S.H., M.H. dan Ipda Khairurrazi, S.E., sedangkan pendamping terduga pelanggar adalah Bripka Fadli Yansyah, M.H. dari Bidkum Polda Aceh, serta sekretaris sidang AKP Azhari, S.H., M.H.

 

Joko menjelaskan, Briptu MZ. disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) terhadap Toko Emas Amin Setia di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, pada Sabtu (18/7/2026), dengan menggunakan senjata api organik Polri. Berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, rekaman CCTV, barang bukti, serta pengakuan tersangka, penyidik menetapkan Briptu MZ. sebagai tersangka. Saat ini proses penyidikan pidananya ditangani oleh Ditreskrimum Polda Aceh.

 

Dalam sidang etik, perbuatan tersebut dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf l serta Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Atas dasar itu, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa pelanggar telah melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Terhadap putusan tersebut, Briptu MZ. menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding.

Menurut Joko, dalam pertimbangan putusan, komisi menilai perbuatan pelanggar dilakukan secara sengaja, sadar, dan terencana. Selain itu, tindakan tersebut telah mencoreng nama baik, kehormatan, dan martabat institusi Polri, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas dan integritas Polri, serta menimbulkan kerugian materiil bagi korban dan keresahan di tengah masyarakat.

“Pemberian sanksi PTDH merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam menegakkan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Setiap anggota yang melakukan pelanggaran berat akan diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu,” kata Joko.

Ia menegaskan, penegakan kode etik dan proses pidana berjalan secara paralel. Polda Aceh memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak-hak para pihak.

“Polda Aceh tidak akan mentoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota. Penegakan hukum yang tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tutup Kabid Humas.(*)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah Diminta Menteri Pendidikan Turun Tangan

    LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah Diminta Menteri Pendidikan Turun Tangan

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 142
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR /10 SEPTEMBER 2026 –  Dugaan praktik jual beli jabatan serta penyimpangan serius dalam proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar tahun 2025 kini menjadi sorotan tajam masyarakat luas. Lembaga Pemantau Proses Hukum Indonesia (LPPHI) Pusat menegaskan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sekaligus mendesak Menteri Pendidikan, […]

  • BILUNG SILAEN AKTIVIS 98 : Rebut Kedaulatan Rakyat, Lawan Manuver Prabowo-Gibran Kavling Pil Pres 2029 Sejak Dini

    BILUNG SILAEN AKTIVIS 98 : Rebut Kedaulatan Rakyat, Lawan Manuver Prabowo-Gibran Kavling Pil Pres 2029 Sejak Dini

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 65
    • 0Komentar

    sergapKriminal.Com | JAKARTA–  Alarm keras disuarakan Aktivis 98, dalam Pers Conference di Tebet Jakarta Selatan . Bilung silaen aktivis 98 mengecam keras manuver Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sudah ugal-ugalan melakukan kampanye terselubung Pilpres 2029, padahal rakyat sedang susah.   “Pemilu 2029 masih jauh, tapi Prabowo-Gibran sudah keliling kemana-mana kampanye. […]

  • Ada Indikasi Pasang Badan Lindungi Master X Dalam Kasus Rp 1,7 M, CHK Ingatkan Kejari Aceh Singkil Harus Jeli Membidik Tersangka

    Ada Indikasi Pasang Badan Lindungi Master X Dalam Kasus Rp 1,7 M, CHK Ingatkan Kejari Aceh Singkil Harus Jeli Membidik Tersangka

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 81
    • 0Komentar

    SINGKIL – Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah senilai total Rp 2,51 miliar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Aceh Singkil kini diwarnai isu krusial. Saat ini beredar informasi adanya indikasi pihak ketiga yang akan pasang badan untuk melindungi “Master X” sang penikmat utama hasil korupsi Klaster Dana Bencana Rp1,77 Miliar dari jeratan […]

  • Ketum FRN “Raja Majapahit Madangkara” Apresiasi Langkah DPW Jabar Bangun Usaha Berbasis Peningkatan SDM   

    Ketum FRN “Raja Majapahit Madangkara” Apresiasi Langkah DPW Jabar Bangun Usaha Berbasis Peningkatan SDM  

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 126
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |BANDUNG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Fast respon Nusantara (FRN) yang juga dikenal sebagai Raja Majapahit Madangkara, Raja Agus Flores, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah strategis Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FRN Jawa Barat dalam membangun unit usaha mandiri. Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi yang berbasis […]

  • Terkait Pernyataan Pangdam IM Soal Insiden Penembakan Warga di Tiro Aceh, Ini Bantahan LSM BLJ

    Terkait Pernyataan Pangdam IM Soal Insiden Penembakan Warga di Tiro Aceh, Ini Bantahan LSM BLJ

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | SIGLI (Aceh) — Terkait Insiden kerusuhan yang terjadi di Gampong Tiro Kabupaten  Pidie pada 4 November 2026, yang mengakibatkan seorang warga tewas dan mencederai beberapa warga lainya. Pangdam Iskandar Muda (IM) menyatakan mereka tidak menggunakan peluru tajam, mereka (TNI) menggunakan peluru karet dan hanya untuk memberi peringatan dengan hanya menembak ke atas. Bantahan […]

  • Perkuat Mitigasi Bencana, Pemko Langsa Gelar Apel Kesiapsiagaan Tahun 2026

    Perkuat Mitigasi Bencana, Pemko Langsa Gelar Apel Kesiapsiagaan Tahun 2026

    • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com | Kota Langsa (Aceh) – Pemerintah Kota Langsa menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2026 di Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kota Langsa. Selain pelaksanaan apel, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan peninjauan sejumlah […]

expand_less