Breaking News
light_mode
Tags

Dugaan Alih Fungsi Kawasan Hutan Jadi Lahan PSR, Kegiatan Koperasi di Pulau Tiga Disorot Tajam

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
  • visibility 141
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SERGAPKRIMINAL.Com— Aceh Tamiang

Dugaan alih fungsi kawasan hutan untuk kegiatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencuat di Kampung Perkebunan Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini terungkap saat awak media melakukan peninjauan langsung di lokasi pada Sabtu (22/8/2026).

Berdasarkan pantauan dan keterangan warga sekitar, terlihat adanya aktivitas pembukaan lahan yang diduga masuk dalam kawasan berhutan. Kegiatan tersebut disebut-sebut dilaksanakan oleh salah satu koperasi setempat.

“Ada itu, hutan pun dikerjakan. Itu program tanam ulang sawit. Dikerjakan salah satu koperasi yang pengurusnya warga Pulau Tiga, kalau tidak salah namanya Ojo,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. 

Kepala bidang perkebunan, yang sering di sapa, bang Soni, mengatakan pada awak media, tidak di benarkan jika lahan hutan, harus ada sawit nya,

“lahan hutan tidak di benarkan, harus ada sawit nya, “ujarnya singkat, 

pemilik lahan juga membenarkan, jika lahannya bukan lah bekas sawit,

” Benar pak, lahan ini bukan lahan bekas sawit, ini lahan kayu rambung dan ada juga kayu kayu lainnya sedikit, “ucap pemilik lahan. 

Warga merasa khawatir jika pembukaan lahan di kawasan hutan tersebut terus berlanjut tanpa izin sah, dikhawatirkan memicu kerusakan lingkungan, longsor, hingga banjir yang kerap melanda wilayah Aceh Tamiang. Program PSR sejatinya diperuntukkan bagi lahan sawit produktif yang sudah tua dan berada di luar kawasan hutan yang dilindungi bukan membuka hutan baru.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau peruntukan kawasan hutan.

Pasal 78: Pelanggar alih fungsi hutan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 juta.

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)

Pasal 17 ayat (2) huruf b: Dilarang keras melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin resmi Menteri Kehutanan.

Pasal 92: Pelaku perorangan yang melanggar dipidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda hingga miliaran rupiah. Jika pelaku korporasi/koperasi, sanksi diperberat dan dapat dicabut seluruh izin usahanya.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Melarang perusakan vegetasi dan kerusakan fungsi lingkungan yang dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat sekitar.

Pihak berwenang — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perkebunan, serta Kepolisian — diharapkan segera turun melakukan pengecekan fakta dan verifikasi status lahan. Jika terbukti kawasan tersebut adalah hutan lindung/hutan produksi yang belum dilepaskan, maka kegiatan PSR di lokasi tersebut wajib dihentikan seketika dan pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.

Masyarakat pun berharap program pemerintah tidak justru menjadi sarana pembukaan hutan secara ilegal yang kelak merugikan warga sendiri akibat bencana lingkungan.

Laporan : pahrijal

 

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alat Berat Beko Bebas Keruk Tanah Timbun di Desa Bhom lama Ranto Panjang Peureulak, Diduga Pakai Solar Subsidi — Milik poen Kleng.

    Alat Berat Beko Bebas Keruk Tanah Timbun di Desa Bhom lama Ranto Panjang Peureulak, Diduga Pakai Solar Subsidi — Milik poen Kleng.

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 304
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |  ACEH TIMUR –Alat berat jenis Beko / Excavator terlihat bebas beraktivitas mengeruk tanah timbun di Desa Bhom lama , Kecamatan Ranto Panjang Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (29/9/2026). Informasi di lapangan, galian C tanah timbun yang dioperasikan dengan beko tersebut diduga milik poen alias Kleng pemegang HPH. Ironisnya, dari knalpot beko dan drum […]

  • Polsek Muara Batu Perkuat Patroli Malam, Wujudkan Rasa Aman bagi Masyarakat

    Polsek Muara Batu Perkuat Patroli Malam, Wujudkan Rasa Aman bagi Masyarakat

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 81
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Aceh Utara – Dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif, personel Polsek Muara Batu, Polres Lhokseumawe, terus mengintensifkan patroli malam di sejumlah titik rawan dalam wilayah Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Senin (20/7/2026) malam.   Patroli dilakukan secara mobile dengan menyasar kawasan permukiman penduduk, pusat pertokoan, […]

  • HMI Koorkom UMI Laporkan PT Putra Puham Hamid; Desak DPR-RI Melakukan RDP

    HMI Koorkom UMI Laporkan PT Putra Puham Hamid; Desak DPR-RI Melakukan RDP

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 214
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Jakarta / 3 September 2026 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinasi Komisariat (Koorkom) UMI Cabang Makassar resmi melaporkan PT Putra Puham Hamid ke Komisi XII DPR RI pada Rabu, 2 September 2026. Laporan ini dilayangkan atas dugaan tindak kejahatan lingkungan dan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah perbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Barru, Sulawesi […]

  • Dugaan Pungli Di Smkn 1 Tuban: Pungutan Seragam Rp4 Juta Dan Iuran Rp1,2 Juta Disorot

    Dugaan Pungli Di Smkn 1 Tuban: Pungutan Seragam Rp4 Juta Dan Iuran Rp1,2 Juta Disorot

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 72
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | TUBAN, JAWA TIMUR — Dugaan pungutan terhadap wali murid SMKN 1 Tuban menjadi sorotan. Seorang wali murid berinisial M mengaku diminta membayar Rp4 juta saat anaknya kelas X pada 2023 dan Rp1,2 juta ketika kelas XI. Total yang disebut mencapai Rp5,2 juta per siswa dalam dua periode. Menurut keterangan wali murid tersebut, pembayaran […]

  • Pastikan Tepat Sasaran, Pemko Langsa Turun Langsung Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Pastikan Tepat Sasaran, Pemko Langsa Turun Langsung Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.com | Kota Langsa (Aceh)  – Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) melakukan monitoring penyaluran dan peredaran pupuk serta pestisida di sejumlah kios pengecer di wilayah Kota Langsa, Selasa (17/11/2026). Kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Langsa yang dibuka oleh Plt. Kepala DPPKP Kota […]

  • Pemko Langsa Umumkan Pemenang dan Serahkan Hadiah Pawai Alegoris HUT ke-81 Kemerdekaan RI

    Pemko Langsa Umumkan Pemenang dan Serahkan Hadiah Pawai Alegoris HUT ke-81 Kemerdekaan RI

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 129
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa mengumumkan para pemenang Pawai Alegoris dan kendaraan hias dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menyerahkan piala, piagam, dan uang pembinaan kepada para pemenang, Rabu (19/8/2026).   Penyerahan hadiah berlangsung di halaman Pendopo Wali […]

expand_less